peraturan:sdp:69pj.322004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Januari 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 69/PJ.32/2004
TENTANG
PEMBETULAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor XXX dan Nomor XXX tanggal 20 Agustus 2003 perihal tersebut
pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
1. Dalam Surat tersebut, secara garis besar dikemukakan:
a. Perusahaan Saudara antara bulan Maret hingga Juli 2003 telah mengeluarkan Faktur Pajak
dengan Nomor Seri : XXX hingga Nomor Seri : XXX atas nama PT. ABC dengan NPWP :
XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX untuk transaksi penjualan dengan PT. XYZ dan PT. CBA;
b. Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor XXX tanggal 17 Januari 2003 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, terhitung sejak tanggal
10 April 2003, Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. BCA dengan NPWP :
XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX dinyatakan dicabut dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Setiabudi Dua;
c. Selain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, PT. BCA dengan
NPWP : XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX sejak tanggal 12 Maret 2003 juga terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Bekasi;
d. Dengan adanya perubahan nama, kode KPP dan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut, atas
invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan setelah tanggal 12 Maret 2003 yang telah diterima
oleh PT. XYZ dan PT. CBA akan ditarik kembali untuk direvisi dengan Faktur Pajak Pengganti
dengan perubahan nama, kode KPP dan Nomor Seri Faktur Pajak yang baru;
e. PT. XYZ dan PT. CBA sebagai penerima Faktur Pajak dimaksud merasa keberatan dengan
adanya revisi Faktur Pajak tersebut, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut telah
melaporkan Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan nama, Kode KPP
dan Nomor Seri Faktur Pajak lama;
f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara mohon penjelasan atas pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut:
1) Apakah atas Faktur Pajak yang telah dikeluarkan setelah tanggal 12 Maret 2003
dengan nama, kode KPP dan Nomor Seri Faktur Pajak yang lama, perlu direvisi
dengan Faktur Pajak Pengganti dengan nama, kode KPP dan Nomor Seri Faktur Pajak
yang baru;
2) Apabila perlu direvisi, apakah akan mengakibatkan adanya pembetulan SPT Masa
PPN.
2. Ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah
Nomor 24 TAHUN 2002, antara lain mengatur sebagai berikut:
1) Pasal 12 ayat (1), Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan. Di dalam memori penjelasan ditambahkan bahwa Faktur
Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku
antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus
sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan
Pengukuhan.
2) Pasal 14 ayat (1), Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha
dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
3) Pasal 15 ayat (1), Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.
b. Di dalam Lampiran III huruf A Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000
tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002 diatur Tata Cara
Pembetulan Faktur Pajak Standar Yang Rusak Atau Cacat Atau Salah Dalam Pengisian Atau
Salah Dalam Penulisan antara lain mengatur sebagai berikut:
1) Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau
atas kemauan sendiri, terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah pengisian, atau
salah dalam penulisan, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak
membuat Faktur Pajak Standar Pengganti;
2) Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau
salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret,
atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti
sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3) Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti
Faktur Pajak Standar yang biasa;
4) Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi
berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
yang rusak atau cacat atau salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian
tersebut;
5) Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap
yang mencantumkan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak yang diganti
tersebut;
6) Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya
Faktur Pajak yang diganti;
7) Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak
terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka
1 di atas maka dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Atas Faktur Pajak yang diterbitkan setelah tanggal 12 Maret 2003 dengan nama, Kode KPP
dan Nomor Seri Faktur Pajak Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Dua dapat direvisi dengan
Faktur Pajak Pengganti dengan nama, Kode KPP dan Nomor Seri Faktur Pajak yang baru;
b. Apabila revisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak dilakukan, akan
mengakibatkan Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan oleh PT. XYZ dan PT. CBA tidak
dapat dikreditkan;
c. Pembetulan Faktur Pajak tersebut akan mengakibatkan kewajiban membetulkan Surat
Pemberitahuan Masa pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
peraturan/sdp/69pj.322004.txt · Last modified: 2023/02/05 06:23 by 127.0.0.1