peraturan:sdp:689pj.3322005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Agustus 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 689/PJ.332/2005
TENTANG
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA PT. WOM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara kepada kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa Nomor: S-142/WPJ.06/KP.0107
/2005 tanggal 29 Juni 2005 perihal pada pokok di atas, yang salah satu tindasannya disampaikan kepada
Direktur Peraturan Perpajakan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
I. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan:
1. Telah diterimanya surat Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa kepada Direksi PT. WOM Tbk
dengan Nomor: 054/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Penegasan Tempat
Pendaftaran dan Pelaporan Usaha PT. WOM Tbk yang isinya antara lain dinyatakan bahwa
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004
tanggal 29 Maret 2004, tempat pendaftaran dan pelaporan usaha PT. WOM Tbk seyogyanya
tidak lagi di KPP Madya Jakarta Pusat melainkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa, mengingat
terhitung mulai tanggal 30 November 2004, status PT. WOM berubah menjadi perusahaan milik
publik (Tbk). ;
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 TAHUN 2000
(UU KUP 2000}I antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 2 ayat (1), Setiap Wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang, wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat ;
kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
b. Pasal 2 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat
pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam pasal ,;
2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP 2000.
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004 tanggal 29 Maret
2004 diatur antara; lain bahwa untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham
telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal, temasuk badan-badan khusus
(Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan efek non bank, Reksa Dana,
serta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), kecuali Wajib Pajak emiten
yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan, dan Wajib Pajak
emiten BUMN.
4. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: kEP-105/PJ.72004 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-134/PJ .72004 tanggal 27
Agustus 2004 ditetapkan bahwa tempat pendaftaran dad pelaporan usaha bagi PT. WOM
(NPWP: 00.000.000.0-000.000) adalah KPP Madya Jakarta Pusat
5. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-135/PJ./2004 tentang
Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke KPP Madya Jakarta Pusat antara lain diatur ajak bahwa
kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya Jakarta Pusatt antara
lain adalah kewajiban Pajak Penghasilan, kewajiban PPN & PPn BM secara terpusat, dan
kewajiban .Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan akibat transaksi yang dilakukan
Kantor Pusat dan atau Cabang Wajib Pajak yang berdomisili di Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
6. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat berpendapat:
a. Kurang sependapat dengan pendapat Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa yang
menyatakan bahwa mengingat status permodalan PT. WOM adalah perusahaan milik
publik (Tbk) maka seyogyanya Wajib Pajak mendaftarkan diri di KPP Perusahaan
Masuk Bursa.
b. Alasan yang dikemukakan antara lain:
1. Sesuai UU KUP 2000, pada prinsipnya tempat pendaftaran dan pelaporan
usaha Wajib Pajak adalah Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kecuali
ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Sesuai Kep-67/Pj,/2004 Wajib Pajak Emiten yang selama ini terdaftar pada
KPP tempat Wajib: Pajak berkedudukan dikecualikan dari Wajib Pajak yang
tempat pendaftaran / pelaporannya di KPP Perusahaan Masuk Bursa.
3. Penetapan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai tempat terdaftar dan pelaporan
kegiatan usaha bagi PT. WOM adalah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004 tanggal 29Maret2004. .
4. Hak dan kewajiban yang diperoleh Wajib Pajak dari KPP Madya Jakarta Pusat
relatif sama dengan yang akan diterima dari KPP Perusahaan Masuk Bursa
seperti misalnya Penerapan Administrasi Modern, Penyediaan Account
Representative, Pemusatan Tempat PPN Terutang, Pemusatan Pemotongan
dan Pemungutan untuk Kantor Pusat dan Cabang di wilayah DKI Jakarta, dan
sebagainya.
7. Wajib Pajak tertentu yang telah ditetapkan tempat terdaftarnya di KPP Madya Jakarta Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1D5/PJ./2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-134/PJ./2004 tidak dapat dipindahkan ke, KPP
lain dengan tata cara sebagaimana diatur dalam KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001,
kecuali dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-134/PJ./2004
tanggal 27 Agustus 2004 tersebut.
8. Perlu pula ditambahkan bahwa berdasarkan surat Kepala KPP PMB Nomor:
S-174/WPJ.07/KP.0803/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Perubahan Status Terdaftar
ditujukan kepada PT. AJT Tbk yang pada intinya menyatakan bahwa walaupun PT. AJT Tbk
merupakan perusahaan masuk bursa namun sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-134/PJ./2004; tanggal 27 Agustus 2004 maka PT. AJT Tbk tetap terdaftar
di KPP Madya Jakarta Pusat (fotokopi terlampir), sehingga pada dasarnya pendapat Saudara
telah sesuai dengan pendapat kami.
II. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Tempat
Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha: Kena Pajak
Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 91/PJ./2005,
mengatur antara lain:
1. Pasal 1 angka 1, bahwa; dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan
Wajib Pajak tertentu dan atau Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Wajib Pajak dan
Pengusaha Kena Pajak :
a. badan usaha milik Negara;
b. penanaman modal asing;
c. bentuk usaha tetap dan orang asing;
d. perusahaan masuk bursa, termasuk badan-badan khusus (self regulatory organization)
yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1996 tentang Pasar Modal serta perusahaan-perusahaan tertentu lainnya yang
melakukan kegiatan usaha dl Pasar Modal;
e. perusahaan besar tertentu.
2. Pasal 2 ayat (1) huruf j, bahwa Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak dan atau tempat o
pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan
efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal, termasuk badan-badan khusus (Self Regulatory
Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan efek non bank, Reksa Dana, serta Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), kecuali Wajib Pajak emiten yang selama ini
telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib
Pajak emiten badan usaha milik Negara.
3. Pasal 4 ayat (1), bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j serta Pasal 2 ayat (2) berlaku juga bagi
Wajib Pajak yang status modalnya berubah menjadi penanaman modal asing atau Wajib Pajak
yang berubah menjadi Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah
dinyatakan. efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal, kecuali Wajib Pajak yang semula
terdaftar dl Kantor Pelayanan Pajak dl luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memilih
untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula.
III. Berdasarkan uraian tersebut di atas:
1. Karena status Wajib Pajak PT. WOM pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
KEP-105/PJ./2004 sebagaimana. telah diubah terakhir dengan KEP-134/PJ./2004 diterbitkan
adalah Wajib Pajak bukan emiten, maka PT. WOM dimasukkan sebagai Wajib Pajak KPP Madya
Jakarta Pusat. Setelah PT. WOM berubah status menjadi emiten dengan nama PT. WOM Tbk
sehubungan dengan efektifnya pendaftaran Wajib Pajak oleh Bapepam, maka berdasarkan
keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 91/PJ./2005 PT. WOM Tbk adalah Wajib Pajak di
KPP PMB. Apabila saat diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 91/PJ./2005,
PT. WOM telah terdaftar sebagai Wajib Pajak emiten di KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan,
maka ia tidak dapat dipindahkan ke KPP PMB
2. Menindaklanjuti dua surat kami terdahulu kepada Kepala Kanwil Jakarta Khusus, dengan ini
kami tegaskan bahwa tempat pendaftaran dan pelaporan usaha PT. WOM NPWP:
00.000.000.0-000.000 dipindahkan ke KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) seperti, yang diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004 tanggal 29 Maret 2004
tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi
Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: 91/PJ./2005.
3. Sehubungan dengan informasi Saudara mengenai PT. AJT Tbk yang merupakan perusahaan
go publik tetapi saat ini terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat, dengan ini ditegaskan bahwa
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-67/PJ./2004 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 91/PJ./2005 dinyatakan bahwa
sepanjang kantor domisili PT. AJT Tbk berada dl lingkungan DKI Jakarta maka PT. AJT Tbk
tersebut harus dipindahkan ke KPP PMB.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur,
ttd.
Herry Surmardjito
NIP 060061993
peraturan/sdp/689pj.3322005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:24 by 127.0.0.1