KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                1 Mei 2000
 
                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 564/PJ.54/2000

                            TENTANG

                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% DIPERCEPAT ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKAR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 31 Maret 2000 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa PT. BI (NPWP : 0.000.000.0-000) adalah Perusahaan Eksportir
    Tertentu yang bertindak sebagai Produsen barang jadi kayu. Sebagai produsen, untuk menghasilkan 
    produk jadi, PT. BI membeli solar dan pelumas. Solar dan pelumas tersebut dipergunakan sebagai 
    salah satu bahan pembantu dalam proses produksi yaitu untuk menggerakkan genset (menghasilkan 
    energi listrik).
    Berkaitan dengan hal tersebut Saudara menanyakan apakah atas pembelian solar dan pelumas yang 
    dipergunakan untuk menggerakkan mesin-mesin genset mendapat fasilitas pengenaan PPN 0% (nol 
    persen).

2.  a.  Pasal 1 angka (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
        548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0% 
        (nol persen) yang dipercepat atas ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Eksportir Tertentu 
        dan ketentuan-ketentuan mengenai proses restitusinya, diatur sebagai berikut : 
        Apabila di dalam Barang Kena Pajak yang diekspor oleh PET terdapat Jasa Kena Pajak dan
        /atau Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan/atau bahan pembantu yang dibeli dari 
        Pengusaha Kena Pajak lain di dalam negeri, maka saat terutangnya pajak atas impor Barang 
        Kena Pajak oleh PET tersebut dipercepat sedemikian rupa sehingga tarif 0% (nol persen) 
        diterapkan atas penyerahan jasa dan/atau bahan baku dan/atau bahan pembantu dari 
        Pengusaha Kena Pajak lain di dalam negeri kepada PET tersebut.
    b.  Butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.54/1998 tanggal 1 Juli 1998 
        tentang Penegasan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Keputusan Menteri Keuangan RI 
        Nomor : 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997 dan Surat Edaran Direktur Jenderal 
        Pajak Nomor SE-34/PJ.54/1997 tanggal 9 Desember 1997, dinyatakan bahwa Pengenaan PPN 0
        % (nol persen) dipercepat sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 548/KMK.04/1997 
        tanggal 3 Nopember 1997 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.54/1997 
        tanggal 9 Desember 1997 diterapkan terhadap PET yang memperoleh Jasa Kena Pajak (JKP) 
        dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) berupa bahan baku dan/atau bahan pembantu dari PKP 
        lain di dalam negeri. Dengan demikian fasilitas pengenaan PPN 0% (nol persen) dipercepat 
        hanya diberikan kepada PET yang berstatus sebagai Produsen. Apabila PET Produsen 
        melakukan pembelian Barang Kena Pajak berupa barang jadi tetap terutang PPN dengan tarif 
        0%.

3.  Berdasarkan ketentuan dalam butir 2 di atas serta dengan memperhatikan isi surat Saudara pada 
    butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa atas pembelian solar dan pelumas yang dilakukan PT. BI (PET 
    Produsen) tidak dapat diterapkan PPN 0% (nol persen) dipercepat karena solar dan pelumas tersebut 
    bukan merupakan bahan baku dan atau bahan pembantu yang ada di dalam BKP yang diekspor.
    Dengan demikian maka atas penyerahan solar dan pelumas tersebut terutang PPN dengan tarif 10%. 

Demikian untuk dimaklumi




A.n. Direktur Jenderal Pajak.
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

Moch. Soebakir
NIP. 060020875