peraturan:sdp:799pj.3122003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 November 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 799/PJ.312/2003
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK ATAS USAHA PERIKANAN TANGKAP ASING
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Agustus 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:
a. Dengan telah diberlakukannya:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
3) Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
telah diberlakukan izin operasi kapal-kapal ikan asing di ZEE Indonesia sejak Nopember 2002;
b. Salah satu isu utama adalah masalah peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pertemuan
bilateral antara Indonesia dan RRC di bidang perikanan, masalah tersebut dipertanyakan;
c. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara mohon penegasan mengenai hal-hal sebagai
berikut:
1) Apakah kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di ZEE Indonesia yang sudah
membayar resource fee yang merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),
masih diharuskan membayar pajak dan jenis pajak apa saja?
2) Apakah perusahaan perikanan asing yang sudah mendapat ijin penangkapan ikan
dapat langsung membuat PEB atas hasil ikan tangkapan yang akan dibawa ke
negaranya?
3) Jika ada pajak atau sejenis pungutan di daerah, di mana perusahaan perikanan asing
sudah memenuhi kewajiban PNBP dan pajak kepada Pemerintah (pusat), bagaimana
sikap yang harus diambil?
4) Dengan belum adanya tax treaty antara RI dan RRC, apakah akan dikenakan pajak
di Indonesia dan di RRC untuk komoditi yang sama?
2. Pajak Penghasilan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU PPh), antara lain diatur:
a. Pasal 2 ayat (4) : yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:
1) Huruf a : orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2) Huruf b : orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Pasal 2 ayat (5) huruf h : yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha
yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang antara lain
dapat berupa perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
c. Pasal 5 ayat (1) : yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap antara lain adalah
penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki
atau dikuasai;
d. Pasal 6 ayat (1) : besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. Pasal 6 ayat (2) : apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Pajak Pertambahan Nilai
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur:
1) Pasal 1 angka 11 : ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam
Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean;
2) Pasal 3A ayat (1) : pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang;
3) Pasal 4 huruf f : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak
oleh Pengusaha Kena Pajak;
4) Pasal 7 ayat (2) : tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak
adalah 0% (nol persen);
5) Pasal 13 ayat (1) : Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau
huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c.
b. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000
tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-312/PJ./2001, diatur bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat
oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan
invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut,
diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000, antara lain diatur:
a. Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g : jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Parkir;
b. Pasal 2 ayat (4) huruf d : dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/
kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria objek pajak bukan
merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
c. Pasal 4 ayat (1) : pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 TAHUN 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan
meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea
Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa:
a. Pajak Penghasilan
1) Resource Fee merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak sama dengan
pajak khususnya Pajak Penghasilan, meskipun keduanya merupakan kewajiban
kepada negara, karena:
a) Resource Fee wajib dibayar karena memperoleh izin penangkapan ikan di
ZEE Indonesia, sedang Pajak Penghasilan wajib dibayar karena menerima/
memperoleh penghasilan (keuntungan) dari usaha penangkapan ikan
tersebut;
b) Resource Fee merupakan biaya perusahaan, sedang Pajak Penghasilan bukan
merupakan biaya perusahaan. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak,
Resource Fee dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai unsur biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
2) Pajak Penghasilan terutang baik oleh Subjek Pajak dalam negeri (berdasarkan
residence principle), maupun oleh Subjek Pajak luar negeri (berdasarkan source
principle) yaitu antara lain oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menerima/memperoleh penghasilan di Indonesia
melalui bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap. Perusahaan
perikanan asing yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di ZEE Indonesia, berdasarkan
ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dianggap mempunyai bentuk usaha
tetap (BUT) di Indonesia dan atas penghasilan yang diperoleh/diterima dari hasil ikan
tangkapan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila
dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak didapat kerugian, maka Pajak
Penghasilan tidak terutang dan atas kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan
penghasilan (keuntungan) selama 5 (lima) tahun berikutnya;
3) Dalam hal belum ada tax treaty yang berlaku antara Indonesia dan RRC, maka atas
penghasilan Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia dengan
mengacu sepenuhnya kepada Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
b. Pajak Pertambahan Nilai
1) Kapal Ikan Asing yang melakukan ekspor ikan hasil tangkapan wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang terutang;
2) Atas ekspor ikan hasil tangkapan Kapal Ikan Asing dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diterbitkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak
Standar;
3) Sepanjang tidak ada tax treaty antara Indonesia dan RRC yang di dalamnya
menyepakati adanya perlakuan Pajak Pertambahan Nilai secara khusus di luar
perlakuan yang umumnya berlaku, maka perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap
kegiatan Kapal Ikan Asing tersebut tetap diberikan perlakuan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ternyata terhadap Kapal Ikan Asing
tersebut juga dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah, sepanjang pajak yang dikenakan
oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan bukan merupakan objek pajak Pemerintah Pusat, maka Kapal Ikan
Asing tersebut juga wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan
Daerah dimaksud.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sdp/799pj.3122003.txt · Last modified: 2023/02/05 05:57 by 127.0.0.1