peraturan:sdp:40pj.411992
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
19 Maret 1992
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 40/PJ.41/1992
TENTANG
PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, BULOG, DAN GAPEGTI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran PPN dan PPh
atas Gula Pasir dan Tepung Terigu antara Direktorat Jenderal Pajak, Bulog dan Gapegti yang ditandatangani
tanggal 15 Februari 1990, dengan ini disampaikan petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut :
1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan ketentuan dalam
Perjanjian Kerjasama, wajib pajak yang merupakan anggota Gapegti yang Pajak Penghasilannya telah
dipotong dan disetor berdasarkan Perjanjian Kerjasama, tetap diwajibkan mengisi SPT Tahunan PPh
yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya 3 bulan setelah
tahun pajak berakhir.
2. Pengisian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak anggota Gapegti sebagaimana dimaksud dalam butir 1
di atas, pada dasarnya sama dengan pengisian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak lainnya. Namun
demikian, mengingat bahwa dalam Perjanjian Kerjasama terdapat kekhususan dalam pengenaan,
pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari penyaluran gula
pasir dan tepung terigu yang dilaksanakan oleh para anggota Gapegti, maka dipandang perlu untuk
memberikan penegasan mengenai cara-cara pengisian SPT Tahunan PPh bagi para anggota Gapegti
yang bersangkutan. Cara-cara pengisian SPT Tahunan PPh dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Bagi Anggota Gapegti yang Bidang Usahanya Semata-mata Sebagai Penyalur Gula Pasir dan
Tepung Terigu.
SPT Tahunan PPh baik SPT Induk maupun Lampiran-lampirannya, tetap diisi sesuai dengan
Laporan Keuangan dan Daftar Rugi Laba yang sebenarnya yang dibuat oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan. Namun demikian, dalam hal jumlah pajak yang terutang sebagai hasil
penerapan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas
penghasilan kena pajak yang dilaporkan sesuai dengan Laporan Keuangan dan Daftar Rugi
Laba tidak sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong/disetorkan (sebagai akibat
pelaksanaan pemotongan/penyetoran PPh menurut ketentuan Perjanjian Kerjasama
didasarkan atas tarif 25%), maka dilakukan penyesuaian atas dasar jumlah penghasilan kena
pajak tersebut sehingga hasil perhitungan yang berupa penerapan tarif Pasal 17
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas penghasilan kena pajak adalah sama dengan
jumlah PPh yang telah dipotong/disetorkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
Atas penyesuaian tersebut, agar diberi catatan baik dalam Laporan Keuangan, maupun dalam
SPT Induk sebagai berikut :
"Sebagai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak,
Bulog dan Gapegti, yang ditandatangani tanggal 15 Februari 1990, Penghasilan Kena Pajak
disesuaikan dari Rp.............. menjadi Rp. ........:.........".
b. Bagi Anggota Gapegti yang Bidang Usahanya Tidak Semata-mata Sebagai Penyalur Gula Pasir
dan Tepung Terigu.
Penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak adalah baik
penghasilan yang diperoleh atau diterima dari kegiatan usaha sebagai penyalur gula pasir dan
tepung terigu, dari kegiatan usaha lain, maupun penghasilan-penghasilan lainnya yang bukan
dari kegiatan usaha.
Untuk keperluan pengisian SPT Tahunan PPh yang bersangkutan agar ditempuh prosedur
sebagai berikut :
1. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan netto yang berasal dari
penyaluran gula pasir dan tepung terigu digabungkan dengan penghasilan netto yang
diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha lainnya, dan atau penghasilan netto
lainnya yang diterima atau diperoleh bukan dari kegiatan usaha (misalnya
penghasilan berupa dividen, pembayaran sewa, dan sebagainya). Penghitungan
penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha lainnya maupun
penghasilan lain di luar kegiatan usaha tersebut, adalah sesuai dengan Laporan
Keuangan Wajib Pajak.
Hasil penjumlahan penghasilan netto tersebut kemudian dikompensasi dengan
kerugian tahun lalu yang masih dapat dikompensasikan.
2. Atas bagian penghasilan kena pajak yang berasal dari penyaluran gula pasir dan
tepung terigu, dilakukan penyesuaian sesuai dengan cara-cara, yang disebutkan
dalam huruf a di atas, termasuk pembuatan catatan mengenai penyesuaian
penghasilan kena pajak dalam Laporan Keuangan dan SPT Induk.
Dalam hal penghasilan kena pajak sebagai hasil penghitungan sebagaimana
disebutkan dalam Butir 1 menghasilkan angka dibawah penghasilan kena pajak yang
sebanding dengan penghitungan untuk PPh yang telah dipotong/disetor berdasarkan
Perjanjian Kerjasama, maka penghasilan kena pajak disesuaikan dengan penghasilan
kena pajak yang sebanding tersebut.
3. Dengan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.41/90
tanggal 16 Maret 1990, kiranya perlu ditegaskan kembali bahwa dalam pemotongan
PPh atas penyaluran gula pasir dan tepung terigu dalam rangka Perjanjian Kerjasama
telah diperhitungkan biaya overhead masing-masing untuk penyalur 35% dan untuk
grosir 25%. Dengan demikian, dalam menghitung biaya overhead keseluruhan yang
dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan 1984 dari penyalur atau grosir yang bersangkutan, harus dikurangi
terlebih dahulu dengan jumlah biaya overhead penyaluran gula pasir dan tepung
terigu dalam tahun yang berkenaan.
4. Tahapan berikutnya adalah menerapkan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
Pajak Penghasilan 1984 atas gangguan (penjumlahan) penghasilan kena pajak
tersebut pada Butir 2. Selisih antara jumlah PPh yang terutang atas keseluruhan
penghasilan kena pajak tersebut dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/disetor
berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan atau PPh Pasal
25, adalah jumlah PPh yang masih harus lebih dibayar.
c. Bagi Penyalur/Grosir Yang Bukan Anggota Gapegti
SPT Tahunan PPh dari penyalur atau grosir gula pasir tepung terigu yang bukan anggota
Gapegti (misalnya koperasi), diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
Oleh karena itu, jumlah PPh yang terutang tidak harus selalu sama dengan jumlah PPh yang
telah dipotong/disetor berdasarkan Perjanjian Kerjasama, walaupun kegiatan usaha Wajib
Pajak yang bersangkutan semata-mata hanya sebagai penyalur gula pasir dan tepung terigu.
Dengan demikian apabila jumlah PPh yang terutang lebih kecil dari jumlah PPh yang telah
dipotong/disetor berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka atas kelebihan tersebut dapat
dimintakan pengembalian (restitusi), dan apabila terjadi jumlah PPh yang terutang lebih besar
dari jumlah PPh yang telah dipotong/disetor, Wajib Pajak harus melunasi kekurangannya
tersebut.
Dengan kata lain, keterkaitannya dengan Perjanjian Kerjasama hanyalah dalam cara
pemotongan/penyetoran PPh yang dikaitkan dengan pengambilan jatuh gula pasir dan/atau
tepung terigu.
Selanjutnya, karena dalam pemotongan PPh atas penyaluran gula pasir dan tepung terigu
dalam rangka Perjanjian Kerjasama telah diperhitungkan biaya overhead masing-masing
untuk penyalur 35% dan untuk grosir 25%, maka dalam menghitung biaya overhead
keseluruhan yang dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang
Pajak Penghasilan 1984, harus dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah biaya overhead yang
telah diperhitungkan dalam penyaluran gula pasir dan tepung terigu dalam tahun yang
bersangkutan.
3. Tidak berkelebihan kiranya untuk diingatkan bahwa pada saat penyampaian SPT tahunan PPh, selain
harus dilampiri Lampiran-lampiran SPT yang telah diisi, juga dilampirkan Laporan Keuangan yang
berkenaan.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/sdp/40pj.411992.txt · Last modified: 2023/02/05 05:08 by 127.0.0.1