peraturan:sdp:807pj.522005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
1 September 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 807/PJ.52/2005
TENTANG
PERMINTAAN PENJELASAN RESMI PERLAKUAN PAJAK DAN BEA MASUK ATAS HIBAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX, tanggal 11 Juli 2005, hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
a. Perusahaan Saudara adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dalam negeri yang
menggunakan bahan baku impor dan akan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh XYZ,
dimana pihak XYZ berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. XXX tanggal 29 April 2005 hal Non Project
Type Grant Aid dari Pemerintah Jepang untuk penanggulangan bencana tsunami di NAD dan
Nias tidak mau dikenakan pajak (dibebaskan atau ditanggung oleh Pemerintah).
b. Dalam surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional No. XXX tanggal 29 April 2005 tersebut, Departemen/LPND dihimbau
agar mencantumkan proyek-proyek untuk penanggulangan bencana di Aceh dan Nias dalam
DIPA masing-masing. Pencantuman tersebut merupakan prosedur yang harus dipenuhi
sehingga barang, pekerjaan, dan jasa yang diadakan dengan menggunakan hibah ini
mendapatkan pembebasan pajak dan Bea Masuk.
c. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Saudara
memohon penjelasan mengenai perlakuan PPN atas kegiatan tersebut.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 yang mengatur bahwa Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;
b. Peraturan Pemerintah No. 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau
dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
No. 25 TAHUN 2001, antara lain mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan
Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah
atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman
Luar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
486/KMK.04/2000, antara lain mengatur:
Pasal 1 : - huruf a, Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam
Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan
DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan
Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA);
- huruf c, Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun
dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan
pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak
perlu dibayar kembali;
- huruf d, Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah
dokumen rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam
Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran
Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat
Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran
Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN),
Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan;
- huruf f, Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok
("Supplier") yang berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan
hibah luar negeri;
Pasal 3 : (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang
Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar
Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama
sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh
dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak
dipungut.
(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor
BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau
JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek
Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek
Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar
negeri tersebut.
Pasal 8 : (1) Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama yang
melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau
dana pinjaman luar negeri tetap dikenakan PPN dan PPn BM oleh
Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
tersebut.
(2) PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan
perolehan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa:
a. atas impor barang hibah yang dilakukan oleh PT ABC dari XYZ tersebut:
- PPN dan atau PPn BM yang terutang tidak dipungut, dalam hal dana yang digunakan
untuk proyek pemerintah seluruhnya berasal dari hibah atau dana pinjaman luar
negeri;
- PPN dan atau PPn BM yang terutang tidak dipungut hanya atas bagian proyek
pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri, dalam hal
dana yang digunakan untuk proyek tersebut sebagian berasal dari dana hibah atau
pinjaman luar negeri.
b. Dengan demikian, apabila proyek tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Proyek
Pemerintah, maka fasilitas PPN dan atau PPn BM tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak dapat diberikan.
c. Atas perolehan BKP dan atau JKP oleh PT ABC dari Pengusaha Kena Pajak tetap dikenakan
PPN dan atau PPn BM, sekaligus merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan
Pajak Keluaran.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/807pj.522005.txt · Last modified: 2023/02/05 05:06 by 127.0.0.1