peraturan:sdp:320pj.3132005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
7 April 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 320/PJ.313/2005
TENTANG
PERLAKUAN PPh, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN,
ATAS JASA KONSTRUKSI SUB-BIDANG REKLAMASI DAN PENGERUKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 19 Oktober 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. PT ABC merupakan peruahaan PMA yang bergerak di bidang Reklamasi dan Pengerukan yang
merupakan sub-bidang dari Bidang Pekerjaan Sipil dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi pada
umumnya.
b. Terdapat perbedaan pendapat antara Saudara dengan Fiskus mengenai pemahaman terhadap
jasa reklamasi dan pengerukan yang Saudara lakukan. Saudara berpendapat bahwa jasa
reklamasi dan pengerukan yang termasuk dalam jasa kontruksi, sedangkan fiskus
berpendapat bahwa yang Saudara lakukan adalah usaha perdagangan sehingga dikenakan
tarif usaha perdagangan.
c. Saudara mohon penegasan atas permasalahan tersebut.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa atas jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh
Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 TAHUN 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha
Jasa Konstruksi, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan PPh final apabila memenuhi kualifikasi
sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan lembaga yang berwenang, dan
mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23
Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah
badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi
sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka atau termijn.
c. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau
disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan ditetapkan sebagai
berikut :
i. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia Jasa
pelaksanaan konstruksi;
ii. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia Jasa
perencanaan konstruksi;
iii. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia Jasa
pengawasan konstruksi.
4. Dalam romawi I angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, ditegaskan
bahwa;
Huruf a,
Jenis usaha jasa konstruksi adalah terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan
konstruksi dan usaha pengawasan yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi,
pelaksanaan konstruksi;
Huruf b,
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal
dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain, termasuk perawatannya;
5. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002 tentang Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang
Pajak Penghasilan, dalam lampiran II angka 3 disebutkan bahwa perkiraan penghasilan neto jasa
pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliraharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/
pemasangan mesin, listrik/telepon/air/has/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib
Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi adalah 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Jasa reklamasi dan pengerukan yang dilakukan oleh PT xxxxxxxxx sebagaimana diuraikan
dalam butir 1 di atas sepanjang mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, maka
termasuk dalam jasa pelaksanaan konstruksi. Dengan demikian, atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh oleh PT xxxxxxx atas jasa reklamasi dan pengerukan yang dilakukan
wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 13 1/3% atau 2% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.
b. Namun apabila PT xxxxxxx memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan mempunyai nilai pengadaan sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), maka atas penghasilan yang diterima dari
jasa reklamasi dan pengerukan tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto
dan bersifat final.
Demikian penegasan kami agar Saudara maklum.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur
ttd
Herry Sumardjito
NIP 060061993
Tembusan :
1) Direktur Jenderal Pajak;
2) Direktur Pajak Penghasilan;
3) Kepala Pajak DJP Jakarta Khusus;
4) Kepala KPP PMA Enam.
peraturan/sdp/320pj.3132005.txt · Last modified: 2023/02/05 18:12 by 127.0.0.1