peraturan:sdp:354pj.3132005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
27 April 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 354/PJ.313/2005
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PENAYANGAN PSA PADA STASIUN TV
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 24 Desember 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut, antara lain disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam rangka sosialisasi kenaikan Harga BBM, pada tanggal 22 Desember 2004 telah
dilakukan pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informasi dengan pimpinan stasiun
televisi (TVRI dan 10 TV swasta) untuk prioritas penayangan Public Service Announcement
(PSA) pada stasiun-stasiun TV yang bersangkutan;
b. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, telah disepakati bahwa akan diberikan harga
khusus bagi penayangan PSA dimaksud;
c. Kementrian Komunikasi dan Informasi memohon agar diberikan pembebasan pajak (PPN dan
PPh) atas jasa penayangan PSA yang terkait dengan sosialisasi kenaikan harga BBM pada
stasiun TVRI dan TV Swasta.
Pajak Penghasilan
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan
jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto;
3. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, antara
lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian
jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/ perjanjian tidak dapat dipisahkan antara
pemberian jasa dengan material/ barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;
b. Lampiran II angka 2 huruf b, Jasa perancang iklan/logo perkiraan penghasilan netonya adalah
40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
c. Lampiran II angka 5 huruf c, jasa yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perkiraan
penghasilan neto sebesar 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
Pajak Pertambahan Nilai
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 4 huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Pasal 4A ayat (3) huruf h, bahwa penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagai dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok
barang sebagai berikut antara lain jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah nomor 144 TAHUN 2000 tanggal 22
Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur
bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah antara lain jasa di bidang
penyiaran yang bukan bersifat iklan;
6. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.5/1989 tanggal 28 Juni 1989 tentang
PPN atas Usaha Periklanan yang merupakan penyampaian Surat Direktur PPN dan PTLL nomor
S-539/PJ.32/1989 tentang PPN atas Usaha Periklanan, dalam butir 5 surat tersebut ditegaskan bahwa
dalam hal terjadi pemuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) oleh Mass Media yang bersangkutan atau
dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan sponsor tidak diungkapkan dalam
iklan dan dana yang tersedia oleh sponsor tersebut benar-benar sebesar biaya yang diperlukan untuk
membuat ILM dimaksud sehingga Mass Media yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan dari
pemasangan ILM tersebut, maka tas pemuatan ILM dalam Mass Media tersebut tidak terutang PPN;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa :
Pajak Penghasilan
a. Atas penayangan PSA sosialisasi kenaikan harga BBM oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi di
Televisi (TVRI dan TV Swasta), bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
b. Namun apabila pembayaran atas imbalan jasa penayangan PSA tersebut dibebankan pada APBN atau
APBD maka wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 10% atau 1,5% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN;
c. Sedangkan apabila pembuatan materi iklan oleh Menkominfo diserahkan kepada pihak ketiga maka
wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas
jasa perancang iklan/logo.
Pajak Pertambahan Nilai
d. Pada prinsipnya jasa penyiaran televisi yang bersifat iklan dan dibiayai oleh sponsor yang bertujuan
komersial dikenakan PPN;
e. Namun demikian, jasa penayangan PSA dalam rangka sosialisasi kenaikan harga BBM yang dilakukan
dengan harga khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak dikenakan PPN sepanjang identitas
atau kepentingan Kementrian Komunikasi dan Informasi tidak diungkapkan dalam tayangan tersebut
dan dana yang dibayarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi benar-benar sebesar biaya
yang diperlukan oleh stasiun TV untuk penayangan PSA dimaksud sehingga TVRI dan 10 TV Swasta
yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atas penayangan PSA tersebut.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal,
ttd
HADI POERNOMO
NIP 060027375
Tembusan :
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Direktur Pajak Penghasilan;
4. Direktur PPN dan PTLL
peraturan/sdp/354pj.3132005.txt · Last modified: by 127.0.0.1