peraturan:sdp:601pj.3122001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Oktober 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 601/PJ.312/2001
TENTANG
PENANGGUHAN PENGELUARAN MASTER LIST SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan surat Saudara tertanggal 17 April 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara menguraikan hal-hal sebagai berikut :
a. Perusahaan Saudara membuat kontrak dengan Universitas Mulawarman untuk Proyek
Pengembangan Universitas Mulawarman melalui kontrak nomor : 178/J17.7.1/LL/JBIC/00
tanggal 25 Agustus 2000 atas dasar JBIC Loan No. IP-459.
b. Sehubungan dengan kontrak tersebut, perusahaan Saudara mengajukan permohonan Master
List ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 12 Desember 2000, dan mendapat
penangguhan pengeluaran sampai saat ini dengan alasan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2000.
c. Karena kontrak tersebut berdasarkan atas Loan agreement yang ditandatangani tanggal 1
Desember 1995, maka sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-05/PJ.42/2001
tanggal 8 Pebruari 2001, Saudara meminta agar Ditjen Pajak menginstruksikan Ditjen Bea
dan Cukai untuk secara menyetujui Master List dimaksud tanpa dikenakan pajak apapun.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tanggal 30 Nopember 1995 tentang Bea
Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan
Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau
Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2000 antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 2; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang
sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,
tidak dipungut.
b. Pasal 3; Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diporoleh
kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
dipungut, dipotong atau dibayar sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 TAHUN 1994.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 antara lain diatur bahwa :
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang
terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP, pemanfaatan jasa dari luar Daerah
Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau
JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dananya dibiayai dengan Hibah atau dana Pinjaman Luar Negeri, tidak dipungut.
b. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) yang berdasarkan
kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau dana Pinjaman
Luar Negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.42/2001 tanggal 8 Februari 2001 perihal
Penegasan Masa Transisi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2000 menegaskan bahwa
perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 42 TAHUN 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 1998
berkenaan dengan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri berlaku juga
terhadap kontrak pekerjaan/pengadaan yang ditandatangani setelah tanggal 22 Juni 2000, sepanjang
loan agreement yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum tanggal 23 Juni 2000 memuat
klausul bahwa Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok, ditanggung
Pemerintah.
5. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor SE-64/A/71/0596; SE-32/PJ/1996; SE-19/BC/1996 antara lain ditegaskan
tentang Tata Cara permohonan PPN dan PPnBM tidak dipungut atas proyek pemerintah yang dibiayai
dengan Hibah atau dana Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :
a. Berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP), Pinjaman Proyek mengadakan perjanjian pengadaan
barang dan jasa (KPBJ) dengan Kontraktor Utama. Dalam hal telah ada Naskah Perjanjian
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN), KPBJ harus membuat asal Hibah atau dana Pinjaman
Luar Negeri, tanggal dan nomor NPPHLN, dengan dilampiri-----------------------------------------
b. Master List dibuat rangkap 5 (lima), ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan disahkan oleh
pejabat Eselon I, atau pejabat yang ditunjuk yang membawahi proyek yang bersangkutan
dengan merinci jumlah, jenis dan nilai barang yang akan diimpor yang dibiayai dengan Hibah
atau dana Pinjaman Luar Negeri dan nama pelabuhan pemasukan.
c. Pimpinan Proyek mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan
dan tidak dipungut PPN dan PPnBM kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur
Pabean yang dilampiri dengan KPBJ dan surat persetujuan KPBJ dari BAPENAS serta Master
List dalam rangkap 3 (tiga).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa oleh ITOCHU Corporation sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pengembangan Universitas Mulawarman yang pendanaannya berasal
dari dana Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut,
sepanjang ITOCHU Corporation merupakan Kontraktor Utama dari proyek dimaksud.
Pelaksanaan pemberian fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut tersebut dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama dalam
rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Universitas Mulawarman yang pendanaannya
berasal dari dana pinjaman luar negeri Pemerintah ditanggung pemerintah, sepanjang JBIC
Loan Agreement No. IP-459 tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik
Indonesia sebelum tanggal 23 Juni 2000 dan memuat klausul bahwa Pajak Penghasilan yang
terutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama, ditanggung Pemerintah.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal,
Direktur,
ttd.
IGN Mayun Winangun
NIP 060041978
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan;
3. Direktur PPN dan PTLL.
peraturan/sdp/601pj.3122001.txt · Last modified: 2023/02/05 06:00 by 127.0.0.1