peraturan:sdp:517pj.522005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Juni 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 517/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN UNTUK DAPAT MENYIMPAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DALAM BENTUK SOFT COPY
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxx, tanggal 21 Juli 2004, hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. PT ABC adalah perusahaan dagang yang menjual produk-produk kosmetik dengan metode
Multi Level Marketing hanya kepada perorangan, atau dengan cara lain penjualan secara
langsung kepada konsumen akhir.
b. Mengingat pembeli tersebut adalah orang pribadi yang tidak diketahui identitasnya secara
lengkap, maka PT ABC menerbitkan Faktur Pajak Sederhana yang sekaligus sebagai tagihan
komersial. Transaksi per bulan mencapai 75.000 Faktur Pajak Sederhana, sehingga
menimbulkan beban administrasi apabila perusahaan harus menyimpan 1 (satu) lembar hard
copy Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun.
c. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Saudara
mengajukan permohonan penegasan untuk dapat menyimpan Faktur Pajak Sederhana
rangkap kedua dalam bentuk soft copy (disket atau compact disc).
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000, antara lain diatur bahwa:
Pasal 1 angka 26: Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada
setiap Tahun Pajak berakhir.
Pasal 28 ayat (11): Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di
Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,
atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.
Penjelasannya:
Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data
elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10
(sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan
mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan
masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan
buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa
penetapan pajak.
b. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa:
Pasal 13 ayat (1): Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan
setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
Pasal 13 ayat (7): Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang
persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
c. Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tanggal 6 Desember
2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-97/PJ.52/2005, antara lain
mengatur bahwa :
(1) Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran, apabila pembayaran diterima
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
(2) Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
a. Lembar ke-1 : untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena
Pajak.
b. Lembar ke-2 : untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak
Sederhana.
(3) Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih dalam
hal Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuati dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2
(dua) atau lebih bagian atau potongan yang disisakan untuk disobek
atau dipotong.
(4) Faktur Pajak Sederhana Lembar kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
berupa rekaman Faktur Pajak Sederhana dalam bentuk media elektronik yaitu sarana
penyimpanan data, antara lain: diskete, Digital Data Storage (DDE) atau Digital
Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).
d. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1997 tentang Dokumen Perusahaan, antara lain diatur :
Pasal 12 : (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm
atau media lainnya.
(2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau
media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh
perusahaan yang bersangkutan.
(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib
mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang
perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi
kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam
mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang
mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih
mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan
perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.
Pasal 13 : Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi.
Pasal 15 : (1) Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm
atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang
sah.
(2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk
keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil
cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam
mikrofilm atau media lainnya.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa :
a. PT ABC dapat menerbitkan Faktur Pajak Sederhana lembar ke-1 untuk pembeli dan lembar
ke-2 dalam bentuk media elektronik yang sarana penyimpanan data, antara lain: diskette,
Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD), karena
dapat dipersamakan dengan pembuatan dua lembar Faktur Pajak.
b PT ABC tetap mencantumkan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan pada saat penerbitan
Faktur Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan:
1. Sekretaris Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua.
peraturan/sdp/517pj.522005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:07 by 127.0.0.1