peraturan:sdp:557pj.3232004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 Juli 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 557/PJ.323/2004
TENTANG
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PENGENAAN PPN ATAS JASA MAKLON
PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 03 Februari 2004 ditujukan kepada Menteri Keuangan
hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara telah mengadakan pertemuan dan bersama surat
ini disampaikan copy notulen hasil pertemuan. Hasil pertemuan Perusahaan-perusahaan di
Kawasan Berikat membahas masalah pengenaan PPN atas jasa maklon pada perusahaan di
Kawasan Berikat yang ditegaskan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-26/PJ.53/2003, dimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997, yang mana menurut catatan Saudara antara ketentuan pada dasar
hukumnya sendiri dengan Surat Edaran tersebut di atas, diambil keputusan yang
bertentangan.
b. Berdasarkan contoh perhitungan Saudara, terlihat bahwa PPN tidak perlu dipotong karena
tidak ada pertambahan nilai apapun bagi perusahaan pemilik order dan apabila dipaksakan
dipotong PPN 10%, sementara harga ekspor tidak dapat dirubah sehingga mengakibatkan
pemilik barang dirugikan, lalu dimana manfaat pembebasan PPN 10% yang ada dalam
KEPPRES Nomor 96 TAHUN 1993 atau aturan lainnya.
c. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 TAHUN 1993 tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas Penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) ke dari dan antar Kawasan Berikat dan Entreport Produksi Untuk Tujuan
Export (EPTE) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 854/KMK.01/1993 yang diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dan terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 tentang Kawasan Berikat antara lain menyebutkan
bahwa atas penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh PKP Subkontraktor dari daerah Pabean
Indonesia lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada PKP di Kawasan Berikat
atau EPTE, PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut, dan merujuk kepada KEPPRES
Nomor 96 TAHUN 1993 Pasal 2 disebutkan bahwa antara barang dan jasa tidak terpisahkan
hal ini tersurat dalam kalimat "Atas penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh PKP #.", yang
mana menunjukan bahwa yang diserahkan kembali oleh PKP subkontraktor kepada PKP
pengguna jasa yang berada di Kawasan Berikat adalah hasil pekerjaan yang didalamnya
terdiri barang dan jasa yang tidak terpisahkan. Begitu juga merujuk Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dapat dipahami bahwa barang dan jasa yang diserahkan
oleh PKP subkontraktor kepada pengguna jasa tidak dapat dipisahkan.
d. Terdapat 2 (dua) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat bertolak belakang yang
satu dengan yang lain yaitu Surat Edaran Nomor SE-39/PJ.52/1993 yang menyatakan jelas
pada butir 5.3 tidak dipungut PPN/PPnBM di Kawasan Berikat, dan Surat Edaran Nomor
SE-26/PJ.53/2003 menegaskan bahwa PPN/PPnBM yang terutang dipungut di Kawasan
Berikat.
e. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata ketentuan khusus yang diperlakukan
terhadap daerah Kawasan Berikat hanyalah yang berkaitan dengan lalulintas/penyerahan
barang dan jasa dan tidak mengatur tentang penyerahan jasa. Dengan demikian bahwa
penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh PKP Subkontraktor kepada PKP pengguna yang
berada di Kawasan Berikat, PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut.
f. Perusahaan di Kawasan Berikat merupakan usaha padat karya yang sedang mengalami
penurunan order ekspor, tetapi adanya kenaikan upah kerja, dan merasa keberatan jika
harus dipungut PPN atas jasa maklon, karena selain mempengaruhi aliran cash flow dan
menimbulkan beban keuangan yang lebih tinggi, yang menyebabkan rendahnya daya saing
di pasar dunia.
g. Sejak beroperasinya perusahaan di Kawasan Berikat, dimana cukup banyak perusahaan yang
usahanya hanya sebagai Subkontraktor dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP, PPN atas
jasa maklon tidak dipermasalahkan. Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.53/2003 PPN atas jasa maklon dikenakan dan berlaku surut,
jumlahnya sebesar pokok pajak ditambah dengan denda 100%. Hal ini sudah diinformasikan
oleh KPP. Apabila hal ini tetap diberlakukan maka banyak perusahaan tidak dapat
melangsungkan usahanya atau gulung tikar dan pengusaha yang usahanya jasa maklon akan
melarikan diri meninggalkan karyawan terlantar.
h. Dampak dari hal tersebut diatas adalah bertambahnya pengangguran tenaga kerja yang
berakibat meningkatnya tingkat kriminal dan juga berkurangnya penerimaan negara yang
bersumber dari PPh Pasal 21 dan Pasal 25, selain itu terjadi penurunan ekspor pakaian jadi
yang pada gilirannya mengurangi pendapatan devisa, serta efek ganda negatif yang
merugikan di dalam aktivitas ekonomi yang tak ternilai harganya.
i. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diajukan permohonan sebagai berikut:
1) Agar pengenaan PPN atas Jasa Maklon di Kawasan Berikat mulai tahun 2003 mundur
kebelakang diputihkan/dihapuskan, karena peraturan-peraturan yang berlaku selama
ini tidak jelas, sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas;
2) Agar pengenaan PPN atas Jasa Maklon pada perusahaan di Kawasan Berikat yang
diberlakukan saat ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-26/PJ.53/2003 dapat ditinjau kembali.
2. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor
28 TAHUN 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang
Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa Yang Dilakukan
Oleh Pemborong, antara lain menetapkan kelompok jenis penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan
di Daerah Pabean Republik Indonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh
Pengusaha Jasa Kena Pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa
maklon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis jasa tersebut.
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994
antara lain mengatur sebagai berikut:
a. Pasal 1 huruf e : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan;
b. Pasal 1 huruf f : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
c. Pasal 4A ayat (3) juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 : Kelompok
jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, dan jasa maklon tidak termasuk ke dalam kelompok
jenis jasa tersebut.
d. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu ataupun untuk
selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau
tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan;
b. Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
c. Pasal 4A ayat (3) juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 : Kelompok
jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, dan jasa maklon tidak termasuk ke dalam kelompok
jenis jasa tersebut;
d. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
e. Pasal 16B Ayat (1) huruf a : Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau
selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau
tempat tertentu di dalam Daerah Pabean.
4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1996 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha
Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan
di Kawasan Berikat (KB), antara lain mengatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak antar
Pengusaha Kena Pajak EPTE, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang tidak dipungut.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997, antara lain mengatur sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 1 : Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang
memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun,
mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan
perlakuan khusus di bidang kepabeanan, Cukai dan perpajakan yang dapat berbentuk
Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entreport untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas
Bea;
b. Pasal 2 ayat (1) : Barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat
diberikan fasilitas berupa : Penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN,
PPnBM dan PPh Pasal 22;
c. Pasal 2 ayat (2) : Penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan
Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN dan PPnBM;
d. Pasal 2 ayat (4) : Barang atau bahan yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bukan merupakan barang untuk dikonsumsi sendiri di Tempat
Penimbunan Berikat yang bersangkutan;
e. Pasal 13 Ayat (1) : PDKB dapat mengsubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya
kepada perusahaan industri yang berada di dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya atau
PDKB lainnya kecuali pekerjaan pengetesan, sortasi, atau pengepakan;
f. Pasal 13 Ayat (5) : Ketentuan mengenai tata cara pekerjaan subkontrak bagi para PDKB
diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
6. Keputusan Presiden Nomor 96 TAHUN 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan
Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), mengatur antara lain:
a. Pasal 1 : Atas Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dari Daerah
Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) kepada Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat atau
Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) untuk diolah, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut;
b. Pasal 2 ayat (1) : Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dari
Kawasan Berikat atau Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) kepada subkontraktor
di Daerah Pabean Indonesia Lainnya untuk diolah lebih lanjut, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut;
c. Pasal 2 Ayat (2) : Atas penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh PKP subkontraktor dari
Daerah Pabean Indonesia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pengusaha
Kena Pajak di kawasan Berikat atau Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002 antara
lain mengatur sebagai berikut:
a. Pasal 14 huruf d : Atas pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya
ke Pengusaha Di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
b. Pasal 14 huruf f : Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari Pengusaha Di Kawasan
Berikat ke perusahaan di Daerah Pabean Indonesia Lainnya atau Pengusaha Di Kawasan
Berikat lainnya dalam subkontrak, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM;
c. Pasal 14 huruf g : Atas penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak
oleh Pengusaha Kena Pajak di Daerah Pabean Indonesia Lainnya kepada PKP Pengusaha Di
Kawasan Berikat (PDKB) asal, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.04/2003 tentang Pekerjaan Subkontrak dari Daerah
Pabean Indonesia Lainnya ke Kawasan Berikat, mengatur antara lain:
a. Pasal 1 ayat (6) : atas pemasukan kembali barang dan bahan hasil pekerjaan subkontrak
di Kawasan Berikat ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya harus dilampirkan Faktur Pajak;
b. Pasal 2 : Atas pekerjaan subkontrak yang dilakukan oleh PDKB di Kawasan Berikat tetap
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
571/KMK.03/2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
a. Pasal 1 : Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto
dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
b. Pasal 2 : Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh
Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
10. Berdasarkan ketentuan dalam angka 2 s.d angka 9 serta memperhatikan isi surat Saudara dalam
angka 1 bersama ini kami tegaskan bahwa:
a. Fasilitas yang diberikan untuk Kawasan Berikat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana diuraikan diatas, adalah untuk penyerahan Barang
Kena Pajak sehingga atas penyerahan jasa mengacu kepada ketentuan umum perpajakan.
b. Sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan atas penyerahan Jasa Maklon terutang Pajak
Pertambahan Nilai, kecuali diserahkan oleh Pengusaha Kecil yang batasannya sebagaimana
disebutkan dalam angka 9 di atas.
c. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dengan menyesal permohonan Saudara untuk tidak
dikenakan PPN atas Jasa Maklon baik sebelum tahun 2003 maupun setelah tahun 2003, tidak
dapat dipenuhi.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/557pj.3232004.txt · Last modified: 2023/02/05 20:28 by 127.0.0.1