peraturan:sdp:404pj.422001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 Agustus 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 404/PJ.42/2001
TENTANG
PENEGASAN PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25
DALAM HAL TERDAPAT PENGHASILAN TIDAK TERATUR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Kepala KPP PMA I nomor : S-419/WPJ.06/KP.0204/2001 tanggal 20 Juli 2001
perihal tersebut di atas yang ditujukan kepada Saudara dan tindasannya disampaikan kepada kami, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan permasalahan bahwa :
a. Beberapa Wajib Pajak mencantumkan data selisih kurs secara terpisah sesuai dengan Pasal
4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 dan dinyatakan dalam Formulir 1771-I SPT Tahunan PPh Badan sebagai
penghasilan dari luar usaha (untuk keuntungan selisih kurs) dan sebagai pengurangan
penghasilan bruto (untuk kerugian selisih kurs);
b. Dalam menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25, Wajib Pajak mengeluarkan
(mengurangi) terlebih dahulu keuntungan selisih kurs dari penghasilan netonya dengan tidak
memperhatikan kerugian selisih kurs;
c. Sebagai contoh/ilustrasi diberikan penghitungan sebagai berikut :
A. Ilustrasi dengan Penghasilan Neto menunjukkan Laba
I. Data SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2000 :
Jumlah Penghasilan Neto (Laba) Rp. 8.000.000.000
Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs :
- Keuntungan Selisih Kurs
(Pasal 4 ayat 1 huruf l UU No. 17/2000) Rp. 9.000.000.000
- Kerugian Selisih Kurs
(Pasal 6 ayat 1 huruf e UU No.17/2000) (Rp 30.000.000.000)
-----------------------
- Kerugian Selisih Kurs Neto (Rp.21.000.000.000)
II. Penghitungan Penghasilan Neto Sebagai Dasar Untuk Menghitung Angsuran
PPh Pasal 25 tahun 2001 :
1. Jumlah Penghasilan Neto (Laba) Rp. 8.000.000.000
-/- Keuntungan
selisih kurs (Rp 9.000.000.000)
+/+ Kerugian
selisih kurs: (Rp.30.000.000.000
-----------------------
Kerugian Selisih Kurs Neto Rp.21.000.000.000
----------------------
Dasar penghitungan Angsuran
PPh Pasal 25 Rp 29.000.000.000
============
2. Jumlah Penghasilan Neto (Laba) Rp. 8.000.000.000
-/- Keuntungan Selisih Kurs (Rp 9.000.000.000)
----------------------
Dasar Penghitungan Angsuran
PPh Pasal 25 (Rp 1.000.000.000)
=============
NIHIL
III. Pertanyaan:
Apakah penghitungan penghasilan neto sebagai dasar untuk menghitung
angsuran PPh Pasal 25 tahun 2001 dilakukan sesuai dengan ilustrasi A.II.1
atau A.II.2?
B. Ilustrasi dengan Penghasilan Neto Menunjukan Rugi
I. Data SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2000:
Jumlah Penghasilan Neto (Rugi) (Rp 8.000.000.000)
- Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs:
(Pasal 4 ayat 1 huruf 1 UU No. 17/2000) Rp. 9.000.000.000
- Kerugian Selisih Kurs
(Pasal 6 ayat 1 huruf e UU No. 17/2000) (Rp 30.000.000.000)
-----------------------
- Kerugian Selisih Kurs Neto (Rp.21.000.000.000)
II. Penghitungan Penghasilan Neto Sebagai Dasar Untuk Menghitung
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2001:
Jumlah Penghasilan Neto (Rugi) (Rp. 8.000.000.000)
-/- Keuntungan Selisih Kurs: (Rp. 9.000.000.000)
+/+ Kerugian Selisih Kurs: Rp 30.000.000.000
-----------------------
Kerugian Selisih Kurs Neto Rp. 21.000.000.000
-----------------------
Penghasilan Neto (Laba) Rp.13.000.000.000
Kompensasi Kerugian tahun 2000 (Rp 8.000.000.000)
-----------------------
Dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Rp. 5.000.000.000
=============
III. Pertanyaan
Apakah penghitungan penghasilan neto sebagai dasar untuk menghitung
angsuran PPh Pasal 25 tahun 2001 tersebut telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ?
2. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000,
tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal
Tertentu, antara lain dinyatakan bahwa :
Pasal 1 huruf d :
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala
sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha,
pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak
Penghasilan bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs
dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain)
sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan pokok, serta penghasilan lainnya yang
bersifat insidentil.
Pasal 3 ayat (1)
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta PPh yang
dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan
dalam bagian tahun pajak.
Pasal 3 ayat (2) :
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah
penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu
setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan contoh/ilustrasi yang diberikan oleh KPP PMA I, dapat
diberikan penegasan bahwa :
a. Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi nilai tukar
Rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat
tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan
sulit diperkirakan.
b. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo
kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok
utang/piutang serta saldo kas/bank tidak merupakan penghasilan teratur dan tidak
dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan. Namun
keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta
asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun
bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diharapkan. Demikian pula
keuntungan selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya
(bunga, sewa, dividen, dll) yang merupakan Objek Pajak adalah bagian dari penghasilan
teratur tersebut;
c. Sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut di atas, maka biaya-biaya (termasuk
kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar
penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs)
yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan teratur tersebut. Dengan demikian, khususnya mengenai kerugian
selisih kurs yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar
penghitungan angsuran PPh Pasal 25, adalah kerugian selisih kurs yang merupakan bagian
dari penghasilan teratur atau yang diperoleh perusahaan pedagang valuta asing maupun
bank. Adapun kerugian selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo
kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok
utang/piutang serta saldo kas/bank, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam
penetapan dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25;
d. Contoh/ilustrasi dalam surat KPP PMA I mengenai penghasilan neto sebagai dasar penetapan
angsuran PPh Pasal 25 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali
untuk contoh/ilustrasi butir A.II.2
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR
ttd,
TAUFIEQ HERMAN
peraturan/sdp/404pj.422001.txt · Last modified: 2023/02/05 18:12 by 127.0.0.1