peraturan:sdp:722pj.512004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
18 Agustus 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 722/PJ.51/2004
TENTANG
PPN ATAS PENYERAHAN NON-BBM, RETENSI (FEE), BONUS, UPAH PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI
DAN PENYERAHAN AVTUR OLEH PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 27 Mei 2004 hal PPN, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut, Saudara secara garis besar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Tim OPN sedang melakukan pemeriksaan terhadap PT Pertamina (Persero) tahun pajak 2002
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor XXX tanggal 31 Oktober 2003.
b. Dalam pemeriksaan tersebut, Tim memperoleh fakta adanya penghasilan-penghasilan PT
Pertamina (Persero) yang belum dipungut PPN, sebagai berikut :
1) Penyerahan Non-BBM dari Unit Pengolahan Pertamina ke Unit Pemasaran Pertamina
dan antar Unit Pemasaran Pertamina yang berada dalam wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak yang berbeda dengan nilai penyerahan sebesar Rp 11,12 triliun.
2) Penghasilan Retensi (Fee) yang diterima dari pemerintah sebesar Rp 5,14 triliun dan
penghasilan bonus yang diterima dari PT XYZ sebagai kompensasi atas seluruh
informasi yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 21 miliar.
3) Penghasilan upah pengolahan BBM (production fee) sebesar Rp 583 miliar dan upah
pendistribusian BBM (distribution fee) sebesar Rp 675 miliar.
4) Penyerahan Avtur di bandar udara untuk pesawat terbang dengan tujuan luar negeri
sebesar Rp 2 triliun.
c. Terhadap permasalahan PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, Saudara meminta
penegasan perlakuan PPN-nya.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara
Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production
Sharing, diatur antara lain :
a. Pasal 5 ayat (1), besarnya retensi (fee) yang diperoleh Pertamina dalam rangka Kontrak
Production Sharing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Penerimaan Bersih Usaha (Net
Operating Income) Kontrak Production Sharing yang bersangkutan.
b. Pasal 6, yang dimaksud dengan bonus adalah penerimaan dari Bonus Penanda-tangan, Bonus
Kompensasi Data, Bonus Produksi dan Bonus-bonus dalam bentuk apapun yang diperoleh
Pertamina dalam rangka Kontrak Production Sharing.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000, diatur antara lain :
a. Pasal 4 huruf a dan c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Pasal 4A ayat (1), jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
c. Pasal 1A ayat (1) huruf f, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak
adalah penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan
Barang Kena Pajak antar Cabang;
d. Pasal 12 ayat (1) beserta penjelasannya, apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih
dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu Kantor Direktorat Jenderal
Pajak, maka untuk seluruh tempat-tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih
salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab
untuk seluruh tempat kegiatan usahanya.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang
Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, diatur antara lain :
a. Pasal 1, kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari
sumbernya;
2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung
dan sejenisnya; dan
4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
b. Pasal 5, kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2) Jasa di bidang pelayanan sosial;
3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5) Jasa di bidang keagamaan;
6) Jasa di bidang pendidikan;
7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10) Jasa di bidang tenaga kerja;
11) Jasa di bidang perhotelan dan
12) Jasa yang diserahkan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan
secara umum.
5. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 409a/KMK.04/1990 tentang Tata
Cara Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar
Minyak, Bukan Bahan Bakar Minyak, Produk Lain dan Pelayanan Jasa oleh Pertamina, diatur bahwa
atas penyerahan BBM, bukan BBM, produk lain dan pelayanan jasa terutang Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10% dari harga jual/penggantian.
6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2, 3, 4 dan 5, dan keterangan dalam surat
Saudara, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Atas penyerahan Non-BBM dari Unit Pengolahan Pertamina ke Unit Pemasaran Pertamina atau
antar Unit Pemasaran Pertamina yang masing-masing berada dalam wilayah KPP yang
berbeda, terutang PPN dan wajib dibuatkan Faktur Pajak.
b. Mengingat bahwa retensi (fee) adalah penghasilan yang diperoleh PT Pertamina (Persero) dari
jasa pengelolaan (jasa manajemen) dalam rangka Production Sharing Contract (PSC), dan
jasa tersebut tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud pada
butir 4 huruf b di atas, maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang penghasilannya berupa
retensi (fee) tersebut, terutang PPN dan wajib dibuatkan Faktur Pajak.
c. Penghasilan bonus informasi yang diperoleh PT Pertamina (Persero) sebagai kompensasi dari
penyediaan informasi sehubungan dengan geological, drilling, well, dan produksi dari wilayah
kuasa pertambangan yang bersangkutan kepada PT XYZ, merupakan penghasilan atas
penyerahan jasa yang tidak dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada
butir 4 huruf b di atas, sehingga atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut terutang PPN dan
wajib dibuatkan Faktur Pajak.
d. Penghasilan upah pengolahan BBM (production fee) dan upah pendistribusian BBM (distribution
fee) yang diperoleh PT Pertamina (Persero) merupakan penghasilan atas jasa pengolahan dan
pendistribusian BBM milik Pemerintah. Karena jasa tersebut tidak termasuk jasa yang tidak
dikenakan PPN sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka atas penyerahan Jasa Kena
Pajak tersebut terutang PPN dan wajib dibuatkan Faktur Pajak.
e. Atas penyerahan avtur di dalam Daerah Pabean oleh Pertamina (Persero) kepada perusahaan
penerbangan dengan tujuan luar negeri, terutang PPN dan wajib dibuatkan Faktur Pajak.
Demikian agar Saudara maklum.
DIREKTUR,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/722pj.512004.txt · Last modified: 2023/02/05 20:47 by 127.0.0.1