peraturan:sdp:547pj.522005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Juni 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 547/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
DANA HIBAH GLOBAL FUND TO FIGHT HIV/AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat dari Menteri Kesehatan nomor XXX tanggal 6 Mei 2005 kepada Menteri Keuangan RI
yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan surat dari Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI nomor XXX tanggal 17 Mei 2005
kepada Sekretaris Ditjen Pajak, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
a. Indonesia mendapat dukungan dana dari Global Fund yang dihimpun melalui mekanisme
Global Fund AIDS Tuberculosis Malaria (GM ATF) untuk memerangi tiga jenis penyakit yaitu
HIV/AIDS, TBC dan Malaria. Dalam rangka GM ATF tersebut, Indonesia mendapat bantuan
hibah sebesar:
- IND-102-G03-H-00 untuk proyek "Prevention and Alleviation of HIV Impact in
Indonesia" yang berlaku sejak 15 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2005 untuk
Program Pemberantasan HIV/AIDS dengan bantuan Grant sebesar US$ 6.924.971 dan
tiga tahun selanjutnya direncanakan akan memperoleh dana hibah sebesar
US$ 9.035.132;
- IND-102-G01-T-00 untuk proyek "Strengthening DOTS Expansion in Indonesia" yang
berlaku sejak 3 Februari 2003 sampai dengan 2 Februari 2005 untuk Program
Pemberantasan Tuberkolosis dengan bantuan Grant sebesar US$ 21.612.265 dan
untuk tiga tahun selanjutnya direncanakan akan memperoleh dana hibah sebesar
US$ 49.041.572;
- IND-102-G01-M-00 untuk proyek "Intensified Malaria Control in Four Provinces of
Eastern Indonesia" yang berlaku sejak 1 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2005 untuk
Program Pemberantasan Malaria dengan bantuan Grant sebesar US$ 8.254.947 dan
untuk tiga tahun selanjutnya direncanakan akan memperoleh dana hibah sebesar
US$ 15.450.000;
- GF ATM juga menyetujui tambahan dana sebesar US$ 65.035.569 untuk proyek
"Indonesia HIV/AIDS Comprehensive Care" selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak
Februari 2005. Keseluruhan dana dari GF ATM untuk penanggulangan penyakit HIV/
AIDS, Tuberkolosis dan Malaria akan berjumlah US$ 175.354.456 atau kurang lebih
Rp 1.490.512.876.000 (US$ 1 = Rp 8.500).
Untuk merealisasikan kelangsungan persetujuan hibah dimaksud, salah satu persyaratan yang
harus dipenuhi adalah pembebasan pajak yang meliputi Bea Masuk, PPN dan PPnBM, dan
pungutan pajak lainnya.
b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara memohon agar Direktorat Jenderal Pajak
dapat mengkoordinasikan dengan Direktorat terkait lain untuk menindaklanjuti permasalahan
sebagaimana dimaksud di atas.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk,
Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan
Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan
Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri mengatur bahwa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta
penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau
Dana Pinjaman Luar Negeri, antara lain mengatur bahwa:
b.1. Pasal 1 huruf a; Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian
Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang
dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement
(SLA);
b.2. Pasal 1 huruf c; Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam
bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/
atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar
negeri yang tidak perlu dibayar kembali;
b.3. Pasal 1 huruf d; Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen
rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan
Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana
Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3),
Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri
(DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
b.4. Pasal 1 huruf f; Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok
("Supplier") yang berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan
tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri;
b.5. Pasal 3 ayat (1); Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak
(BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan
BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh
Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh
dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut;
b.6. Pasal 3 ayat (2); Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP,
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan
dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan
hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek
Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.
b.7. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN dan PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Kontraktor Utama wajib membuat Faktur Pajak yang
dibubuhi cap "PPN dan PPnBM tidak dipungut".
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa:
a. bantuan hibah yang diberikan oleh GF ATM kepada Pemerintah Indonesia untuk proyek:
- Prevention and Alleviation of HIV Impact in Indonesia;
- Strengthening DOTS Expansion in Indonesia;
- Intensifed Malaria Control in Four Provinces of Easterns Indonesia; dan
- Indonesia HIV/AIDS Comprehensive Care;
Yang bertujuan untuk memberantas 3 (tiga) jenis penyakit (HIV/AIDS, TBC dan Malaria) di
Indonesia, dapat diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sepanjang proyek
tersebut tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan
dengan Daftar Isian Proyek (DIP);
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak dipungut PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud
angka (1) di atas Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Utama wajib membuat Faktur Pajak
yang dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH TIDAK DIPUNGUT."
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/547pj.522005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:11 by 127.0.0.1