peraturan:sdp:613pj.3122006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Juli 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 613/PJ.312/2006
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEGIATAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI HIBAH YANG DILAKUKAN BRITISH RED CROSS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudari Nomor XXXXX tanggal 17 Februari 2006 perihal Rekomendasi Pembebasan
PPh atas kegiatan jasa konstruksi melalui hibah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
a. British Red Cross akan membangun perumahan bagi masyarakat Pulau Aceh, Calang,
maupun Tounom, di NAD;
b. Badan Pelaksana BRR NAD - Nias merekomendasikan agar British Red Cross diberikan
pembebasan PPh atas kegiatan jasa konstruksi melalui hibah dari Pemerintah Kerajaan
Belanda.
2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen
Keempat Tahun 2002, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 11 ayat (2), Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yaitu; terkait dengan
beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak.
b. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang menjadi Subjek Pajak adalah badan dan bentuk
usaha tetap.
c. Pasal 3 huruf c, tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
dengan syarat :
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota.
d. Pasal 4 :
1) Ayat (1) huruf c, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk laba usaha.
2) Ayat (3) huruf a, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :
1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan
para penerima zakat yang berhak;
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
e. Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf d, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib
dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas.
f. Pasal 22 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk
memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan
tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha bidang lain.
g. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2), atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,
dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
h. Pasal 26 ayat (1) huruf d, atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia,
dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, antara lain
diatur sebagai berikut :
a. Pasal 10, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila
berkenaan dengan :
1) Huruf a, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2) Huruf b, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
3) Huruf c, kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4) Huruf d, hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5) Huruf e, pembentukan kaidah hukum baru;
6) Huruf f, pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
b. Pasal 11 :
1) Ayat (1), pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
2) Ayat (2), Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan
presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk dievaluasi.
5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah an/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 TAHUN 1999 antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (2), pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
1) Huruf a, penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain
pemerintah;
2) Huruf b, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain
yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk
pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
b. Pasal 4 :
1) Ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
2) Ayat (2) huruf a, nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual
Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994, kecuali
dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan
pejabat yang bersangkutan.
3) Ayat (3), Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai
Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya.
c. Pasal 5, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah :
1) Huruf a, orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh
juta Rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2) Huruf c, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak
Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2001, diatur bahwa Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam
rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana
pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta
Lembaga/Perorangan Asing dalam Rangka Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Ayat (1) huruf c, dalam pelaksanaan programnya, Lembaga/Perorangan Asing dapat
memperoleh kemudahan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
b. Ayat (2), pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi
Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
601/KMK.03/2005, British Red Cross tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
tersebut sebagai organisasi internasional yang bukan Subjek Pajak Penghasilan.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya
Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003, diatur bahwa dikecualikan dari pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau
Pajak Pertambahan Nilai barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau
kebudayaan.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/KMK.03/2004 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara, diatur bahwa sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan
kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada
bulan Desember 2004 dapat dibiayakan.
11. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2005 tentang Persyaratan Sumbangan
serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola
Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan
Sumatera Utara, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan
atas Bantuan Kemanusiaan Bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara,
dapat dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang bersangkutan.
b. Pasal 2 ayat (1), sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 ) harus ditampung,
disalurkan, dan/atau dikelola oleh instansi pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden,
Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen
Kesehatan, dan Departemen Keuangan, serta pihak-pihak lain yang dapat
dipertanggungjawabkan keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa
cetak dan elektronik, dan organisasi sosial dan/atau keagamaan.
c. Pasal 3 :
1) Ayat (1), instansi pemerintah atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) harus mendaftarkan diri sebagai penampung, penyalur, dan/atau
pengelola sumbangan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
2) Ayat (3), pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat
tanggal 31 Maret 2005.
12. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 TAHUN 2000 antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 :
1) Ayat (1), dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus
untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan
seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
2) Ayat (2), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas
pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat
dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas
seluruh nilai kontrak.
b. Pasal 2 huruf b, penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15%
(lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah imbalan sehubungan dengan jasa
teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.i ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang
telah dipotong PPh Pasal 21.
c. Pasal 4, jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 TAHUN 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.
Dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, antara lain diatur sebagai
berikut :
1) Butir 1 huruf b, jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi, perkiraan penghasilan
neto-nya sebesar 50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
2) Butir 2 huruf a, jasa teknik dan jasa manajemen, perkiraan penghasilan neto-nya
sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
3) Butir 3, jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan bangunan, jasa instalasi pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV
kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup
pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi, perkiraan penghasilan neto-nya sebesar 13 1/3% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.
4) Butir 4 huruf a dan huruf b, jasa perencanaan konstruksi clan jasa pengawasan
konstruksi, perkiraan penghasilan neto-nya sebesar 26 2/3% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.
13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai
berikut :
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen Keempat Tahun 2002, Presiden dalam
membuat perjanjian internasional (seperti agreement, charter) yang terkait dengan beban
keuangan negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan sepanjang
mengenai pajak harus diatur dengan dan mengikuti/tunduk pada ketentuan undang-undang
perpajakan;
b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan,
Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur status lex spesialis hanya bagi Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) clan Kontrak Bagi Hasil/Kontrak Karya. Dengan demikian,
agreement, charter, dan perjanjian lain bukan merupakan lex spesialis dari Undang-Undang
Pajak Penghasilan dan berlaku ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan;
c. Sepanjang perjanjian internasional (agreement, charter, dan perjanjian lainnya) yang
dibentuk/ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda diratifikasi/
disahkan tidak dengan undang-undang, melainkan hanya dengan keputusan/peraturan
Presiden, maka kekuatan hukum perjanjian internasional tersebut berada di bawah undang-
undang dan tunduk pada undang-undang. DPR hanya mengevaluasi keputusan/peraturan
Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud. Dengan demikian, perjanjian
internasional tersebut tunduk pada ketentuan undang-undang perpajakan;
d. Memperhatikan penegasan dalam huruf a hingga huruf c di atas dan sejalan dengan ketentuan
Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2005, pemberian kemudahan/fasilitas
kepabeanan, cukai, dan perpajakan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. Mengingat British Red Cross tidak semata-mata memberikan pinjaman kepada Pemerintah
Indonesia yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D)
atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan British
Red Cross tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor
574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan
Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
601/KMK.03/2005, maka British Red Cross tidak termasuk sebagai organisasi internasional
yang bukan Subjek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, British Red Cross merupakan
Subjek Pajak Penghasilan yang wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
f. Sepanjang pembangunan perumahan bagi masyarakat Pulau Aceh, Calang, maupun Teunom,
di NAD merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, maka Pajak
Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor,
konsultan, dan pemasok (supplier) "utama" dari pelaksanaan pembangunan tersebut,
ditanggung oleh Pemerintah. Dalam hal pembangunan perumahan bagi masyarakat Pulau
Aceh, Calang, maupun Teunom, di NAD bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam
rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau
dana pinjaman luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh kontraktor (termasuk British Red Cross), konsultan, dan pemasok
(supplier) wajib dibayar dan tidak ditanggung oleh Pemerintah;
g. Mengingat pemberi hibah adalah Pemerintah Kerajaan Belanda dan pihak yang ditunjuk/
bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dengan dana hibah tersebut adalah
British Red Cross, maka sepanjang terdapat laba usaha yang diterima atau diperoleh British
Red Cross dari pelaksanaan pembangunan tersebut, terutang Pajak Penghasilan Badan oleh
British Red Cross dan wajib dilaporkan British Red Cross dalam SPT PPh WP Badan British Red
Cross;
h. Dalam hal terjadi pengalihan hak atas tanah untuk pembangunan perumahan bagi
masyarakat Pulau Aceh, Calang, maupun Teunom, di NAD kepada British Red Cross dari orang
pribadi dengan jumlah bruto nilai tanah kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka pengalihan hak atas tanah tersebut
dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
i. Atas penghasilan sehubungan dengan pembangunan perumahan bagi masyarakat Pulau Aceh,
Calang, maupun Teunom, di NAD yang diterima atau diperoleh sub-kontraktor (Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap) dari British Red Cross wajib dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23 oleh British Red Cross, selaku pihak yang wajib membayarkan
penghasilan tersebut, sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto
sebagai berikut :
1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan
sehubungan dengan jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi;
2) sebesar 40% (empat puluh person) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas
imbalan sehubungan dengan jasa teknik dan jasa manajemen;
3) sebesar 13 1/3% (tiga belas satu per tiga persen) dari jumlah bruto tidak termasuk
PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa
perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin,
listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak
yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi;
4) sebesar 26 2/3% (dua puluh enam dua per tiga persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa perencanaan konstruksi dan/
atau jasa pengawasan konstruksi;
j. Atas imbalan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh :
1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk pegawai, bukan pegawai, dan/atau
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, wajib dipotong, disetor, dan dilaporkan
Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh British Red Cross;
2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari Negara yang memiliki P3B yang bekerja
sebagai pegawai di Indonesia apabila berada di Indonesia lebih dari time test yang
ditentukan dalam P3B dimaksud, atau gajinya dibayar oleh perusahaan Indonesia
atau gajinya dibebankan oleh suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari British Red Cross,
maka British Red Cross harus memotong PPh Pasal 21 jika pegawai yang
bersangkutan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau Pasal 26
jika berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan;
3) Wajib Pajak Badan luar negeri yang merupakan penduduk dari negara yang memiliki
P3B dengan Indonesia apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut lebih dari time test
untuk BUT maka wajib dipotong, disetor, dan dilaporkan PPh Pasal 23 dari jumlah
bruto oleh British Red Cross. Dalam hal keberadaan badan tersebut di Indonesia tidak
lebih dari time test untuk BUT maka British Red Cross tidak perlu memotong pajak
karena hak pemajakan ada pada negara domisili;
4) Wajib Pajak Badan luar negeri dari Negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia,
selain BUT di Indonesia maka wajib dipotong, disetor, dan dilaporkan PPh Pasal 26
dari jumlah bruto oleh British Red Cross.
14. Atas permohonan pembebasan Pajak Penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi melalui hibah dari
Pemerintah Kerajaan Belanda sebagaimana direkomendasikan oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, sepanjang British Red Cross tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang
merupakan Objek Pajak Penghasilan, maka tidak ada kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan
Badan di Indonesia, namun demikian kewajiban selaku Pemotong/Pemungut tetap harus dilakukan
oleh British Red Cross.
Demikian kami sampaikan.
Direktur Jenderal,
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
peraturan/sdp/613pj.3122006.txt · Last modified: 2023/02/05 18:07 by 127.0.0.1