peraturan:sdp:867pj.3322005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 September 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 867/PJ.332/2005
TENTANG
PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 29 Agustus 2005, perihal dimaksud pada pokok di
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I Nomor XXX tanggal 2 Agustus 2005 perihal Keterangan
Kewajiban Perpajakan, Saudara meminta pendapat apakah permintaan data Wajib Pajak tersebut
dapat Saudara penuhi.
2. Dasar hukum
a. Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 TAHUN 2000 (UU KUP) antara lain diatur :
1). Ayat (1), bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
2). Ayat (2), bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3). Ayat (2a), bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) adalah :
- Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan.
- Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4). Ayat (3), bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga
ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuknya.
Dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 TAHUN 2000 (UU KUP) antara lain diatur :
Ayat (1), bahwa setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan
tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib
Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :
a). Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b). data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c). dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia;
d). dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Ayat (2a), bahwa yang dimaksud dengan pihak lain antara lain lembaga negara atau
instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang
keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan,
antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang
perpajakan.
Ayat (3), bahwa untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan,
penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi
pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan.
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan
nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli
atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin
tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh
Menteri Keuangan.
b. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 539/KMK.04/2000 tentang Pihak Lain Yang
Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala
Sesuatu yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka
Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
1). Pasal 1 ayat (1), bahwa pihak lain yang kepadanya dapat diberikan keterangan oleh
pejabat dan tenaga ahli mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah pejabat dari lembaga
negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang
keuangan negara.
2). Pasal 1 ayat (2), bahwa Pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat yang sedang menjalankan
tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan kepada pejabat atau
tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
3). Pasal 1 ayat (3), bahwa Lembaga negara atau instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- Badan Pemeriksa Keuangan;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini ditegaskan bahwa permintaan data Wajib Pajak oleh Kepala
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta I
tidak dapat dipenuhi karena hal tersebut merupakan bagian dari rahasia jabatan berdasarkan Pasal 34
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (UU
KUP) maupun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2000.
Demikian disampaikan pendapat.
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/867pj.3322005.txt · Last modified: by 127.0.0.1