peraturan:sdp:478pj.3132001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 September 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 478/PJ.313/2001
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan surat Saudara tanpa nomor dan tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut antara lain dijelaskan:
a. PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengepakan dan pengiriman
barang dari karyawan asing di Indonesia yang akan kembali ke negaranya atau sebaliknya
yang akan bekerja di Indonesia, dimana sebagian besar (95%) pengiriman ditujukan ke
Jepang.
b. Kegiatan pengepakan dan pengiriman barang sampai ke pelabuhan (masuk kapal) selama
masih berada di Indonesia dilaksanakan langsung oleh PT. ABC, sedangkan kegiatan serupa
di luar negeri dilaksanakan oleh perusahaan di luar negeri yang ditunjuk oleh PT. ABC.
Proses penunjukan perusahaan di luar negeri tersebut dilaksanakan berdasarkan penawaran
harga yang layak dan reputasi yang dapat dipercaya. Adapun kegiatan pengangkutan dari
dalam/luar negeri dilaksanakan oleh perusahaan pengangkutan (melalui laut maupun udara).
c. Sebagai koordinator pekerjaan sampai barang-barang tiba di tempat tujuan, PT. ABC
melaksanakan proses penagihan kepada pelanggan secara terpisah dimana penggantian atas
biaya pengangkutan dan pengiriman barang di luar negeri ditagih ke pelanggan
(reimbursement), sedangkan atas pekerjaannya PT. ABC memperoleh imbalan (fee).
d. Atas hal-hal tersebut di atas, Saudara meminta penjelasan mengenai perlakuan perpajakan
yang harus dilaksanakan oleh PT. ABC.
2. Pajak Penghasilan
a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c butir 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 (Undang-undang Pajak Penghasilan) antara lain diatur bahwa atas penghasilan
berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek
Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,
dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto.
b. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-305/PJ./2001 tanggal 18 April 2001
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 antara
lain diatur bahwa salah satu jenis jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah
jasa perantara dimana besarnya perkiraan penghasilan neto atas jasa tersebut adalah 40%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
c. Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang antara lain diatur
hal-hal sebagai berikut:
1) Pasal 7 ayat (1), Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya
akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut
menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk
usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana
dimaksud di atas, maka laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di negara
lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut.
2) Pasal 8 ayat (1), Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat
udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari suatu Negara
pihak pada Persetujuan hanya dikenakan pajak di Negara tersebut.
d. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli
1995 tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat, termasuk sebagai jasa
angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah
jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari
tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang
berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang
kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut
tersebut sampai ke tempat tujuan pada waktunya.
e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan:
1) Kegiatan usaha PT. ABC pada dasarnya meliputi 2 bidang yaitu jasa pengepakan dan
pengiriman barang serta jasa perantara antara pemakai jasa (klien) dengan
perusahaan pengangkutan maupun perusahaan pengepakan dan pengiriman barang
di luar negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan pemisahaan atas penghasilan berupa
imbalan (fee) yang diterima PT. ABC dari pelanggan berdasarkan jenis kegiatan
tersebut di atas.
2) Kegiatan pengepakan dan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh PT. ABC bukan
merupakan jenis jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian
penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. ABC sehubungan dengan kegiatan
tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dikenakan
PPh sesuai tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
(3) Kegiatan mengkoordinir serta menunjuk perusahaan di luar negeri sebagai mata
rantai pengiriman barang (supervisi) yang dilaksanakan oleh PT. ABC termasuk
sebagai pemberian jasa perantara sehingga terutang PPh Pasal 23. Oleh karena itu
dalam hal pemberi penghasilan adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya, maka atas imbalan (fee) yang diterima PT. ABC wajib dipotong
PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan sebesar 15% x 40% x dari jumlah bruto
imbalan tidak termasuk PPN. Namun demikian, dalam hal pemberi penghasilan
adalah selain dari yang disebut di atas, maka imbalan tersebut bukan merupakan
objek pemotongan PPh Pasal 23 melainkan harus dilaporkan dalam SPT Tahun Pajak
Penghasilan.
(4) Dalam hal perusahaan pengangkutan, pengiriman dan pengepakan barang di luar
negeri merupakan perusahaan Jepang, maka sesuai P3B Indonesia-Jepang,
penggantian (reimbursement) yang dibayarkan pemakai jasa di Indonesia bukan
merupakan objek PPh Pasal 26.
3. Pajak Pertambahan Nilai
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, diatur bahwa:
1) Pasal 1 angka 5, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan.
2) Pasal 1 angka 19, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3) Pasal 4 huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4) Pasal 4A ayat (3), Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan jasa pengepakan dan
pengiriman barang serta jasa supervisi (koordinator) tidak termasuk kelompok jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang
dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya, antara lain
diatur bahwa jenis jasa angkutan umum di darat dan di air yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau dan di sungai oleh
Pemerintah atau swasta sedangkan jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Namun demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalam
pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.
c. Berdasarkan Pasal 2 huruf i Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tanggal
26 Desember 2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, ditegaskan bahwa
Dasar Pengenaan Pajak untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari
jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih sehingga tarif efektif Pajak
Pertambahan Nilai adalah 1% (satu persen).
d. Sesuai dengan butir 1.3. huruf c, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dapat
berupa jasa yang dilakukan secara fisik di dalam Daerah Pabean.
e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
1) Jasa yang Saudara serahkan merupakan jasa ekspedisi atau forwarding sehingga
penghitungan Pajak Pertambahan Nilainya tidak dapat menggunakan Dasar
Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk jasa pengiriman paket sebesar 10%
(sepuluh persen).
2) Dengan demikian atas keseluruhan jasa yang Saudara serahkan kepada pelanggan
(customer) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen)
dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu seluruh nilai Penggantian atas biaya
angkutan umum di darat atau di air atau angkutan udara luar negeri dan
penggantian yang dibayarkan kepada Perusahaan Pengepakan dan pengiriman
barang luar negeri atas jasa yang secara fisik dilakukan di luar negeri.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR,
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/sdp/478pj.3132001.txt · Last modified: 2023/02/05 20:20 by 127.0.0.1