peraturan:sdp:770pj.522003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
4 Agustus 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 770/PJ.52/2003
TENTANG
PENEGASAN PEMUSATAN PPN TERUTANG SESUAI DENGAN KEP-128/PJ./2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 14 Maret 2003 hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Dalam Rangka Pemusatan Tempat PPN Terutang dapat kami jelaskan sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan antara lain:
a. Sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 8 TAHUN 1983 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Jo. Pasal 4
KEP - 334/PJ./2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai
Tempat Terutang PPN Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar
Saudara berpendapat bahwa dalam memberikan persetujuan pemusatan tempat PPN terutang
atas permohonan Wajib Pajak harus memperhatikan usulan KPP yang tertuang dalam Laporan
PSL.
b. Dalam pelaksanaannya sering terjadi Kakanwil DJP dimana Wajib Pajak mengajukan
permohonan pemusatan PPN tidak memperhatikan Laporan PSL dari KPP dengan memberikan
persetujuan pemusatan PPN terutang meskipun dalam laporan PSL dari KPP. Wajib Pajak
tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemusatan karena adanya penyerahan BKP
dan atau JKP di tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
c. Melihat kenyataan sebagaimana butir b di atas Saudara mengusulkan agar KPP Lokasi tidak
perlu melakukan PSL dalam rangka pemusatan PPN, mengingat tidak adanya kewajiban
bahwa Laporan Pemeriksaan dari KPP harus dipertimbangkan sepenuhnya dalam persetujuan
pemusatan PPN.
2. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tanggal 22 April 2003
tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi
Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dapat dijelaskan
sebagai berikut:
2.1. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
(1) Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan
Pajak Pertambahan nilai bagi Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran dan
Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM dengan Media
elektronik (e-filing) dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak
menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian,
semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai
terutang;
b. Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau
penerima jasa atas perintah tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai;
c. Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat
pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
d. Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan
atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on
line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan
e. Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasikan persediaan
dan administrasi kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang
dananya berasal dari kas kecil (petty cash).
(2) Permohonan tempat pemusatan Pajak Pertambahan nilai bagi Pedagang Eceran dapat
dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan
yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai yang dimohonkan.
2.2. Dalam Pasal 7 ayat (1) s.d. ayat (5) disebutkan bahwa:
(1) Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (2) dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk memperoleh
keyakinan dapat dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (1).
(2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
seluruh tempat kegiatan usaha yang diminta untuk dipusatkan dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak dimana tempat-tempat tersebut terdaftar atas permintaan Kepala
Kantor Wilayah.
(3) Pemeriksaan Sederhana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diselesaikan dan Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah
paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal permintaan pemeriksaan diterima.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor
Pelayanan Wajib Pajak tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, maka
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dianggap menerima atau menyetujui pemusatan PPN
dan Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan Keputusan tanpa harus menunggu
hasil pemeriksaan.
(5) Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan dari masing-masing
Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesimpulan yang berbeda, maka Kepala Kantor
Wilayah dapat menolak permohonan pemusatan PPN atau mengabulkan sebagian
tempat untuk dipusatkan pada tempat pemusatan PPN terutang sesuai kesimpulan
Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
2.3. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN
dan PPnBM dengan media elektronik (e-filing) serta memiliki lebih dari satu tempat untuk
melakukan kegiatan usaha menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) Kepada Kepala Kantor Wilayah saat dimulainya pemusatan yaitu saat
dimulainya pemasukan SPT Masa dengan Media Elektronik (e-filing).
2.4. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
(1) Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan
keputusan penetapan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1).
(2) Keputusan penetapan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah tanpa
perlu melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan pendapat dan usulan Saudara pada butir 1
di atas dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Kepada PKP yang terdaftar di KPP tempat diajukan permohonan untuk pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai terutang, wajib dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sesuai dengan
permintaan Kepala Kantor Wilayah, kecuali bagi PKP yang melaporkan SPT Masa PPN-nya
dengan media elektronik (e-filing).
b. Kepala Kantor Wilayah dalam memberikan keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan
Nilai terutang, mempertimbangkan kesimpulan Kepala KPP sesuai dengan hasil pemeriksaan,
kecuali Kepala KPP tidak melaporkan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan maka Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan keputusan
tanpa menunggu hasil pemeriksaan.
4. Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tanggal 22 April 2003 tentang
Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib
Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar maka Surat Keputusan
Direktur Jenderal Nomor KEP - 334/PJ./2002 dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/770pj.522003.txt · Last modified: 2023/02/05 18:09 by 127.0.0.1