KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                18 Januari 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR S - 81/PJ.5/1996

                            TENTANG

    PERMOHONAN FASILITAS PENANGGUHAN PPN/PPn BM IMPOR PROYEK METHANOL DI BONTANG

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat PT. XYZ yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor : XXX tanggal 
9 Januari 1996 perihal Permohonan Fasilitas Penangguhan PPN/PPn BM Impor untuk Proyek Methanol 
di Bontang, bersama ini diberitahukan bahwa setelah mempertimbangkan sebab-sebab terlambatnya 
pembangunan pabrik dan pelaksanaan impor mesin-mesin/peralatan sebagaimana diuraikan dalam butir 8 
surat tersebut di atas, dan dengan memperhatikan bahwa penandatanganan kontrak pembangunan pabrik 
methanol telah nyata direalisasikan pada tanggal 5 Agustus 1994, maka kami dapat menyetujui tanggal SPP 
PMDN Nomor 2163/III/PMDN/1995, yaitu tanggal 18 Agustus 1995, sebagai awal dari periode 3 (tiga) tahun 
yang dalam periode itu diberikan fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPn BM atas impor dalam masa 
transisi sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Deputi Bidang 
Penilaian dan Perizinan Bidang Non Industri-BKPM Nomor : S-434/PJ.5/1995 tanggal 4 April 1995 
sebagaimana terakhir telah disempurnakan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada 
Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor : S-53/PJ/1995 tanggal 26 September 1995. 
Dengan demikian, fasilitas penangguhan PPN/PPn BM atas impor dalam masa transisi untuk 
PT. XYZ tersebut di atas berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1998.

Demikian kiranya maklum.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO