peraturan:sdp:649pj.3132005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
2 Agustus 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 649/PJ.313/2005
TENTANG
PERLAKUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENGANGKUTAN BATUBARA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 17 Mei 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. PT ABC yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang tambang batubara;
b. Untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang ke tempat penimbunan, PT ABC
menggunakan perusahaan jasa pengangkutan dari PT XYZ yang terdaftar di KPP Tamansari
Satu;
c. Dalam surat perjanjian Nomor XXX tanggal 17 September 2004 antara PT ABC dan PT XYZ
antara lain disebutkan bahwa:
a) Pasal 5, bahwa pekerjaan dan nilai pekerjaan yang disepakati Pihak Pertama
(PT ABC) dan Pihak Kedua (PT XYZ) untuk jangka waktu setiap 6 (enam) bulan atau
jangka waktu lainnya adalah senilai Rp. 635,-/Ton/Km (enam ratus tiga puluh lima
rupiah per ton per kilometer);
b) Pasal 13, bahwa tarif nilai dalam Pasal 5 tidak termasuk PPN yang menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama tetapi sudah termasuk PPh 23 yang menjadi tanggung jawab
Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling membantu kelancaran
administrasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
d. Atas jasa pengangkutan tersebut, PT ABC selaku pengguna jasa senantiasa memotong PPh
Pasal 23 dari jumlah bruto tidak termasuk PPN sesuai KEP - 170/PJ./2002;
e. PT XYZ mengajukan keberatan atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dengan alasan bahwa
jasa angkutan bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sesuai dengan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 dan Surat Direktur Peraturan
Perpajakan Nomor S-265/PJ.313/2004 tanggal 23 Maret 2004 serta diperkuat dengan surat
dari Kepala kantor Pelayanan Pajak Tamansari Satu Nomor XXX tanggal 22 Maret 2005;
f. Atas permasalahan tersebut, baik PT ABC maupun PT XYZ meminta penegasan apakah
penghasilan dari jasa angkutan tersebut merupakan Objek PPh Pasal 23 atau bukan;
g. Saudara berpendapat bahwa jasa pengangkutan tersebut merupakan objek pemotongan PPh
Pasal 23, mengingat:
a) Jasa penunjang di bidang penambangan selain migas berupa jasa pengangkutan/
sistem transportasi secara khusus diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP - 170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 TAHUN 2000;
b) Kedua belah pihak, baik PT ABC maupun PT XYZ sudah memahami secara bersama-
sama ketentuan menyangkut perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa
penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sesuai yang
termaktub di dalam surat perjanjian kontrak kerja.
h. Saudara mohon penegasan mengenai hal sebagai berikut:
a) Apakah imbalan yang diterima oleh PT XYZ sehubungan dengan jasa pengangkutan
batubara dari lokasi tambang ke tempat penimbunan merupakan objek PPh Pasal 23
sebagaimana diatur dalam KEP - 170/PJ./2002 atau bukan merupakan objek PPh Pasal
23 sebagaimana diatur dalam SE-08/PJ.313/1995;
b) Apakah dengan diterbitkannya KEP - 170/PJ./2002 secara tidak langsung mencabut
SE-08/PJ.313/1995.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU
PPh), diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan
sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21.
3. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang
Nomor 7 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur sebagai berikut:
a. Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian
jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara
pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;
b. Lampiran I angka 1, untuk jasa lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat, besarnya perkiraan penghasilan neto
ditetapkan sebesar 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
c. Lampiran II angka 2 huruf g, besarnya perkiraan neto untuk jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambangan selain migas adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN;
d. Lampiran III angka 2 huruf e, yang dimaksud dengan jasa Penambangan dan Jasa Penunjang
di bidang Penambangan selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka II huruf g lampiran II
adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum antara
lain berupa jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum.
4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang PPh Pasal 23 atas
Persewaan Alat Angkutan Darat, antara lain ditegaskan bahwa jasa angkutan kendaraan perusahaan
angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan
kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak
ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya
barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya, termasuk sebagai jasa
angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa:
a. Sepanjang jasa angkutan darat yang dilakukan oleh PT XYZ dilakukan berdasarkan kontrak/
perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyaknya atau volume barang, berat barang,
dan jarak ke tempat tujuan, dan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata
demi terjaminnya barang yang akan diangkut tersebut sampai ke tempat tujuan, maka jasa
yang dilakukan oleh PT XYZ tersebut merupakan jasa angkutan darat dan tidak merupakan
objek pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, atas penghasilan yang diperoleh PT XYZ
dari jasa tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23;
b. Apabila jasa angkutan darat yang dilakukan oleh PT XYZ tidak memenuhi persyaratan
tersebut pada huruf a, maka jasa dimaksud merupakan jasa persewaan alat angkutan darat
yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 20% x 15% atau 3% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN.
Demikian harap maklum.
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/649pj.3132005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:25 by 127.0.0.1