peraturan:sdp:348pj.522001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
28 Maret 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 348/PJ.52/2001
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK ATAS BARANG EX KAPAL TEK SING
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx Tanggal Januari 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1.1. Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut selaku Sekretaris I Panitia Nasional
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam telah
menerima surat pengiriman barang (Air Waybill) dari Balai Lelang Nagel. Stuttgart-Jerman,
berupa keramik (porcelain) ex Kapal Tek Sing sebanyak 49 karton (>1000 potong) yang
merupakan barang hasil pilihan Pemerintah Indonesia untuk dikonservasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia.
1.2. Sehubungan dengan hal di atas, Sekretaris I Panitia Nasional Pengankgatan dan Pemanfaatan
Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam mengajukan permohonan agar dapat
diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang tersebut.
2. Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :
2.1. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 menyatakan bahwa Barang adalah barang
berwujud, yang menurut sifat hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud;
2.2. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagiamana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-
undang ini;
2.3. Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 beserta penjelasannya menyatakan bahwa Pajak
Pertambahan Nilai dipungut atas impor Barang Kena Pajak oleh siapapun tanpa
memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya atau pekerjaannya atau
tidak;
2.4. Pasal 16 B ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Alas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 menyatakan bahwa dengan Peraturan
Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya
baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk
impor Barang Kena Pajak tertentu;
2.5. Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tanggal 22
Desember 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai menyatakan bahwa atas kegiatan pemasukan keramik/porcelain ke dalam daerah
pabean tidak termasuk yang dibebaskan dari PPN.
2.6. Keputusan Presiden Nomor 25 TAHUN 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda
berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan antara lain
mengatur :
a. Benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam yang mempunyai nilai benda
cagar budaya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dilarang untuk diperjualbelikan harus harus diserahkan kepada negara.
Negara akan memberikan imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1989.
b. Benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku diperbolehkan dijual, maka hasil penjualan
benda berharga tersebut dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan sebagai berikut :
i 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, diperuntukkan bagi
Pemerintah dan harus disetor ke Kas Negara.
ii 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, sisanya merupakan Hak
Perusahaan.
2.7. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 708/KMK.04/1993 tentang
Penghitungan dan Penyetoran bagian Pemerintah berupa pajak-pajak dari hasil pengangkatan
benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di Wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia,
antara lain diatur bahwa :
a. Bagian Pemerintah adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil bruto penjualan
lelang dikurangi biaya lelang.
b. Bagian Pemerintah tersebut, seluruhnya merupakan pajak yang harus disetor ke Kas
Negara yang terdiri dari :
i. Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 62% (enam puluh dua persen).
ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen), dan
iii. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 1% (satu persen).
2.8. Pasal 2 huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 tentang Perlakuan PPN
dan PPnBM atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk,
disebutkan bahwa PPN dan PPnBM tidak dipungut terhadap antara lain barang untuk keperluan
museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
3. Berdasarkan ketentuan dalam butir 2 clan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
3.1. Dalam hal barang berupa keramik (porcelain) ex Kapal Tek Sing tersebut selanjutnya akan
diserahkan untuk keperluan museum dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait,
maka atas impor barang tersebut tidak dipungut PPN dan PPnBM sepanjang dibebaskan dari
pungutan bea masuk, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai tempat pemasukan barang yang bersangkutan.
3.2. Apabila barang tersebut digunakan selain untuk sebagaimana dlam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 tersebut, maka atas impor barang tersebut harus
dikenakan PPN dan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur
ttd.
I Made Gde Erata
NIP. 060044249
peraturan/sdp/348pj.522001.txt · Last modified: 2023/02/05 06:15 by 127.0.0.1