peraturan:sdp:601pj.532004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 Juli 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 601/PJ.53/2004
TENTANG
PENEGASAN PEMUNGUTAN PPN ATAS JASA KONSULTAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 30 April 2004 hal sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara kemukakan bahwa :
a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Propinsi DKI Jakarta ditunjuk oleh Gubernur
Propinsi DKI Jakarta, sebagai Bendahara Umum Daerah yang salah satu fungsinya sebagai
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan-tagihan melalui Surat Perintah Membayar
Giro (SPMG).
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, KPKD sering
menerima Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak,
khususnya mengenai tagihan pekerjaan Jasa Konsultan yang dilakukan oleh Lembaga
dibawah Universitas Negeri. Sedangkan di dalam lampiran dokumen kontrak telah tercantum
nilai nominal PPN yang menjadi komponen biaya.
c. Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara mohon penegasan apakah untuk kasus tersebut KPKD
membayar bruto (tanpa dipotong PPN) atau netto (setelah dipotong PPN).
2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 (UU PPh) jo. Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli
1996 hal Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah, menegaskan
bahwa suatu badan atau lembaga yang termasuk lembaga instansi struktur resmi pemerintah apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain.
b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
c. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah yaitu
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
d. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau daerah.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatur :
a. Pasal 2 ayat (1), bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 2 ayat (2), bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena
Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang.
c. Pasal 4 ayat (1) huruf g, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran lainnya untuk
penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Lampiran I Huruf D Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002 tanggal 13 Agustus
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha
Kena Pajak Rekanan, antara lain mengatur :
a. Angka 1 huruf a, bahwa Pemungut PPN (KPKN atau Bendaharawan Pemerintah) wajib
memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan atau JKP
yang dilakukan oleh PKP Rekanan (PKP yang menyerahkan BKP dan atau JKP kepada
Pemungut PPN);
b. Angka 3, bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi
Pemerintah Lainnya yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak
dipungut PPN sepanjang :
1) Pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD; dan
2) Instansi Pemerintah yang menyerahkan Jasa Kena Pajak memasukkan pembayaran
yang diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Instansi Pemerintah tersebut.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Dalam hal Lembaga di bawah Universitas Negeri (LUN) tersebut memenuhi kriteria-kriteria
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka Lembaga tersebut merupakan Instansi
Pemerintah.
b. Penyerahan JKP yang dilakukan oleh LUN (Instansi Pemerintah) kepada Instansi Pemerintah
lainnya yang pembayarannya melalui KPKD atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut
PPN, sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut:
1) Pembayaran oleh Penerima JKP (Instansi Pemerintah) berasal dari APBN atau APBD;
dan
2) Pembayaran yang diterima oleh LUN dimasukkan ke dalam mata anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari LUN tersebut.
c. Namun demikian, apabila dalam kontrak dan pembayaran yang dilakukan oleh KPKD Propinsi
DKI Jakarta kepada LUN berasal dari APBN atau APBD dan telah termasuk Pajak Pertambahan
Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut harus dipungut oleh KPKD
Propinsi DKI Jakarta. Contoh :
1). Nilai Kontrak Jasa Konsultan sebesar Rp 110.000.000,- (termasuk PPN).
2). Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 dari nilai kontrak
- Nilai Kontrak (termasuk PPN). = Rp 110.000.000,-
- PPN yang harus dipungut
10/110 x Rp 110.000.000,-. = Rp 10.000.000,-
______________
- Jumlah yang dibayar kepada LUN. = Rp 100.000.000,-
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/601pj.532004.txt · Last modified: 2023/02/05 20:32 by 127.0.0.1