peraturan:sdp:800pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Agustus 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 800/PJ.53/2005
TENTANG
PERMOHONAN SURAT PENJELASAN DAN PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 12 Juli 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT ABC dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pendidikan taman kanak-kanak dan kelompok bermain dengan kegiatan usaha sebagai
berikut:
- Memberikan jasa pendidikan dengan pendirian sekolah taman kanak-kanak;
- Mendirikan cabang sekolah dengan sistim waralaba (melakukan pemungutan franchise
dan royalty);
- Melakukan pembayaran franchise ke badan di Singapura;
- Membeli buku, mainan, alat peraga serta fasilitas penunjang sekolah yang menunjang
kegiatan belajar dari lokal (dipungut PPN oleh vendor lokal);
- Membeli buku, mainan, alat peraga serta fasilitas sekolah yang menunjang kegiatan
belajar dari luar negeri (melalui forwarder door to door); dan
- Iklan (dipungut PPN oleh vendor lokal).
b. Atas kegiatan tersebut PT. ABC meminta penegasan perlakuan PPN-nya sehingga dapat
digunakan sebagai acuan dan penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan lingkup
usaha PT. ABC.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 2, bahwa barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
b. Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
c. Pasal 3A ayat (3), bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan
atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
d. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 4 huruf b, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
f. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
g. Pasal 4 huruf d, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
h. Pasal 4A ayat (3) huruf f, bahwa jasa di bidang pendidikan termasuk jenis jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
i. Pasal 9 ayat (5), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang
pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari
pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan
yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:
a. Pasal 5 huruf f, bahwa jasa di bidang pendidikan termasuk kelompok jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 5 huruf h, bahwa jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan termasuk kelompok
jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pasal 10, bahwa jenis jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
meliputi:
- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan
umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
- Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
4. Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 TAHUN 2003, mengatur bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, antara lain mengatur:
a. Pasal 2, bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean tersebut.
b. Pasal 3 ayat (1), bahwa saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara
nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena
Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.
c. Pasal 3 ayat (2), bahwa dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya
kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
d. Pasal 4 ayat (1), bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan;
e. Pasal 4 ayat (2), bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah
disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 5, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Atas penyerahan jasa pendidikan tidak terutang PPN sepanjang jasa pendidikan yang
diserahkan adalah jasa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf c.
b. Atas pemungutan franchise dan royalty oleh PT ABC sebagai akibat dari pendirian cabang
sekolah dengan sistem waralaba terutang PPN. Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus
dipungut oleh PT ABC dan merupakan Pajak Keluaran.
c. Pembayaran franchise oleh PT ABC ke badan di Singapura adalah sebagai akibat dari
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean. Oleh karena itu atas pembayaran franchise ke Singapura terutang Pajak Pertambahan
Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut harus dipungut oleh PT ABC pada saat
franchise tersebut mulai dimanfaatkan kemudian disetor seluruhnya ke Kas Negara dan
dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang
sama dengan bulan penyetoran. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor ke Kas Negara
merupakan Pajak Masukan bagi PT ABC.
d. Atas pembelian atau impor buku baik dari vendor local atau dari forwarder door to door
dibebaskan dari pengenaan PPN sepanjang buku yang dibeli adalah buku sebagaimana
dimaksud dalam butir 4 di atas. Akan tetapi atas pembelian mainan dan alat peraga serta
fasilitas penunjang sekolah terutang PPN.
e. Atas pembayaran iklan kepada vendor lokal terutang PPN. Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang tersebut dipungut oleh pengusaha iklan dan merupakan pajak masukan bagi PT ABC.
f. Karena PT ABC selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan
penyerahan yang tidak terutang pajak, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena
itu Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau PPN-nya
dibebaskan tidak dapat dikreditkan.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/800pj.532005.txt · Last modified: by 127.0.0.1