peraturan:sdp:409pj.522005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 409/PJ.52/2005
TENTANG
PERMASALAHAN PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL OLEH PT ABC
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Nota Dinas dari Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor XXX
tanggal 27 April 2005 hal sebagaimana disebut pada pokok Nota Dinas, kami mengajukan pendapat sebagai
berikut :
1. Secara garis besar Nota Dinas dari Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan Republik Indonesia
menjelaskan permasalahan sebagai berikut :
a. PT ABC mendapat ijin penanaman modal di bidang industri pakan ternak sesuai SK BKPM
Nomor XXX tanggal 11 Juli 2002. Pada masa ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mengatur
tentang pembebasan dari pengenaan PPN atas impor barang modal;
b. selanjutnya PT ABC merealisasikan impor barang modal pada bulan Desember 2002 dan
Januari 2003. Pada masa ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 sebagai
perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, yang mengatur bahwa
atas impor barang modal tidak mendapat fasilitas pembebasan pengenaan PPN. Atas kondisi
ini PT ABC merasa dirugikan karena permohonan pembebasan pengenaan PPN atas impor
barang modal ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 13 Agustus 2003 terbit
Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003 sebagai perubahan kedua dari Peraturan
Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, yang mengatur bahwa atas impor barang modal diberikan
(kembali) fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Atas permasalahan pada butir 1 di atas, Tim Tarif mengajukan alternatif kebijakan yang dapat
ditempuh, yaitu atas impor barang modal yang dilakukan oleh PT ABC tetap dikenakan PPN sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 dan atau atas impor barang modal dimaksud dapat
diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Tim Tarif berpendapat bahwa berdasarkan
pendekatan aspek hukum maka pengenaan PPN atas impor barang modal dapat dipahami. Namun
demikian berdasarkan pendekatan aspek ekonomi dan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi,
atas impor barang modal dimaksud oleh PT ABC dapat diberikan fasilitas pembebasan pengenaan
PPN. Apabila kebijakan berdasarkan pendekatan aspek ekonomi dapat dipertimbangkan, maka
langkah yang diperlukan adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan fasilitas
perpajakan atas impor barang modal oleh PT ABC.
Dalam penjelasannya Tim Tarif juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan pernah memberikan
perlakuan khusus mengenai PPN untuk kasus-kasus tertentu, antara lain Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 164/KMK.04/2001 dan Nomor 283/KMK.04/2001 tentang PPN Tidak Dipungut atas Impor Suku
cadang Pesawat VVIP TNI AU.
3. Peraturan Perpajakan yang terkait dengan permasalahan di atas adalah :
a. Pasal 16B ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 ("UU PPN") mengatur
bahwa, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut
sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, untuk impor Barang Kena Pajak tertentu.
b. Pasal 1 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, menghapus barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam
keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dari kelompok Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis;
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sepuluh hari sejak tanggal 23 Juli 2002.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,
antara lain mengatur bahwa :
c.1. Pasal 1 angka 1 huruf a; Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah
barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
c.2. Pasal 2 ayat (1) huruf a; Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis berupa barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a
yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak,
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut,
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2003.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 3 serta memperhatikan permasalahan pada butir 1 dan butir 2 di
atas, kami berpendapat bahwa :
a. atas impor barang modal yang dilakukan pada bulan Desember 2002 dan Januari 2003 tetap
terutang PPN dengan memperhatikan bahwa pada masa yang bersangkutan berlaku Peraturan
Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002;
b. sehubungan dengan usul dari Tim Tarif untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk
memberikan fasilitas perpajakan, pada prinsipnya kami tidak sependapat. Undang-undang
PPN mengatur bahwa pemberian fasilitas atas impr Barang Kena Pajak Tertentu diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini tidak ada Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan
sebagai dasar hukum untuk pemberian fasilitas perpajakan atas impor barang modal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas. Dengan demikian penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada PT ABC adalah tidak tepat. Selain
itu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan fasilitas perpajakan kepada PT
ABC akan menimbulkan kerugian perpajakan yang lebih besar karena perusahaan-
perusahaan lain yang melakukan kegiatan serupa akan menuntut perlakuan perpajakan yang
sama.
Demikian pendapat kami untuk dapat dipertimbangkan.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
HADI POERNOMO
peraturan/sdp/409pj.522005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:16 by 127.0.0.1