peraturan:sdp:444pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 444/PJ.53/2005
TENTANG
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BKP UNTUK DIOLAH DAN DIEKSPOR KEMBALI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 6 Desember 2004 hal sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT ABC adalah eksportir furniture/mebel.
b. BCA adalah salah satu pembeli atau customer yang sangat potensial untuk tujuan ekspor di
Amerika.
c. Beberapa furniture/mebel yang diproduksi oleh PT ABC menggunakan bahan kain/tekstil
untuk cover/lapisan luar jok kursi yang dikirim langsung oleh BCA. Bahan kain dari BCA
tersebut tidak diproduksi di Indonesia dan PT ABC tidak menjual bahan kain tersebut di
Indonesia. Semua biaya pengiriman, biaya pengeluaran bahan kain/tekstil tersebut di airport/
Bea Cukai menjadi beban BCA.
d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Saudara mohon penjelasan apakah ada kebijakan khusus
dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengiriman bahan dari pembeli luar
negeri ke Indonesia (PT ABC) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan Bea Masuk
dan PPN, jika bahan tersebut dipakai sebagai salah satu bahan pembuat furniture/mebel yang
akan diekspor ke negara asal.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain disebutkan :
a. Pasal 4
1). Huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2). Huruf b, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;
b. Pasal 16B
1). Ayat (1) huruf a, bahwa Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau
selamanya atau dibebaskan dari pengenaan untuk kegiatan di kawasan tertentu atau
tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2). Ayat (1) huruf c, bahwa Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau
selamanya atau dibebaskan dari pengenaan untuk impor Barang Pajak Tertentu;
3). Ayat (2), bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak
dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;
4). Ayat (3), bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak
dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1996 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak
Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan
Berikat (KB), antara lain menyatakan :
a. Pasal 1 ayat (2), bahwa Kawasan Berikat (Bonded Zone) ialah suatu kawasan dengan batas-
batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus
di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari
dalam daerah pabean Indonesia Lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai
dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor,
ekspor atau reekspor;
b. Pasal 2, bahwa atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar daerah pabean ke
dalam EPTE/KB diberikan penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;
c. Pasal 3 ayat (2), bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak oleh produsen dari Daerah Pabean
Indonesia lainnya kepada perusahaan berstatus EPTE dan/atau Perusahaan Pengolahan di
Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, diberikan perlakuan perpajakan terhadap barang
yang diekspor.
4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002,
dinyatakan bahwa atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan
lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002, antara lain mengatur :
a. Pasal 1;
1). angka 1, bahwa Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan
dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri
pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran,
pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal
impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya, yang
hasilnya terutama untuk tujuan eksporji;
2). Angka 3, bahwa Pengusaha Di Kawasan Berikat adalah perseroan terbatas atau
koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di Kawasan Berikat.
b. Pasal 2 ayat (1), bahwa Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB)
serta pemberian persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) atau PKB merangkap
Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
c. Pasal 14
1). huruf c, bahwa atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan
penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22
Impor;
2). huruf d, bahwa atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)
ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPn BM;
3). huruf e, bahwa atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk
diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPn BM.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor dan pengawasannya, antara lain mengatur :
a. Pasal 1
1) angka 3, bahwa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian
pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan
PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
2) angka 4, bahwa Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai
atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
3) angka 5, bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut adalah fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas
impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain
dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan tersebut
dibebaskan dari pengenaan BM.
4) angka 6, bahwa Pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah
dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
5) angka 13, bahwa Perusahaan adalah perusahaan yang mendapat KITE yang
mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau memasang pada barang
lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil
produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit/dipasang pada barang lain.
b. Pasal 2
1) ayat (1), bahwa Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat
diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.
2) Ayat (3), bahwa Terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor
yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.
c. Pasal 3, bahwa Pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak
dipungut sebagaimana dimaksud dalam antara lain Pasal 2 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh
Kepala Kantor Wilayah (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan
melayani KITE) atas nama Menteri Keuangan.
d. Pasal 5, bahwa Persyaratan untuk memperoleh Pembebasan PPN dan PPnBM tidak dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), adalah sebagai berikut :
1) Dilakukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor
hasil produksinya atau perusahaan yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan
Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain;
2) Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan
melampirkan Daftar Keterkaitan antara barang dan/atau bahan asal impor dengan
hasil produksi yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat atau dijual ke
dalam DPIL.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 6, dan memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini diberikan penjelasan bahwa terdapat fasilitas PPN yang dapat Saudara
manfaatkan dalam kaitannya dengan kegiatan orientasi ekspor, yaitu fasilitas PPN dan PPnBM tidak
dipungut untuk kegiatan di Kawasan Berikat dan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan 6 di atas, yang tata cara pelaksanaan dan pemberian
fasilitasnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/444pj.532005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:27 by 127.0.0.1