peraturan:sdp:526pj.532004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
2 Juli 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 526/PJ.53/2004
TENTANG
PPN ATAS AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 9 Februari 2004 hal Penegasan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan aktiva berupa rumah, mobil sedan & forklift yang tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan dikaitkan dengan PP No. 12 TAHUN 2001, dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT. ABC, NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX adalah perusahaan yang memproduksi pakan ternak
(pakan ayam) melakukan transaksi penjualan aktiva berupa rumah, mobil dan forklift yang
tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan.
b. Pasal 16D UU No. 11 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas UU No. 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan
bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena
Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
c. PP Nomor 12 TAHUN 2001 menyatakan bahwa makanan ternak unggas dan ikan dan atau
bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas dan ikan termasuk ke dalam kategori
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, sehingga Pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan.
d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, PT. ABC mohon penegasan atas pendapat:
Berdasarkan Pasal 16D UU No. 11 TAHUN 1994, PPN dikenakan atas penyerahan aktiva
sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Sedangkan PT. ABC
berdasarkan Pasal 3 PP No. 12 TAHUN 2001, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena
pakan ternak yang dihasilkan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak tertentu yang
bersifat strategis. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa transaksi penjualan aktiva
berupa rumah, mobil sedan dan forklift tidak terhutang PPN.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 9 ayat (8) menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran
untuk :
1) Huruf b, perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
2) Huruf c, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station
wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
c. Pasal 16B menyatakan bahwa :
1) ayat (1) huruf b, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau
selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk penyerahan Barang Kena
Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
2) Ayat (3), Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Dalam memori penjelasan Pasal
16B ayat (3) dicontohkan bahwa barang modal yang digunakan untuk memproduksi
BKP yang mendapat fasilitas dari negara, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
d. Pasal 16D menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk
diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya
dapat dikreditkan. Selanjutnya, di dalam memori penjelasan antara lain ditambahkan bahwa
penyerahan aktiva berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu
perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2003 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur:
a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis berupa :
1) Huruf a, barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan
Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
Pajak tersebut;
2) Huruf b, makan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan
makan ternak, unggas, dan ikan;
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 3 menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis, tidak dapat dikreditkan.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
Atas penjualan aktiva berupa rumah, mobil sedan dan forklift yang tujuannya semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh PT. ABC, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Pajak Masukan atas
perolehan aktiva dimaksud tidak dapat dikreditkan.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/526pj.532004.txt · Last modified: 2023/02/05 20:56 by 127.0.0.1