peraturan:sdp:691pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Juli 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 691/PJ.53/2005
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS JASA PEMAGANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX (tanpa tanggal) hal PPN atas Pembayaran Uang Saku Peserta
Magang, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut beserta lampirannya antara lain dikemukakan bahwa:
a. PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga
kerja atau jasa penyelenggaraan pelatihan kerja dengan izin dari:
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor XXX tanggal 1 Mei 2001 tentang Surat
Ijin Usaha Penempatan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta; dan
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor XXX tanggal 17 Mei 2004
tentang Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
b. Dalam kegiatan usahanya, PT ABC melakukan kegiatan rekrutmen, pendidikan, pelatihan dan
penempatan (on-the-job training) di beberapa perusahaan yang berada di wilayah Jabotabek
dan Batam yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan PT ABC.
c. Para pelamar mendaftar ke PT ABC dan bagi yang memenuhi kualifikasi akan ditempatkan
(on-the-job training) berdasarkan Perjanjian Pemagangan (beberapa fotokopi contoh
Perjanjian Pemagangan juga Saudara lampirkan dalam surat Saudara) antara peserta
pemagangan tersebut (mereka berstatus "magang") dengan PT ABC, dimana mereka wajib
mengikuti kurikulum dan silabus sesuai masing-masing bidang pemagangan.
d. Peserta magang ditempatkan di lini-lini produksi dengan suatu target produksi, dengan jam
kerja dan shift yang diatur oleh klien (perusahaan tempat magang), dimana hasil peserta
magang tersebut akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada supervisor dari
perusahaan klien.
e. Berdasarkan catatan hari-hari kehadiran peserta magang oleh bagian personalia perusahaan
klien, perusahaan klien akan menghitung dan membayarkan penggantian uang saku
pemagangan, yang ditransfer oleh klien ke rekening PT ABC sebagai koordinator
pemagangan, dan akan ditransfer kembali oleh PT ABC ke rekening masing-masing peserta
magang.
f. Atas kegiatan pemagangan ini, PT ABC akan menerbitkan 2 invoice kepada klien : 1 Invoice
untuk tagihan uang saku pemagangan, dan 1 Invoice lagi untuk tagihan management fee
dalam rangka pemagangan tersebut.
g. Dalam fotokopi 2 contoh Perjanjian Penugasan Peserta Magang yang Saudara susulkan
kepada kami antara lain disepakati bahwa:
- Perusahaan klien, sesuai dengan rencana bisnisnya, menunjuk dan meminta PT ABC
untuk menyediakan peserta magang yang akan melakukan pelatihan/pemagangan
yang potensial untuk kepentingan perusahaan klien, dimana untuk maksud tersebut
perusahaan klien akan memberikan kesempatan pelatihan/pemagangan dan
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta magang. Dalam salah satu contoh
Perjanjian tersebut disepakati juga bahwa pihak klien akan memberi kesempatan
kepada peserta magang untuk bekerja setelah selesai pelatihan/pemagangan
(tergantung situasi) (Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (1));
- Peserta magang yang ditugaskan merupakan peserta yang berpotensi melaksanakan
pelatihan kerja yang tersedia di perusahaan klien seperti operator produksi, quality
control inspector, dan sebagainya (Pasal 2 ayat (2));
- Bila peserta magang melebihi 200 (dua ratus) orang, PT ABC akan menugaskan
seorang koordinator reguler yang selalu siap membantu kelancaran kerja di pabrik
pihak klien. Koordinator dimaksud harus membantu melaksanakan:
- pengaturan personalia, termasuk pengawasan kehadiran peserta magang (jam masuk
dan pulang kerja);
- membuat penilaian tentang efisiensi peserta magang (mengevaluasi kinerja peserta
magang);
- membuat petunjuk untuk meningkatkan sikap peserta magang;
- mewakili PT ABC dalam berkomunikasi dengan pihak klien;
- membantu urusan personalia lainnya sehubungan dengan peserta magang;
(Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2))
- Dalam rangka Perjanjian ini, PT ABC membayar uang saku dan uang transportasi
kepada peserta magang. Selanjutnya, PT ABC akan menyampaikan 2 tagihan kepada
pihak klien untuk menagih kembali biaya yang telah dikeluarkan oleh PT ABC untuk
peserta magang, dan tagihan management fee (Pasal 6).
h. Saudara meminta penegasan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas kasus di atas,
khususnya atas tagihan uang saku pemagangan kepada pihak klien.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
d. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 4A ayat (3) huruf j menyatakan jasa di bidang tenaga kerja sebagai jenis jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
b. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja
secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang
lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam
rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
c. Pasal 21 menyatakan bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem
pemagangan.
d. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian
pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
e. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha
serta jangka waktu pemagangan.
f. Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui
perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status
peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
g. Pasal 24 menyatakan bahwa pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di
tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Indonesia.
4. Pasal 5 huruf j dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan
Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa dibidang tenaga kerja yang
meliputi:
- jasa tenaga kerja;
- jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung
jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja;
sebagai jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
berupa pemagangan yang diserahkan oleh PT ABC kepada klien merupakan jenis jasa yang tidak
dikenakan PPN. Namun demikian, atas tagihan management fee dari PT ABC kepada klien dalam
rangka pemagangan tersebut dikenakan PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/691pj.532005.txt · Last modified: by 127.0.0.1