peraturan:sdp:480pj.3132001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 September 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 480/PJ.313/2001
TENTANG
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 12 Juli 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat
di atas, maka dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. PT ABC bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi, dimana dalam menjalankan usahanya
banyak mempergunakan perangkat yang diperoleh baik dengan cara menyewa atau
membangun RBS yang dilakukan oleh kontraktor (jasa kontruksi) serta menggunakan jasa
lain.
b. Dikarenakan krisis moneter PT ABC tidak mampu untuk membayar kewajiban secara
keseluruhan atas jasa sewa, jasa kontsruksi dan jasa lain sesuai dengan ketentuan dalam
kontrak. Untuk itu, PT ABC mengusahakannya dengan melakukan pembayaran secara
cicilan/angsuran. Pada saat melakukan pembayaran cicilan PT ABC secara otomatis
melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
c. Pembukuan PT ABC menganut metode "accrual basis", maka seluruh hutang/kewajiban
dicatat pada saat menerima tagihan/invoice.
d. Untuk tahun pajak tahun 1995 sampai dengan tahun pajak 1999, PT. ABC telah diperiksa
oleh Karikpa Jakarta Dua, KPP Jakarta Mampang dan Kanwil IV DJP Jaya I dan telah
diterbitkan SKPKB PPh Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2) atas pengadaan jasa tersebut
dengan alasan bahwa atas jasa tersebut sudah merupakan objek pajak pada waktu
kewajiban tersebut dicatat dan dinikmati hasilnya.
e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut:
1) Apakah sistem pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) menggunakan sistem
accrual basis atau cash basis;
2) Apakah SKPKB PPh Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 4 ayat (2) dapat dijadikan SSP atas
bukti pemotongan yang pembayaran kewajibannya dilakukan setelah adanya
SKPKB;
3) Apabila SKPKB tersebut dapat dianggap sebagai SSP, bagaimana tata caranya
sehingga SKPKB tersebut dapat dijadikan bukti pembayaran pajak untuk lampiran
bukti potong ke kantor pajak;
4) Atas keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, PT. ABC dikenakan denda oleh
pihak pemberi jasa dan oleh fiskus denda atas keterlambatan tersebut dikenakan
pajak sebesar 15%, apakah denda atas keterlambatan pembayaran termasuk objek
pajak.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 diatur bahwa yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 diatur bahwa yang
menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga. Pengertian bunga termasuk premium, diskonto,
dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
4. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 diatur bahwa atas penghasilan berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf f, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%.
5. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dan
memori penjelasannya diatur sebagai berikut:
a. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan,
tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
b. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti :
bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang
ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalty, imbalan jasa teknik/jasa
manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya.
c. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya
sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong
atau memungut Pajak Penghasilan.
6. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember
2000 tentang penentuan tanggal jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat
pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara
Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak diatur bahwa pemotong dan pemungut
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda
bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan
yang dipotong atau dipungut.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987 tentang
pengertian "terhutang" yang dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak
Penghasilan 1984 menegaskan bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan
dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis"
atau "accrual basis".
8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat diberikan penegasan sebagai berikut:
a. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan
Pajak Penghasilan dikaitkan dengan peristiwa atau keadaan mana yang lebih dulu terjadi
antara saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan ("accrued") tersebut. Apabila
pembukuan pemotong pajak mempergunakan metode "accrual basis", maka pembebanan
imbalan jasa-jasa yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan
telah terutang PPh Pasal 23, atau Pasal 26 atau Pasal 4 ayat (2) meskipun belum dilakukan
pembayarannya.
b. SKPKB PPh Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 4 ayat (2) merupakan koreksi terhadap pemotong
PPh Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 4 ayat (2) karena yang bersangkutan tidak melaksanakan
kewajiban memotong pajak penghasilan tersebut. SKPKB tersebut harus dilunasi paling
lambat satu bulan setelah tanggal penerbitannya.
Berdasarkan SKPKB tersebut Saudara harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal
26, dan Pasal 4 ayat (2) atas imbalan yang dibayarkan kepada pemberi jasa dan
memberikan bukti pemotongannya. Perlu dijelaskan bahwa PPh yang dipotong tersebut
merupakan pembayaran pendahuluan yang kemudian dapat dikreditkan oleh pihak yang
dipotong.
c. Denda keterlambatan pembayaran kewajiban yang dibayarkan oleh PT. ABC kepada pihak
pemberi jasa termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga atas imbalan yang diterima atau
diperoleh pihak pemberi jasa berupa pembayaran denda keterlambatan pembayaran
tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah
bruto.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR,
ttd
TAUFIEQ HERMAN
peraturan/sdp/480pj.3132001.txt · Last modified: 2023/02/05 06:29 by 127.0.0.1