peraturan:sdp:599pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Juni 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 599/PJ.53/2005
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SUPERVISI DAN INSTALASI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor hal Pajak Pertambahan Nilai atas jasa supervisi dan instalasi,
dengan ini diijelaskan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
a. XXX (XXX) menandatangani kontrak dengan PT. XXX (PT. XXX). Pada dasarnya dalam kontrak
yang ditandatangani antara XXX dan PT. XXX diperinci secara jelas mengenai nilai material
barang yang diimpor dari luar negeri (off shore content) dan nilai jasa supervisi dan instalasi
yang dilakukan di Indonesia (local content).
b. Untuk bagian jasa supervisi dan instalasi yang dilakukan di Indonesia, jasanya akan dilakukan
oleh XXX sehingga atas penyerahan jasa tersebut kepada PT. XXX, XXX akan memungut PPN
sebesar 10% dari penyerahan jasa.
c. Untuk pelaksanaan impor material dari luar negeri, dapat terjadi melalui dua mekanisme,
yaitu :
1) mekanisme pertama, barang langsung barang tersebut diimpor oleh PT. XXX tanpa
melibatkan XXX di Indonesia, karena pada hakekatnya kepemilikan barang tersebut
berada di tangan PT. XXX.
2) mekanisme kedua, pelaksanaan impor barang dan penyerahannya dilakukan sebagai
berikut :
- PT.XXX menandatangani kontrak dengan XXX.
- Dalam kontrak dijelaskan mengenai nilai impor material dan nilai untuk jasa
supervisi dan instalasi yang dilakukan di Indonesia.
- Material pada umumnya diimpor oleh PT. XXX dimana PT. XXX dapat
menikmati fasilitas bebas PPN berdasarkan PP Nomor 46 TAHUN 2003 namun
pengurus diperlukan dilakukan oleh XXX di Indonesia.
- XXX kemudian memasang material yang diimpor.
- Pembayaran oleh PT. XXX dilakukan melalui termin.
Dalam pembayaran sekaligus meliputi pembayaran untuk jasa dan pembayaran untuk
material barang yang diimpor.
d. Sehubungan dengan impor material dan pelaksanaan penyerahannya dalam mekanisme
kedua tersebut, Saudara mohon konfirmasi mengenai hal-hal sebagai berikut :
1) Apakah atas tagihan material kepada PT. XXX dalam mekanisme tersebut terhutang
PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam Daerah Pabean? Dalam hal ini, pada
hakekatnya PT. XXX yang mengimpor material tersebut dan kepemilikan material
tersebut tidak terdapat pada XXX, tetapi pada PT. XXX.
2) Seandainya terutang PPN, apakah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaknya.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1
1) Angka 9, bahwa Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah
Pabean ke dalam Daerah Pabean.
2) Angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seterusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak yang dipungut menurut Undang-undnag ini dan potongan
harga dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3) Angka 20, bahwa Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undang ini.
b. Pasal 4, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
1) Huruf a, Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2) Huruf b, Impor Barang Kena Pajak;
3) Huruf c, Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.
3. Pasal 5 Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002, antara lain mengatur
a. Ayat (1), bahwa Dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, harus disebutkan dengan jelas nilainya, Dasar Pengenaan
Pajak, dan besarnya pajak yang terutang.
b. Ayat (3), bahwa Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut
dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Tertentu Yang
Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 1 huruf a, bahwa Atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
adalah barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
b. Pasal 2 ayat (1) huruf a, bahwa Atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
berupa barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan
secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha yang
menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 155/KMK03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis,
antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 1 huruf a, bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang modal berupa
mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan
Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku
cadang;
b. Pasal 4 ayat (1), bahwa Atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, dan d dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pasal 5 ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor dan atau menerima
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 huruf a, diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan
Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
6. Lampiran I huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 tentang Tatacara
Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-234/PJ/2003, antara lain mengatur :
a. butir 1, bahwa PKP yang mengimpor BKP tertentu yang bersifat strategis wajib mengajukan
permohonan SKP PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
dimana PKP terdaftar dengan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
b. butir 2, bahwa Permohonan harus sudah diajukan sebelum impor dilakukan.
c. butir 3, bahwa Permohonan SKB PPN diajukan dengan melampirkan :
1) Fotokopi Kartu NPWP;
2) Fotokopi Surat Pengukuhan PKP;
3) Surat Kuasa Khusus bila dalam permohonan atau pengurusan SKB PPN diwakilkan
kepada orang lain;
4) Dokumen impor berupa :
- Invoice;
- Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);
- Dokumen Kontrak pembelian yang bersangkutan/dokumen yang dapat
dipersamakan;
- Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau
bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
5) Penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan dari BKP yang di impor dalam
rangkaian proses produksi menghasilkan BKP.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 6, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Penyerahan material yang telah memperoleh jasa supervisi dan instalasi oleh XXX kepada
PT. XXX terutang Pajak Pertambahan Nilai hanya sebesar nilai penggantian atas jasa
supervisi dan instalasi yang diberikan terhadap barang modal tersebut. Sedangkan nilai
material yang diimpor (off shore content) dapat dikecualikan dari Dasar Pengenaan Pajak
(nilai kontrak) sepanjang barang modal tersebut diimpor atas nama PT. XXX yang telah
memiliki Surat Keterangan Bebas PPN (SKB PPN) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
b. Apabila impor atas barang modal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf a
dilakukan oleh XXX maka atas impor BKP dan penyerahan material yang telah memperoleh
jasa supervisi dan instalasi oleh XXX terutang PPN dan PPn BM dengan DPP sebesar seluruh
tagihan (nilai kontrak) termasuk off shore content.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala KPP Badan dan Orang Asing Dua.
peraturan/sdp/599pj.532005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1