peraturan:sdp:430pj.3132005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
18 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 430/PJ.313/2005
TENTANG
PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PPh 21 ATAS DANA PESANGON
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Mei 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin berkarya di luar
perusahaan, TELKOM telah menyelenggarakan Program Pensiun Dini (PENDI). Salah satu
bentuk pesangon yang diberikan kepada peserta PENDI adalah berupa sejumlah uang yang
disetorkan sekaligus kepada penyelenggara DPLK. Pada saat terjadi pengalihan dana dari
TELKOM kepada penyelenggara DPLK, TELKOM telah melakukan pemotongan PPh 21 yang
bersifat final;
b. Terdapat permintaan dari beberapa peserta PENDI untuk mencairkan dana pesangon yang
dikelola oleh DPLK, namun dalam proses pencairan tersebut dikenakan lagi pemotongan PPh
21 oleh penyelenggara DPLK yang sebenarnya telah dibayar oleh TELKOM pada saat dana
pesangon tersebut dialihkan ke DPLK;
c. Saudara memohon penjelasan dan penegasan atas permasalahan di atas.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU PPh), antara lain diatur
bahwa :
a. Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya,
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari
pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya,
pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
b. Pasal 21 ayat (1) huruf c, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh
dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan
nama apapun dalam rangka pensiun;
c. Pasal 23 ayat (1) huruf a, atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipotong
pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto;
d. Pasal 23 ayat (4) huruf a, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 149 TAHUN 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua
atau Jaminan Hari Tua jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan
Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, antara lain diatur bahwa atas uang pesangon, uang
tebusan pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dipotong
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan
dari pemotongan pajak;
b. Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
c. Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 10% (sepuluh
persen);
d. Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas
persen);
e. Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21
sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 350/PJ./2001 tentang Perlakuan
Perpajakan Atas Uang Pesangon yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP - 649/PJ./2001, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 3 ayat (2), bunga atas tabungan uang pesangon yang merupakan hak karyawan akan
diberikan oleh pengelola dana tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya
PHK yang terlebih dahulu dipotong PPh dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank maka dipotong PPh sebesar
15% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000;
2) Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank maka dipotong PPh sebesar 20%
dari jumlah bruto berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 131
Tahun 2000.
b. Pasal 4 ayat (3), bunga atas tabungan uang pesangon yang merupakan hak karyawan harus
diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang
pesangon kepada karyawan yang bersangkutan yang terlebih dahulu dipotong PPh sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Pembayaran pokok uang pesangon dari pengelola (DPLK) kepada peserta PENDI tidak
terutang PPh, karena TELKOM telah memotong PPh Pasal 21 yang bersifat final atas uang
pesangon tersebut ketika dibayarkan secara sekaligus kepada pengelola (DPLK);
b. Pembayaran hasil pengembangan uang pesangon oleh pengelola (DPLK) terutang PPh Pasal
23 sebesar 15% (lima belas persen) tidak final jika pengelola bukan Bank, atau terutang PPh
Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% (dua puluh persen) final jika pengelola adalah Bank.
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/430pj.3132005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1