peraturan:sdp:847pj.322006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 September 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 847/PJ.32/2006
TENTANG
KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PPN ATAS SEWA RUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal tersebut di atas, dengan ini kami berpendapat
sebagai berikut :
1. Pada surat dijelaskan sebagai berikut :
a. Saudara merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selain mempunyai penghasilan sebagai
karyawan juga mempunyai penghasilan tambahan dari sewa rumah dan ruko;
b. Pada awal tahun 2006, pihak penyewa yang merupakan Bank Pemerintah meminta agar
Saudara menerbitkan Faktur Pajak dalam proses penagihan sewa;
c. Setelah beberapa bulan Saudara dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah
melaporkan kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN, Saudara mendapat surat
yang menyatakan bahwa Saudara mempunyai kewajiban PPN yang belum disetor untuk masa
tahun sebelumnya (tahun 2005). Dalam surat tersebut dikatakan bahwa berdasarkan data
yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 2005 terjadi perbedaan antara
pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
d. Saudara menjelaskan bahwa berhubung PKP baru dikukuhkan tahun 2006, selama tahun 2005
Saudara tidak pernah melaporkan SPT Masa PPN, karena Saudara sama sekali tidak pernah
melakukan pemungutan PPN kepada setiap penyewa. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor
S-2424/PJ.532/1998 tanggal 30 Oktober 1998, ditegaskan bahwa kewajiban memungut,
menyetor dan melaporkan PPN terhutang adalah pada saat telah dikukuhkannya Wajib Pajak
sebagai PKP;
e. Saudara memohon penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan apakah kewajiban
penyetoran PPN dapat dikenakan untuk tahun 2005 padahal Suadara baru dikukuhkan
menjadi PKP pada tahun 2006, jika ya apakah Saudara boleh memungut PPN sebelum
dikukuhkan menjadi PKP, serta bagaimana perihal PPN masukan yang diperoleh sebelum
mendapatkan pengukuhan PKP apakah juga dapat dikreditkan.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari
pemesanan;
b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
c. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
d. Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan
PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
Penjelasan Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah pabean dan atau
melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :
a) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b) memungut pajak yang terutang;
c) menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar
dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terutang;
d) melaporkan penghitungan pajak.
e. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
f. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan
dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
Penjelasan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa
Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah wajib membayar PPN dan berhak menerima dbukti pungutan pajak. PPN yang
yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi Pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak
yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean yang
berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas
oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikrditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam
Masa Pajak yang sama;
g. Pasal 9 ayat (8) menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara
sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :
a) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b) Perolehan Barang Kena Pajka atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
c) Perolehan dan pemeliaharan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van,
kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
e) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa
Faktur Pajak Sederhana;
f) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
g) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dai luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih
dengan penerbitan ketetapan pajak;
i) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang
diketemukan dalam waktu dilakukan pemeriksaan.
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur mengenai jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai, namun jasa persewaan rumah dan ruko tidak termasuk di dalamnya.
4. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 TAHUN 2003 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa persewaan rumah susun sederhana,
rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
menyatakan bahwa :
a. Pasal 1 menyatakan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran
bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun
buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11;
c. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir
bulan berikutnya.
d. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka saat
pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2);
e. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai butir 5 serta memperhatikan butir 1, dengan ini kami
sampaikan bahwa :
a. Apabila penghasilan bruto Saudara telah mencapai Rp.600.000.000,- setahun maka :
Saudara wajib melaporkan usaha Saudara untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dalam kasus ini, apabila pada tahun 2005 atau sebelumnya penghasilan bruto Saudara telah
melampaui batas penghasilan Pengusaha Kecil, maka Saudara telah wajib melaporkan usaha
Saudara untuk dikukuhkan sejak tahun 2005 atau sebelumnya;
b. Hanya pengusaha yang telah melaporkan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai PKP yang
berhak memungut PPN terhutang;
c. Saudara wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih
besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
d. Saudara juga wajib melaporkan penghitungan PPN yang terhutang menggunakan SPT Masa
PPN ke KPP tempat Saudara terdaftar.
Demikian untuk dimaklumi.
Pjs. Direktur,
ttd.
Robert Pakpahan
NIP. 060060167
peraturan/sdp/847pj.322006.txt · Last modified: 2023/02/05 06:00 by 127.0.0.1