peraturan:sdp:54pj.3131999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
4 Maret 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 54/PJ.313/1999
TENTANG
PENYUSUTAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 19 November 1998 perihal tersebut di atas dengan
ini dijelaskan :
1. Dalam surat Saudara menjelaskan permasalahan sebagai berikut :
a. Berdasarkan lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal
7 Pebruari 1995 nomor urut 4 "mobil, taxi, bus dan truk" yang digunakan untuk angkutan
umum merupakan kelompok 1. Oleh karena kegiatan usaha adalah angkutan umum,
Saudara bermaksud mengubah pengelompokkan aktiva yang semula kelompok II menjadi
kelompok I, Contoh : truk yang diperoleh tahun 1993 dan dimasukkan dalam kelompok II
serta telah disusutkan dengan metode saldo menurun sampai dengan tahun 1997
sebagai berikut :
Tahun Tarif Penyusutan Nilai Buku
_____ _____ _______________ _______________
1993 25% - Rp. 64.734.423,94
1993 25% Rp. 16.183.605,99 Rp. 48.550.817,95
1994 25% Rp. 12.137.704,49 Rp. 36.413.113,46
1995 25% Rp. 9.103.278,37 Rp. 27.309.835,09
1996 25% Rp. 6.827.458,77 Rp. 20.482.376,32
1997 25% Rp. 5.120.594,08 Rp. 15.361.782,24
1998 25% Rp. 15.361.782,24 Rp. 0,00
b. Pertanyaan yang Saudara ajukan :
1. Bagaimana perubahan pengelompokan harta yang dapat disusutkan ?
2. Benarkah penyusutan tahun 1998 sebesar nilai buku tahun 1997 ?
3. Bagaimana metode perpajakan jika kelompok harta berwujud bukan bangunan yang
umurnya misalnya kelompok I = 2,3 tahun, kelompok II = 5,6 tahun ?
4. Apakah benar bila Saudara menafsirkan masa manfaat sebagai berikut :
Bukan Bangunan Masa Manfaat
______________ ___________
Kelompok I 1 - 4 tahun
Kelompok II 5 - 8 tahun
Kelompok III 9 - 16 tahun
Kelompok IV 17 - 20 tahun
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 antara
lain diatur sebagai berikut :
- ayat (1) : Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun
sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.
- ayat (2) : Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat
Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena
pembetulan Surat Pemberitahuan itu.
- ayat (4) : Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal
Pajak belum menerbitkan ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran
sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan,
mengakibatkan :
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar.
- ayat (5) : Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri
oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
3. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat
(3) huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1991 untuk menghitung penyusutan harta yang dapat
disusutkan yang termasuk dalam golongan 2 adalah harta bukan bangunan yang mempunyai masa
manfaat 4 (empat) tahun dan tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.
4. Dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 961/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.04/1984 tanggal
9 Agustus 1984 diatur bahwa truk-truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk
ngangkang dan sejenisnya termasuk jenis harta yang untuk kepentingan penghitungan penyusutannya
digolongkan dalam golongan 2.
5. Dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Pebruari 1995
tentang Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan
Penyusutan, antara lain diatur bahwa mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan
umum merupakan jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 1.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 untuk
menghitung penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai
berikut :
________________________________________________________________________________
Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud pada
berwujud _______________________________________
Ayat (1) Ayat (2)
________________________________________________________________________________
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
________________________________________________________________________________
7. Berdasarkan butir 3 huruf a dan huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 dan SE-49/PJ.4/1995 tanggal 31 Oktober 1995, ditegaskan
bahwa :
Butir 3 huruf a :
Sisa manfaat pada awal tahun pajak 1995, jumlahnya adalah sama dengan hasil pengurangan antara
"jumlah masa manfaat maksimum sesuai golongan harta yang bersangkutan semula berasal"
dikurangi dengan "masa/lamanya pemakaian harta yang bersangkutan" yang dihitung sejak tahun
perolehan s/d tahun pajak 1994.
Butir 3 huruf d :
Kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa manfaat pada awal tahun
pajak 1995 dari masing-masing harta (tanpa memperhatikan jenisnya), yaitu dengan ketentuan bahwa
apabila hasil penghitungan sisa manfaat untuk masing-masing harta sebagaimana dimaksud pada
butir a di atas sama dengan :
Sisa Manfaat Kelompok
___________ ________
2 s/d 5 tahun 1
7 s/d 11 tahun 2
Lebih dari 13 tahun 3
Perlu dijelaskan bahwa :
a. Apabila sisa manfaat tinggal 1 tahun, maka disusutkan sekaligus dalam tahun yang
bersangkutan.
b. Apabila sisa manfaat berada ditengah-tengah kelompok, misalnya 6 (enam) tahun yang
berada di tengah antara kelompok 1 (4 tahun) dan kelompok 2 (8 tahun), maka dapat
memilih masuk dalam kelompok 1 atau kelompok 2.
8. Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan :
a. Penghitungan penyusutan truk yang dilakukan sampai dengan tahun 1994 telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
b. Untuk menghitung penyusutan tahun pajak 1995, Saudara harus memperhatikan ketentuan
sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 7 di atas. Dengan demikian karena sisa masa
manfaat harta berupa truk adalah 6 (enam) tahun, maka untuk menghitung penyusutan harta
tersebut saudara dapat memilih kelompok 1 atau kelompok 2. Apabila untuk Tahun Pajak
1995 telah dilakukan pemeriksaan yang mengoreksi biaya penyusutan, perhitungan
penyusutan aktiva tersebut harus menyesuaikan dengan koreksi pemeriksa. Sedangkan
apabila untuk tahun pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan, maka kesalahan dalam
penggolongan harta yang dapat disusutkan harus diikuti dengan pembetulan SPT PPh Tahunan
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam butir 2 di atas, karena
perubahan penggolongan harta untuk disusutkan mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak.
c. Oleh karena Saudara menggolongkan aktiva yang disusutkan dalam kelompok 2, sedangkan
sisa manfaat aktiva tersebut adalah 6 tahun, maka dasar penyusutan untuk tahun 1998
adalah nilai sisa buku tahun 1997. Dengan demikian penghitungan besarnya penyusutan yang
Saudara sebutkan dalam contoh adalah tidak benar.
d. Jawaban atas pertanyaan nomor 3 dan 4 mengacu kepada pengelompokan aktiva yang
disusutkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1995 tentang
Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan
Penyusutan, sehingga penafsiran Saudara atas pengelompokan harta berwujud bukan
bangunan dengan melihat kepada masa manfaat aktiva yang bersangkutan adalah tidak
benar.
Demikian agar dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/sdp/54pj.3131999.txt · Last modified: 2023/02/05 05:58 by 127.0.0.1