peraturan:sdp:450pj.522005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 450/PJ.52/2005
TENTANG
MASA PELAPORAN PPN ATAS PEMANFAATAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 10 Januari 2005 perihal Masa Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara memberikan beberapa pendapat:
a. Masa pelaporan Pajak Masukan untuk PPN atas Barang dan Jasa yang diperoleh di dalam
negeri adalah berdasarkan tanggal Faktur Pajak dibuat dan sering faktur Pajak dibuat sesuai
dengan tanggal faktur/invoice walaupun Faktur Pajak tersebut baru dibayar pada bulan
berikutnya;
b. PPN atas jasa luar negeri tidak ada Faktur Pajaknya dan pajaknya harus dibayar paling lambat
pada tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal invoice;
c. Masalah pelaporan, apakah pada tanggal masa invoice atau masa pembayaran tidak begitu
material dan dua-duanya bisa dibenarkan karena PPN tersebut telah dibayar oleh Wajib Pajak
dan dapat dikreditkan sehingga dalam hal ini Negara sama sekali tidak dirugikan.
Atas beberapa pendapat yang Saudara sampaikan tersebut, Saudara mengajukan penegasan
mengenai masa pelaporan Pajak Masukan atas jasa luar negeri.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:
2.1. Pasal 9 ayat (2), Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran
untuk Masa Pajak yang sama;
2.2. Pasal 9 ayat (9), Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan dengan Masa Pajak berikutnya
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
2.3. Pasal 9 ayat (8), Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut sebagaimana diatur dalam
ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
- huruf b, perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- huruf d, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari Luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak;
- huruf g, dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
2.4. Pasal 13 ayat (6), Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai
Faktur Pajak Standar.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, antara lain mengatur:
3.1. Pasal 2, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dipungut oleh Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
Pabean tersebut;
3.2. Pasal 4 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan;
3.3. Pasal 4 ayat (2), bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu
Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 antara lain mengatur sebagai berikut:
4.1. Pasal 1, Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling
sedikit harus memuat:
a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
b. Nama dan alamat penerima dokumen;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak
dalam negeri;
d. Jumlah satuan barang apabila ada;
e. Dasar Pengenaan Pajak;
f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
4.2. Pasal 2 huruf g, dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu antara
lain Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2, 3, dan 4 serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini kami tegaskan sebagai berikut:
a. PPN yang terutang atas pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean (jasa luar negeri) dipungut
oleh orang atau badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak tersebut dan disetorkan ke Kas
Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak
Standar.
b. Penyetoran PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.
c. PPN yang disetorkan tersebut dilaporkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
d. Dalam hal Pajak Masukan tersebut memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan, pengkreditan dilakukan pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran
atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/450pj.522005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:08 by 127.0.0.1