peraturan:sdp:615pj.3132006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 Juli 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 615/PJ.313/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 11 Mei 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
a. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga menerima permohonan dari Wajib Pajak yang
bergerak dibidang perdagangan atas pembebasan (Surat Keterangan Bebas/SKB) PPh Pasal
22 Impor karena kompensasi rugi fiskal;
b. Peraturan Perpajakan yang dijadikan rujukan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan tanggal 15 April 2002 tetapi terdapat hal yang
meragukan dalam implementasinya khususnya pada Pasal 9 dinyatakan bahwa Bentuk
Formulir Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh
pihak lain menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, namun dalam Lampiran tersebut tidak termasuk
formulir SKB PPh Pasal 22 impor;
c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saudara mohon penegasan atas implementasi peraturan
tersebut, apakah penerbitan SKB PPh Pasal 22 impor masih tetap dapat diberikan dan tetap
merujuk pada KEP-192/PJ/2002.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 diatur sebagai
berikut :
a. Ayat (1), Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut
pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu
untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain;
b. Ayat (2), ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara
penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut
Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
236/KMK.03/2003 antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 3 ayat (1) huruf a. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah
impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasar ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
b. Pasal 3 ayat (2), pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
4. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Bebas (8KB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan antara lain diatur sebagai
berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan
dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak
karena :
1) huruf a, Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang
Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal;
2) huruf b, Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang
kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun
pajak yang bersangkutan;
3) huruf c, Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang
akan terutang;
b. Pasal 1 ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final;
c. Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB)
dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak yang
dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena
mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam hal :
1) huruf a, Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
2) huruf b, Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial;
3) huruf c, untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yang
berada di luar kemampuan (force majeur) sehingga akan mengakibatkan menderita
kerugian dan tidak akan terutang Pajak Penghasilan;
d. Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB)
dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib pajak yang
berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b;
e. Pasal 7 ayat (1), permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari
pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, diajukan kepada Kantor
Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak pemohon terdaftar;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penegasan bahwa :
a. Sepanjang memenuhi ketentuan dalam butir 3 huruf a dan b, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh
pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak;
b. Bentuk formulir Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak
Penghasilan oleh pihak lain dapat menggunakan formulir yang terdapat dalam lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 yang disesuaikan.
Demikian untuk dimaklumi.
Pjs. Direktur,
ttd.
Erwin Silitonga
NIP 06004577
peraturan/sdp/615pj.3132006.txt · Last modified: 2023/02/05 05:09 by 127.0.0.1