peraturan:sdp:637pj.522002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
1 Juli 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 637/PJ.52/2002
TENTANG
PPN UNTUK THE PROJECT FOR REHABILITATION OF THE DEGRADED NATIONAL PARK
BY FOREST FIRE DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS, LAMPUNG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 April 2002 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek
rehabilitasi lahan bekas kebakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas Propinsi Lampung,
Departemen Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen
PHKA) mendapat bantuan berupa hibah langsung dari Pemerintah Jepang berupa peralatan, konstruksi
dan jasa yang dalam hal ini ABC adalah kontraktor yang dipilih untuk melaksanakan proyek
dimaksud. Selanjutnya Saudara mengajukan permohonan sebagai berikut:
a. penjelasan mengenai prosedur restitusi atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor
oleh ABC.
b. Pembebasan PPN sehubungan dengan proyek hibah sebagaimana dimaksud di atas.
2. a. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
dan Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001, diatur bahwa PPN dan PPn BM yang terutang
sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,
tidak dipungut;
b. Dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April
1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk,
Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPn BM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20
November 2000 diatur bahwa Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar
Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang
dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA);
c. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak, diatur bahwa Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah
yang pembayarannya melalui Bendaharawan Pemerintah, dipungut, disetor dan dilaporkan
oleh Bendaharawan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
d. Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara
Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur
antara lain sebagai berikut:
i. ayat (1), bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan
dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan
pembayaran pajak;
ii. ayat (3), bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Bantuan hibah Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia untuk The Project for
Rehabilitation of the Degraded National Park by Forest Fire tersebut bukan merupakan proyek
pemerintah yang mendapat fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut sebagaimana dimaksud
dalam butir 2.a dan 2.b di atas, karena tidak tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau
dokumen yang dipersamakan dengan DIP, sehingga atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dan
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
oleh ABC dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut PPN dan PPnBM yang terutang tetap
dipungut.
b. Atas penyerahan BKP dan atau JKP dari ABC kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam (PHKA) terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar Harga Kontrak (Contract Price), dan PHKA sebagai Bendaharawan Pemerintah
wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM atas penyerahan yang dilakukan
oleh ABC.
c. Atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor, Saudara dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Metro
baik dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, serta melampirkan bukti-bukti dan atau
dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/637pj.522002.txt · Last modified: 2023/02/05 05:51 by 127.0.0.1