peraturan:sdp:854pj.322003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Desember 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 854/PJ.32/2003
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI REFUND PPh 22 DAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan surat Saudara nomor : XXX tanggal 20 Juni 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa:
a. Perusahaan Saudara yang bergerak di bidang industri perkayuan dan perdagangan,
mempunyai kontrak penyerahan log merbau ke ABC sebanyak 2000 m3 dengan harga
Rp 550.000,-/m3. Pada bulan Maret 2003 Perusahaan menerima uang muka untuk 1000 m3
log merbau sejumlah Rp 550.000.000,- ditambah PPN 10% dan dipungut PPh Pasal 22
sebesar 0,5% dari DPP. Atas uang muka tersebut, perusahaan menerbitkan Faktur Pajak;
b. Selanjutnya, sebagai akibat terjadinya kelangkaan log merbau pada saat itu, perusahaan
Saudara hanya dapat memenuhi kontrak sebanyak 400 m3 log merbau dan perusahaan
Saudara menyepakati untuk tidak memenuhi kontrak tersebut.
c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara mohon penegasan apakah atas
kelebihan uang muka yang sudah diterbitkan Faktur Pajak tersebut, dimungkinkan untuk
dilakukan koreksi Faktur Pajak atau semacam retur (padahal tidak ada retur barang). Selain
itu, bagaimana perlakuan perpajakan atas kelebihan PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh
ABC tersebut.
2. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas:
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur:
1) Pasal 13 ayat (4) : bahwa Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara
penyampaian dan pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2) Pasal 13 ayat (5) : bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat:
a) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak;
c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Potongan
Harga;
d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur
Pajak.
3) Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, diatur bahwa Wajib Pajak dengan
kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dengan
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4) Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara
Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002,
diatur bahwa atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, atau salah dalam
pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar
Pengganti yang tata caranya sebagaimana di atur dalam Lampiran III huruf A
Keputusan ini. Dalam Lampiran III huruf A diatur antara lain, bahwa:
a) Butir 1 : Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa
Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, terhadap Faktur Pajak yang rusak,
cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, Pengusaha Kena
Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar
Pengganti.
b) Butir 2 : Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam
pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara
menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara
membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam
butir 1.
c) Butir 3 : Penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar Pengganti
dilaksanakan seperti Faktur Pajak Standar yang biasa.
d) Butir 4 : Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir
1, diisi berdasarkan keterangan keterangan yang seharusnya dan dilampiri
dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau
salah dalam pengisian tersebut.
e) Butir 5 : Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam
butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode, Nomor Seri, dan tanggal
Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
f) Butir 6 : Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat
pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama
dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.
g) Butir 7 : Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban
untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar
tersebut.
3. Ketentuan Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas:
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 (UU PPh), diatur antara lain bahwa:
1) Pasal 28 ayat (1) huruf b : bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang
bersangkutan, antara lain berupa pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan
di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22;
2) Pasal 28A : Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil
dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka
setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah
diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.
b. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ./2001 tentang
Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian,
dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka
dari Pedagang Pengumpul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003, diatur bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh Pemungut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak
termasuk PPN.
4. Berdasarkan butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
1) Sepanjang terhadap perusahaan Saudara belum dilakukan pemeriksaan dan belum
melewati batas waktu 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak yang diganti diterbitkan,
faktur Pajak yang diterbitkan atas uang muka kontrak penyerahan log merbau pada
bulan Maret 2003 dapat dilakukan pembetulan dengan menerbitkan Faktur Pajak
Standar Pengganti.
2) Faktur Pajak Standar Pengganti wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar
yang diganti.
3) Atas penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti menimbulkan kewajiban bagi
Saudara untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
b. Perlakuan perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:
1) Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh ABC telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, oleh karena itu Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut dapat
dipergunakan/diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk Pajak Penghasilan badan
yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh PT BCA.
2) Bahwa sebagai akibat tidak terpenuhinya kontrak, kemudian penyerahan log
dihentikan sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang muka dan dengan sendirinya
juga kelebihan pemungutan PPh Pasal 22, tidak membatalkan keabsahan
pemungutan PPh Pasal 22 tersebut.
3) Apabila dalam perhitungan pajak menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
PT BCA ternyata jumlah pajak yang terutang lebih kecil daripada jumlah kredit pajak/
pembayaran pajak dalam tahun berjalan, maka atas kelebihan pembayaran pajak
tersebut dapat dikembalikan (restitusi) setelah melalui proses pemeriksaan dan
kompensasi pembayaran pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
peraturan/sdp/854pj.322003.txt · Last modified: 2023/02/05 06:16 by 127.0.0.1