peraturan:sdp:440pj.522005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 440/PJ.52/2005
TENTANG
PENJELASAN ATAS FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 28 Februari 2005, hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat-surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. Pada bulan Mei 2004 PT ABC melakukan financial lease atas impor pesawat terbang dari
perusahaan asing di luar negeri yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Pesawat tersebut kemudian tidak menguntungkan lagi secara
ekonomis sehingga PT ABC bermaksud untuk tidak melanjutkan financial lease.
b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan konsekuensi perpajakan yang
harus ditanggung oleh perusahaan.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur bahwa :
a.1. Pasal 1A ayat (1) huruf b; Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena
Pajak adalah pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli
dan perjanjian leasing;
a.2. Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf b; Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat
terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).
Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha
(leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha
(leasing) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang
Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut
dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena Pajak telah
berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lesse, maka Undang-
undang ini menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi
pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan
secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat
ditandatanganinya perjanjian;
a.3. Pasal 4 huruf a dan huruf b; Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, dan
impor Barang Kena Pajak.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 TAHUN 2003, antara lain mengatur bahwa :
b.1. Pasal 1 angka 5; Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai adalah : Pesawat udara dan suku cadang serta alat
keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan
pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan
Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau
reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
b.2. Pasal 4A ayat (1); Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 dan Pasal 2 angka 5, angka 6 dan
angka 7 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata
digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak
lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib
dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut
dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
c. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna
Usaha (Leasing) mengatur bahwa, Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-
usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a) jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama
ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan
barang modal dan keuntungan lessor;
b) masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang
modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7
(tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;
c) perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesse.
d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.42/1994 tentang Perlakuan PPh dan
PPN Terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Yang Berakhir Menjadi Lebih
Singkat Dari masa Sewa Guna Usaha Yang Diisyaratkan Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, antara lain mengatur bahwa :
d.1. Angka 2 huruf b; Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian SGU dengan hak opsi
kadang-kadang terputus, sehingga masa sewa guna usaha menjadi lebih pendek dari
masa yang semula disepakati. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain
default, yaitu terputusnya transaksi SGU karena lessee tidak dapat memenuhi
pembayaran lease payment serta kewajiban lainnya sehingga kontrak finance lease
berakhir lebih cepat;
d.2. Huruf B butir B.1.2.; Dalam hal terjadi default, maka Pajak Masukan yang telah
dikreditkan oleh lessee harus dibayar kembali sebagian oleh lessee.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa mengingat impor pesawat terbang tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula
sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor, maka penghentian pembiayaan financial lease
oleh PT ABC atas pesawat terbang menyebabkan PPN yang dibebaskan pada saat impor wajib dibayar.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/440pj.522005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:05 by 127.0.0.1