peraturan:sdp:577pj.522006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 September 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 577/PJ.52/2006
TENTANG
PERMOHONAN FASILITAS PPN DAN PPN BM ATAS ALIH
STATUS KENDARAAN TAKSI MENJADI KENDARAAN PLAT HITAM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX, tanggal XXX, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar tersebut menjelaskan bahwa :
a. PT ABC mengelola 6.759 unit taksi yang pada waktu Impor-nya mendapat fasilitas
pembebasan/keringanan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Impor dalam
rangka PMDN, antara lain berdasarkan SP. Pabean No. 1085/Pabean/1991, No. 2857/Pabean
1992, No. 2884/Pabean/1993 dan No. 257/Pabean/1994.
b. 2.113 unit diantaranya (daftar terlampir) sudah tidak layak dioperasikan karena rusak dan
tidak dapat bersaing dengan perusahaan taksi lainnya. Oleh karena itu atas 2.113 unit taksi
tersebut akan diubah statusnya dari taksi menjadi kendaraan plat hitam. Adapun perinciannya
sebagai berikut :
Ford Laser Holden Gemini Nissan Sunny Nissan Stanza
Th. 87 1 unit Th. 88 1 unit Th. 92 - unit Th. 84 2 unit
Th. 92 28 unit Th. 92 - unit Th. 93 1 unit Th. 85 1 unit
Th. 93 614 unit Th. 93 31 unit Th. 94 140 unit
Th. 94 661 unit Th. 94 51 unit Th. 95 204 unit
Th. 95 339 unit Th. 95 1 unit Th. 96 1 unit
Th. 96 20 unit Th. 96 - unit Th. 07 - unit
Th. 97 17 unit Th. 97 - unit
_______________ _____________ ______________ _____________
1.680 unit 84 unit 346 unit 3 unit
c. Atas perubahan status taksi tersebut PT ABC telah memperoleh rekomendasi dari BKPM
melalui surat nomor 03/ML/2002, tanggal 4 Januari 2002 yang merekomendasikan agar PPN
PT ABC disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku karena sebagian masterlist
mencantumkan PPN/PPn BM akan diselesaikan kemudian.
d. Dalam surat Saudara dilampirkan dokumen-dokumen pendukung, yaitu sebagai berikut :
1). Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pengeluaran barang-
barang yang diimpor untuk PT ABC yang memberikan fasilitas Pembebasan Bea
Masuk;
2). Invoice/dokumen impor atas nama PT DEF sebagai importir kendaraan bermotor yang
digunakan untuk taksi oleh PT ABC;
3). Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Oleh Pemerintah yang
diterbitkan Direktur Jenderal Pajak atas nama PT DEF;
4). Surat Penegasan Direktur PPN dan PTLL Nomor S-124/PJ.52/2005 tanggal 7 Februari
2005 tentang Permohonan Fasilitas PPN dan PPn BM ahli Status Kendaraan Taksi
menjadi Kendaraan Plat Hitam;
e. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Saudara mengajukan permohonan agar atas alih
status kendaraan taksi menjadi kendaraan plat hitam dibebaskan dari PPN dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 yang mengatur bahwa Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;
Memori penjelasannya menjelaskan bahwa siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak
ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.
b. Keputusan Presiden RI Nomor 30 TAHUN 1986, tanggal 12 Juli 1986 tentang Pembebasan Bea
Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk dipergunakan dalam usaha Pertaksian
oleh Koperasi Pengemudi Taksi, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 : Pengimporan Kendaraan Bermotor jenis sedan dalam keadaan Completely
Knocked Down (CKD) oleh pemegang merk/importer untuk kepentingan
usaha pertaksian yang diselenggarakan oleh Koperasi Pengemudi Taksi yang
telah mendapat persetujuan Pemerintah dalam rangka Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diberikan
kemudahan sebagai berikut :
a. dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Masuk;
b. PPN yang terutang Ditanggung Pemerintah.
Pasal 2 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang penyerahan
kendaraan bermotor jenis sedan untuk taksi kepada Koperasi Pengemudi
Taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditanggung oleh Pemerintah.
Pasal 3
ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berhak untuk kendaraan
bermotor jenis sedan merk Datsun Stanza 1600 cc dan Ford Laser 1.3 GI.
Kemudian Keputusan Presiden RI Nomor 30 TAHUN 1986, tanggal 12 Juli 1986,
dicabut dengan Keputusan Presiden RI Nomor 74 TAHUN 1995, tanggal 16
Oktober 1995.
c. Keputusan Presiden RI Nomor 74 TAHUN 1995, tanggal 16 Oktober 1995 tentang Perlakuan
Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Jenis untuk
Dipergunakan dalam usaha Pertaksian, antar lain mengatur bahwa :
Pasal 1 : Atas impor komponen dan atau kendaraan bermotor jenis sedan untuk
kepentingan usaha pertaksian diberikan kemudahan sebagai berikut :
a. Dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Masuk;
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang Ditanggung
Pemerintah.
Pasal 2 : PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor jenis
sedan untuk usaha pertaksian kepada perusahaan taksi ditanggung
Pemerintah.
Pasal 4 : (1) Kendaraan bermotor jenis sedan untuk usaha pertakisan yang
mendapatkan perlakuan Pabean dan Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan dalam usaha pertaksian
sekurang-kurangnya lima tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan
STNK.
(2) Apabila terjadi perubahan terhadap penggunaan kendaraan bermotor
jenis sedan untuk usaha pertaksian sebelum jangka waktu lima tahun
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlakuan pabean dan
perpajakan yang telah dinyatakan tidak berlaku, dan Bea Masuk,
PPN, dan PPn BM terutang ditagih kembali dari nilai dari nilai impor
dan atau penyerahan, ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.
d. Keputusan Presiden RI Nomor 39 TAHUN 1998, tanggal 9 Maret 1998, tentang Pencabutan atas
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas
Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor jenis sedan untuk dipergunakan
dalam usaha Pertaksian, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 74 TAHUN 1995 tentang Perlakuan
Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan
Kendaraan Bermotor Jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha
Pertaksian.
Pasal 2 : a. Bea Masuk yang dibebaskan serta PPN dan PPn BM yang Ditanggung
Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 TAHUN 1995,
masih berlaku sepanjang kendaraan bermotor jenis sedan yang
bersangkutan digunakan dalam usaha pertaksian sekurang-
kurangnya lima tahun sejak tanggal dikeluarkannya STNK;
b. Apabila terjadi perubahan penggunaan kendaran bermotor jenis
sedan untuk usaha pertaksian sebelum jangka waktu lima tahun
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlakuan pabean dan
perpajakan yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku dan Bea
Masuk serta PPN dan PPn BM yang terutang wajib dibayar sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas,
sebagaimana telah ditegaskan dalam surat kami sebelumnya Nomor S-124/PJ.52/2005 tanggal
Februari 2005, dengan ini kami tegaskan bahwa atas alih status kendaraan taksi sebanyak 2.113 unit
yang terdiri dari merk Ford Lasser sebanyak 1.680 unit, Holden Gemini sebanyak 84 unit, Nissan Sunny
sebanyak 346 unit dan Nissan Stanza sebanyak 3 unit menjadi kendaraan plat hitam yang sepanjang
pada waktu impor-nya mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, tidak terutang PPN dan PPn BM
karena telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya STNK.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Peraturan Perpajakan;
4. Direktur Perizinan dan Fasilitas Non Industri BKPM;
5. Kepala KPP Jakarta Pulo Gadung.
peraturan/sdp/577pj.522006.txt · Last modified: 2023/02/05 06:09 by 127.0.0.1