DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENOERAL PAJAK
Nomor
:
S-439/PJ/2008
9 Desember 2008
Sifat
:
Segera
Lampiran
:
-
Hal
:
Penegasan Ketentuan
Pelaksanaan Sunset Policy
Yth.
1.
Para Kepala Kantor Wilayah Dlrektorat Jenderal Pajak
2.
Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
seluruh Indonesia
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Sunset Policy, perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
1.
Dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 mengatur bahwa termasuk dalam lingkup penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy juga meliputi penyampaian SPT Tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran:
- Pajak Penghasilan Pasal 29
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- Pajak Penghasilan Pasal 15,
yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Berdasarkan ketentuan tersebut. maka:
a.
SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan salah satu bukti pembayaran dari jenis Pajak Penghasilan di atas, maka SPT Tahunan PPh yang disampaikan tersebut termasuk dalam kelompok SPT yang dapat memperoleh fasilitas Sunset Policy.
b.
Apabila SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy mengakibatkan perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) menjadi lebih besar, pembayaran PPh Pasal 26 ayat (4) juga harus dilampirkan dan tidak termasuk dalam lingkup Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas Sunset Policy, serta atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 26 ayat (4) tetap dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang KUP dengan menerbitkan STP.
c.
Apabila Waj ib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, ketertambatan atas penyampaian SPT tersebut tetap dikenai sanksi administras!
berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang KUP dengan menerbitkan STP.
d.
Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi yang ditagih dengan menerbitkan 5TP tersebut pada huruf b dan huruf c, harus mengusulkan penghapusan sanksi secara jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.
e.
Kantor Wilayah yang menerima usul penghapusan sanksi pada huruf d segera menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP yang terkait dengan sanksi administrasi pada huruf b dan huruf c.
2.
Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2006 namun:
a.
telah diterbitkan NPWP dengan tahun terdaftar 2005;
b.
ditransfer/diturunkan/ditarik ke Master File Wajib Pajak dalam tahun 2008; dan
c.
dua digit pertama 17, 18, 19, 27,28,29,37, atau 38,
diperlakukan sebagai Wajib Pajak baru yang boleh menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam rangka Sunset Policy.
3.
Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 (Wajib Pajak baru) yang menyampaikan SPT Tahunan PPh
dalam rangka Sunset Policy, wajib membayar kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT dalam rangka Sunset Policy sebelum SPT tersebut disampaikan, yang batas akhir penyampaiannya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
4.
Dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30JPJJ2008 menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak yang sedang diperiksa membetulkan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, pemeriksaannya dihentikan kecuali pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT yang menyatakan leblh bayar. Yang dapat digolongkan dalam “SPT yang menyatakan lebih bayar” adalah :
a.
SPT yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (leblh bayar) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi): dan
b.
SPT yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (lebih bayar) dan Wajib Pajak mengkompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, serta akibat kompensasi tersebut Wajib Pajak sedang diperiksa karena mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada Masa Pajak lain (berikutnya).
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (Iebih bayar) dan Wajib Pajak mengkompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dapat dihentikan sepanjang akibat kompensasi tersebut Wajib Pajak tidak sedang diperiksa karena mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada Masa Pajak lain (berikutnya).
Demikian disampaikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Direktur Jenderal,
Darmin Nasution
NIP 130605098
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Iingkungan DJP
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan