peraturan:sdp:686pj.3412005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Agustus 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 686/PJ.341/2005
TENTANG
MASUKAN UNTUK LETTER OF EXCHANGE KESEPAKATAN KERJASAMA BMG
DENGAN CHINA EARTHQUAKE ADMINISTRATION (CEA)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan draft Letter of Exchange mengenai kesepakatan kerjasama antara Badan Meteorologi dan
Geofisika (BMG) dengan China Earthquake Administration (CEA) serta menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal
22 Juli 2005 di ruang rapat Biro Hukum dan KSLN Departemen Perhubungan, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam draft Letter of Exchange tersebut antara lain diatur sebagai berikut (butir 4):
"All equipment and materials needed by the Chinese side for implementing the above mentioned
project and necessity of life of the Chinese technicians sent to Indonesia shall be exempt from any
tariff and duty"
2. Berdasarkan Pasal 3 huruf Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 disebutkan bahwa
yang tidak termasuk subjek pajak Pajak Penghasilan adalah :
a. Badan perwakilan negara asing;
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi Internasional tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan, dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari
iuran anggota;
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha
atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
3. Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember
2000 tentang Organisasi internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi yang Tidak Termasuk
Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, diatur bahwa :
1. Organisasi-organisasi Internasional bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota.
2. Organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan bukan
merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia;
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia.
3. Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai bukan Subjek Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
4. Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. bukan Warga Negara Indonesia; dan
b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah dan atau Dana Pinjaman Luar
Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001, diatur
antara lain :
a. Pasal 1 : Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor
dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, dibebaskan;
b. Pasal 2 : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
sejak 1 April 1995 atas impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan
proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak
dipungut;
c. Pasal 3 : Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam
rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau dana
pinjaman luar negeri, ditanggung pemerintah.
5. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah dan atau Dana Pinjaman Luar Negeri, diatur bahwa :
a. Kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari proyek bantuan teknik proyek
tersebut dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah, apabila
proyek tersebut berstatus proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau dana
pinjaman luar negeri, sepanjang proyek pemerintah tersebut tercantum dalam Daftar Isian
Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk proyek yang dibiayai
dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (P3) atau Subsidiary Loan Agreement (SLA);
b. Fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut atas impor dan penyerahan barang dan jasa dalam
rangka pelaksanaan proyek tersebut, dapat diberikan apabila proyek tersebut berstatus
proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, sepanjang
proyek pemerintah tersebut tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang
dipersamakan dengan DIP termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan
Pinjaman (P3) atau Subsidiary Loan Agreement (SLA).
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ini kami memberikan masukan sebagai
berikut :
a. Untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan perlakuan perpajakan di lapangan, maka
diusulkan agar ketentuan butir 4 dalam draft Letter of Exchange ditambah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
"All equipments and materials needed by the Chinese side for implementing the above
mentioned project and necessity of life of the Chinese technicians sent to Indonesia shall be
exempt from any tariff and duty in accordance with the applicable laws and regulations"
b. Mengingat dalam draft Letter of Exchange tersebut juga mengatur masalah tariff dan duties
(bea masuk), dengan ini diberitahukan bahwa instansi kami tidak berwenang untuk mengatur
ketentuan di bidang bea masuk dan pungutan lain yang berhubungan dengan masuknya
barang ke Indonesia. Kewenangan dimaksud dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/686pj.3412005.txt · Last modified: 2023/02/05 20:27 by 127.0.0.1