peraturan:sdp:494pj.322006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Juli 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 494/PJ.32/2006
TENTANG
PERMOHONAN KONFIRMASI TERTULIS TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPN ATAS SEWA RUMAH
YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM LINGKUNGAN USAHA/PEKERJAANNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX perihal sebagaimaa disebutkan pada pokok
surat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. SPT Orang Pribadi tahun pajak 2004 atas nama Saudara diperiksa oleh KPP Jakarta
Kebayoran Baru Satu. Dalam proses pemeriksaan, pihak pemeriksa melakukan koreksi PPN
atas sewa rumah yang menurut mereka terhutang PPN dan belum dipungut.
b. Rumah tersebut diperuntukkan bagi pegawai, namun karena saat ini rumah tersebut dalam
keadaan kosong, maka rumah tersebut kami sewakan. Dengan demikian rumah tersebut tidak
selamanya (secara terus menerus kami sewakan). Hal ini dikarenakan kegiatan usaha atas
pekerjaan kami bukan dalam bidang persewaan rumah tinggal.
c. Dalam hal ini kegiatan usaha atau pekerjaan kami adalah sebagai konsultan pajak (sebagai
usaha pokok) dan menyewakan sebagian ruangan kantor sebagian usaha sampingan. (Atas
penyerahan jasa konsultan dan jasa persewaan ruangan kantor yang kami lakukan dalam
rangka kegiatan usaha/pekerjaan kami, kami telah memungut PPN).
d. Menurut penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-undang PPN dan PPN BM, penyerahan yang
terhutang PPN adalah penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya. Selanjutnya ditentukan syarat kumulatif atas penyerahan ruangan dan atau
rumah yang dilakukan oleh Orang Pribadi.
e. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut kami jelas bahwa penyerahan jasa persewaan rumah
tinggal yang kami lakukan secara temporer tersebut tidak terhutang PPN, karena dilakukan
bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan kami. Dengan demikian seharusnya kami
tidak mempunyai kewajiban untuk memungut PPN kepada pihak penyewa. Untuk itu kami
mohon konfirmasi tertulis mengenai hal tersebut secepat mungkin.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
b. Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 7 : Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
d. Pasal 1 angka 14 : Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam
angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
Daerah Pabean.
e. Pasal angka 15 : Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebgaimana dimaksud dalam
angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil
yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, kecuali Pengusaha Kecil yang
memiliki untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
f. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Penjelasan Pasal tersebut : Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak
meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha tau pekerjaannya.
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajka yang
dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara
cuma-cuma.
3. Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2003, penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari pengenaan PPN adalah
jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
4. Pasal 4A ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Penetapan jenis jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, jasa persewaan rumah tidak termasuk dalam jenis jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah
Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa,
dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.03/2005, menyebutkan bahwa Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan
Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah :
a. Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang perolehannya
dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi;
b. Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang dibeli oleh bank
dengan tujuan untuk dijual kembali dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c. Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang perolehannya
dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, yang diserahkan oleh bank
dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
dengan harga jual tidak melebihi Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
6. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 sampai 4 serta memperhatikan isi surat pada angka 1, dengan
ini ditegaskan bahwa Saudara termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan pada angka 2 huruf e surat ini dan setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun terutang PPN. Dengan demikian sepanjang atas
penghasilan jasa persewaan rumah tinggal yang Saudara terima tidak termasuk dalam ketentuan
sebagaimana diatur dalam angka 3 surat ini, maka atas peneyerahan jasa persewaan rumah tinggal
tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Pjs. Direktur,
ttd.
Erwin Sitilonga
NIP 060044547
peraturan/sdp/494pj.322006.txt · Last modified: 2023/02/05 20:14 by 127.0.0.1