peraturan:sdp:479pj.3132001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 September 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 479/PJ.313/2001
TENTANG
PENGERTIAN JASA KONSTRUKSI YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERSIFAT FINAL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 4 Juli 2001 perihal tersebut diatas dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 140
Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dikenakan 2%
dari jumlah bruto yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi. Sehubungan
dengan hal tersebut Saudara menyampaikan contoh sebagai berikut:
a. PT A menggunakan jasa konstruksi dari PT B dengan perjanjian berupa kontrak kerja untuk
pelaksanaan konstruksi.
b. Dalam pelaksanaan konstruksi PT B tidak bekerja sendiri, namun sebagian komponen
konstruksi dikerjakan oleh PT C dan PT D dengan diikat dengan suatu perjanjian berupa
kontrak kerja yang mengacu pada kontrak kerja antara PT A dengan PT B.
c. Kontrak PT A dan PT B terdiri dari 3 komponen yaitu komponen A dikerjakan oleh PT C dan
komponen B dikerjakan oleh PT D sedangkan komponen C dikerjakan sendiri oleh PT B.
Sehubungan dengan hal tersebut Saudara meminta penjelasan atas pelaksanaan kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 Tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000,
antara lain diatur bahwa atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan
atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%
(lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik,
jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 TAHUN 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Jasa Konstruksi antara lain diatur:
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.
b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi
sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang
serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang terhutang dan
harus dipotong untuk pelaksanaan konstruksi adalah 2% (dua persen).
c. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
butir a di atas:
1) Dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak
Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah,
Subyek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai
Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan
termijn;
2) Dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan
dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud
pada butir butir c 1) di atas.
d. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
butir b diatas:
1) Dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final oleh pengguna jasa, dalam hal
pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, bentuk
usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajb Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat
pembayaran uang muka dan termijn;
2) Dikenakan pajak yang bersifat final dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan
yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal
pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain dimaksud dalam butir d
1) di atas.
4. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 305/PJ./2001 tanggal 18 April 2001 tentang
Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
Huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa:
a. Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan dengan imbalan jasa pelaksanaan
konstruksi adalah 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
b. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi adalah jumlah
imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan
material/barangnya.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Atas imbalan jasa yang dibayarkan PT A sebagai pengguna jasa kepada PT B atas
pelaksanaan konstruksi, kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
1) Dalam hal PT B sebagai pelaksana konstruksi memenuhi kualifikasi sebagai usaha
kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan
nilai pengadaan proyek sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
maka atas imbalan jasa yang diterima PT B wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh
PT A sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto pada saat pembayaran uang
muka dan termijn, dan bersifat final.
2) Dalam hal PT B tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil, maka atas imbalan
jasa pelaksanaan konstruksi yang diterima PT B dikenakan pemotongan PPh Pasal
23 oleh PT A sebesar 15% x 13 1/3% atau 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN. Pajak Penghasilan ini merupakan pembayaran pajak pendahuluan
yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT Tahunan PPh
Badan PT B untuk tahun pajak yang bersangkutan.
3) Dalam hal PT B memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang akan tetapi nilai pengadaan proyek lebih
dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka atas imbalan jasa pelaksanaan
konstruksi yang diterima atau diperoleh PT B dikenakan pemotongan PPh Pasal 23
oleh PT A sebesar 15% x 13 1/3% atau 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.
b. Atas imbalan jasa yang dibayarkan oleh PT B atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan
oleh PT C dan PT D, kewajiban pemotongan Pajak Penghasilannya adalah sebagai
berikut:
1) Dalam hal PT C dan D sebagai pelaksana konstruksi memenuhi kualifikasi sebagai
usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang
dan nilai pengadaan proyek sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah), maka atas imbalan jasa yang diterima wajib dipotong PPh oleh PT B sebesar
2% (dua persen) dari jumlah bruto pada saat pembayaran uang muka dan termijn,
dan bersifat final.
2) Dalam hal PT C dan PT D tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil, maka atas
imbalan jasa pelaksanaan konstruksi yang diterima dikenakan pemotongan PPh
Pasal 23 oleh PT B sebesar 15% x 13 1/3% atau 2% (dua persen) dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN. Pajak Penghasilan ini merupakan pembayaran pajak
pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT
Tahunan PPh Badan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk tahun pajak yang
bersangkutan.
3) Dalam hal PT C dan PT D memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan
sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang akan tetapi nilai
pengadaan proyek lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka atas
imbalan jasa pelaksanaan konstruksi yang diterima atau diperoleh PT C dan PT D
dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT B sebesar 15% x 13 1/3% atau 2%
(dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/sdp/479pj.3132001.txt · Last modified: 2023/02/05 19:54 by 127.0.0.1