KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                21 Agustus 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 629/PJ.332/2001

                             TENTANG

            PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS SKPLB

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Juli 2002 perihal dimaksud pada pokok di atas, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa sehubungan dengan surat Kepala KPP PMB 
    Nomor S-98/WPJ.07/KP.0809/2002 tanggal 07 Mei 2002, Saudara mohon penegasan mengenai hal-hal
    sebagai berikut :
    a.  Wajib Pajak PT ABC NPWP X.XXX.XXX.X-XXX mengajukan permohonan imbalan bunga 
        sehubungan dengan diterimanya permohonan banding di BPSP atas SKPLB berdasarkan 
        Putusan BPSP Nomor Put.04981/BPSP/M.I/15/2001 tanggal 26 Desember 2001, sehingga 
        adanya pertambahan lebih bayar PPh Badan tahun 1998 dari Rp. 30.585.727.053,00 menjadi 
        Rp. 70.874.213.150,00.
    b.  Bahwa dalam penjelasan Pasal 27A ayat (1) UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
        683/KMK.03/2001 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.3/2002 tanggal
        11 Februari 2002, diatur bahwa imbalan bunga hanya diberikan atas kelebihan pembayaran 
        sebagai akibat  pembayaran yang dilakukan terhadap SKPKB dan SKPKBT dan belum ada tata 
        cara imbalan bunga untuk pertambahan lebih bayar PPh Badan sehubungan dengan 
        diterimanya permohonan keberatan/banding atas SKPLB yang diterima sebagian atau 
        seluruhnya.
    c.  Berdasarkan hal tersebut, Saudara berpendapat bahwa permohonan imbalan bunga 
        sehubungan dengan diterimanya permohonan banding di BPSP atas SKPLB tidak dapat 
        diberikan.

2.  Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
    Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (UU 
    KUP) mengatur bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian
    atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah
    dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan
    dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
    empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
    sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

3.  Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara 
    Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak antara lain diatur :
    a.  Pasal 4 ayat (1) huruf b, bahwa ketentuan pemberian imbalan bunga berlaku terhadap 
        imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 6 TAHUN 1983
        tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 
        dengan UU Nomor 16 TAHUN 2000, yang menyangkut Tahun Pajak 1995 dan seterusnya.
    b.  Pasal 14, bahwa Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami sependapat dengan Saudara bahwa permohonan imbalan 
    bunga dengan diterimanya permohonan banding di BPSP atas SKPLB dimaksud tidak dapat diberikan,
    oleh karena imbalan bunga hanya diberikan atas kelebihan pembayaran sebagai akibat pembayaran
    yang dilakukan terhadap SKPKB dan atau SKPKBT yang atas pengajuan keberatan atau permohonan
    bandingnya diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU KUP dan
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga
    kepada Wajib Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak
2.  Direktur Pajak Penghasilan.