KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                        9 Mei 1995

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 696/PJ.52/1995

                            TENTANG

                    UKURAN FAKTUR PAJAK STANDAR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor -- tanggal 2 Mei 1995 perihal tersebut pada pokok surat, dengan 
ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Ketentuan tentang Faktur Pajak Standar diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
    Kep-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran dan 
    Tatacara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

    Petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak di atas, dituangkan dalam Surat Edaran 
    Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.52/1995 tanggal 26 Januari 1995 (Seri PPN 2-95).

2.  Faktur Pajak yang diterbitkan menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur 
    Jenderal Pajak Nomor 53/PJ./1994, dianggap Faktur Pajak yang cacat/salah sehingga dapat berakibat 
    Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan oleh pembeli yang bersangkutan.

3.  Dari lembar ke-2 Faktur Pajak yang Saudara lampirkan dapat diketahui :
    a.  Ukuran Faktur Pajak Standar tersebut lebih kecil dari ukuran kuarto yang diisyaratkan dalam 
        Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-53/PJ./1994;

    b.  Nomor seri Faktur Pajak yang dicantumkan tidak mencantumkan kode KPP sebagaimana 
        dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.9/1995 tanggal 
        22 Februari 1995.

4.  Faktur Pajak Standar yang diterbitkan tetapi tidak memenuhi ketentuan tersebut pada butir 3 
    dikategorikan sebagai Faktur Pajak Standar yang tidak lengkap.

    Bagi PKP penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat dikenakan sanksi 2% dari 
    Dasar Pengenaan Pajak dan bagi PKP pembeli dapat berakibat Faktur Pajak tersebut tidak dapat 
    dikreditkan.

5.  Untuk menghindarkan pengenaan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 4 dianjurkan agar Faktur 
    Pajak Standar tersebut dibetulkan dengan cara menggantinya sesuai dengan tatacara yang diatur 
    dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-53/PJ./1994.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO