peraturan:sdp:824pj.3422002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Oktober 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 824/PJ.342/2002
TENTANG
TRANSAKSI SEWA PERALATAN BERDASARKAN P3B INDONESIA - PRANCIS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Agustus 2002 perihal permohonan konfirmasi atau penegasan
mengenai aplikasi PPh Pasal 26 sehubungan dengan transaksi sewa peralatan berdasarkan P3B Indonesia-
Perancis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara tersebut disampaikan bahwa Saudara merencanakan akan melakukan transaksi
sewa peralatan yang akan dilakukan dengan suatu perusahaan yang berdomisili di Perancis. Saudara
menyampaikan permohonan konfirmasi atau penegasan mengenai perlakuan atas transaksi tersebut.
Dalam permohonan tersebut, Saudara mengacu kepada dasar hukum sebagaimana dibawah ini :
- Pasal 12 (3) P3B antara Indonesia dan Perancis: "Istilah royalty yang digunakan dalam Pasal
ini berarti segala jenis pembayaran- pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas
pemakaian atau hak memakai setiap hak cipta atas karya kesusasteraan, kesenian atau ilmu-
pengetahuan termasuk film-film bioskop dan karya-karya rekaman untuk siaran radio atau
televisi, setiap hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus atau cara
pengolahan yang dirahasiakan atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang
industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan."
- Pasal V Memorandum of Understanding mengenai Perundingan antara Delegasi Indonesia dan
Delegasi Perancis untuk Penghindaran Pajak Berganda yang ditandatangani pada tanggal 13
September 1979: "Kedua delegasi telah sepakat bahwa pembayaran-pembayaran yang
diterima sebagai balas jasa untuk pemakaian, atau hak pemakaian, peralatan industri,
perniagaan atau ilmiah, tidak merupakan royalty seperli dirumuskan dalam Pasal 12 ayat 3,
tetapi merupakan laba industri dan perniagaan dari suatu perusahaan yang harus diperlakukan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7."
Saudara mengajukan permohonan konfirmasi mengenai hal-hal berikut:
a. Apakah atas pembayaran sewa peralatan kepada wajib pajak yang berdomisili di
negara Perancis tidak terutang PPh Pasal 26?
b. Dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan oleh pihak fiskus untuk meyakinkan bahwa
atas transaksi sewa tersebut benar-benar dapat disetujui tidak terutang PPh Pasal 26?
2. Ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :
a. Dalam Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis, seperti yang disebutkan dalam surat
Saudara, dinyatakan bahwa istilah royalty yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala jenis
pembayaran-pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas pemakaian atau hak
memakai setiap hak cipta atas karya kesusasteraan, kesenian atau ilmu pengetahuan
termasuk film-film bioskop dan karya-karya rekaman untuk siaran radio atau televisi, setiap
hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang
dirahasiakan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan
atau ilmu pengetahuan.
b. Sementara itu, dalam Pasal V Memorandum of Understanding mengenai Perundingan antara
Delegasi Indonesia dan Delegasi Perancis untuk Penghindaran Pajak Berganda yang
ditandatangani pada tanggal 13 September 1979, juga seperti yang disebutkan dalam surat
Saudara, dinyatakan bahwa kedua delegasi telah sepakat bahwa pembayaran-pembayaran
yang diterima sebagai balas jasa untuk pemakaian, atau hak pemakaian, peralatan industri,
perniagaan atau ilmiah, tidak merupakan royalty seperti dirumuskan dalam Pasal 12 ayat 3,
tetapi merupakan laba industri dan perniagaan dari suatu perusahaan yang harus diperlakukan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7.
c. Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Perancis pada dasarnya mengatur bahwa laba suatu
perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di
Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak pada
Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak disana.
d. Kemudian, butir 2.a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tanggal
29 Maret 1996 menegaskan bahwa Waj ib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat
Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar
penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:
a. Penghasilan dari transaksi penyewaan alat yang dibayarkan kepada penduduk Perancis tidak
termasuk dalam pengertian royalti. Atas penghasilan tersebut berlaku ketentuan mengenai
laba usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 P3B Indonesia-Perancis. Sesuai dengan Pasal 7
ayat (1), penghasilan sewa transaksi tersebut akan dikenakan pajak di Indonesia apabila
perusahaan Perancis yang menyewakan peralatan tersebut menjalankan usahanya melalui
suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Agar perusahaan Perancis tersebut dapat memperoleh perlakuan sebagaimana diatur dalam
P3B Indonesia-Perancis, maka perusahaan tersebut harus menyerahkan asli Surat Keterangan
Domisili kepada wajib pajak Indonesia yang membayarkan penghasilan. Selanjutnya wajib
pajak Indonesia dimaksud menyerahkan fotokopi SKD itu ke KPP dimana ia terdaftar.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Direktur,
ttd.
IGN Mayun Winangun
NIP 060041978
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan.
peraturan/sdp/824pj.3422002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:23 by 127.0.0.1