KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 14 Januari 1993

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 51/PJ.51/1993

                            TENTANG

                     KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI LOKASI USAHA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 5 Desember 1992, perihal penyetoran PPN PT XYZ, 
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang PPN 1984 Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang 
    Kena Pajak/Jasa Kena Pajak terutang PPN di tempat tinggal atau kedudukan mereka dan/atau di 
    tempat usaha dilakukan, sehingga atas semua penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak 
    terutang PPN di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2.  Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.3/1985 tanggal 23 Januari 1985 
    (Seri PPN-23) dan Nomor SE-21/PJ.3/1985 tanggal 14 Maret 1985 (Seri PPN-36) hanya PKP yang telah 
    mendapat persetujuan sentralisasi PPN dari Direktur Jenderal Pajak saja yang dapat melakukan 
    penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang secara terpusat di tempat kedudukan yang 
    dipilih walaupun penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dilakukan oleh Kantor Cabang yang 
    berlokasi di luar tempat kedudukan yang telah disetujui tersebut.

3.  Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1289/KMK.04/1988, Pajak Pertambahan Nilai dan 
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
    terutang oleh rekanan Badan-badan tertentu dipungut dan disetor oleh Badan-badan tertentu baik 
    Kantor Pusat, Cabang-cabangnya maupun Unit-unitnya yang melakukan pembayaran atas tagihan 
    rekanan atas nama rekanan yang bersangkutan.

4.  PT. XYZ sebagai perusahaan yang menghasilkan dan menjual timah berdasarkan Pasal 1 huruf k 
    Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha Kena Pajak, dan sesuai dengan 
    Keputusan Presiden Nomor 56 TAHUN 1988 jo. Keputusan Menteri keuangan Nomor : 
    1289/KMK.04/1988 termasuk badan yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PPN dan atau 
    PPn BM atas semua transaksi dengan rekanan.

5.  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka :
    a.  Kantor Perwakilan PT. XYZ di Tanjungpandan Belitung wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan 
        menjadi Pengusaha Kena Pajak dan melakukan hak dan kewajibannya (termasuk kewajiban 
        menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan hasil tambang) pada 
        Kantor Pelayanan Pajak setempat (tempat dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak), 
        kecuali yang bersangkutan dapat menunjukkan adanya Surat Ijin Sentralisasi.

    b.  PT. XYZ sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :1289/KMK.04/1988 termasuk 
        Badan-Badan tertentu yang harus memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan atau 
        Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena 
        Pajak yang terutang oleh rekanan.

        Kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN dan atau PPn BM yang terutang adalah baik 
        Kantor Pusat, cabang-cabang maupun unit-unit yang melakukan pembayaran kepada 
        rekanan.

        Dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 TAHUN 1988 tersebut walaupun ada Surat 
        Ijin Sentralisasi pemungut harus menyetorkan PPN rekanan di tempat pemungut terdaftar 
        sebagai Wajib Pajak. Perlu kami tambahkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
        56 TAHUN 1988, baik PKP atau non PKP dapat menjadi pemungut PPN.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

Drs. SUNARIA TADJUDIN