KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               13 Februari 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 418/PJ.51/1996

                            TENTANG

                  PPN ATAS IMPOR PERALATAN TRANSFUSI DARAH OLEH PMI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 14 Desember 1995 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990, PPN dan 
    PPn BM dan PPh Pasal 22 impor tidak dipungut sepanjang dibebaskan dari Bea Masuk atas barang 
    yang diimpor :
    a.  Ke dalam kawasan berikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
        berlaku;
    b.  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
        1969 tentang Pembebanan Atas Impor jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973;
    c.  Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 133 Tahun 1953 tentang 
        Pembebasan Bea Masuk atas kiriman-kiriman hadiah;
    d.  Untuk tujuan keilmuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 sub b Undang-undang Tarif 
        Indonesia, Stbl 1873 Nomor 35.

2.  Impor peralatan transfusi darah oleh PMI dapat digolongkan ke dalam Pasal 7 huruf f Peraturan 
    Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 dan oleh karenanya atas impor dimaksud dapat diberikan fasilitas 
    PPN tidak dipungut sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/1990, sepanjang 
    dibebaskan dari Bea Masuk.
    Untuk keperluan tersebut, Saudara dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
    memperoleh fasilitas dimaksud.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER