KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            25 Nopember 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 3203/PJ.51/1996

                            TENTANG

                   PPN ATAS PENGALIHAN AKTIVA PERUSAHAAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat saudara  tanggal 27 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
disampaikan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf d angka 2 huruf d) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, penyerahan Barang Kena 
    Pajak (BKP) dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan 
    seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP, adalah bukan 
    penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.  Dalam hal perusahaan mengalihkan seluruh aktivanya berupa barang modal khususnya mesin-mesin 
    yang telah mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka 
    fasilitas PPN yang telah ditangguhkan pembayarannya tersebut tetap dapat dinikmati oleh perusahaan 
    yang menerima pengalihan tanpa harus membayar PPN yang terutang.

3.  Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat 14 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah 
    diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, maka :
    a.  Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan dan yang telah dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
        Pajak (PKP) yang mengalihkan BKP tersebut, tidak harus bayar kembali.
    b.  Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan dan yang belum dikreditkan oleh PKP yang 
        mengalihkan BKP tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan BKP 
        tersebut sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha atau 
        setelah penggabungan usaha atau setelah pengalihan seluruh aktiva perusahaan.

4.  Atas persediaan BKP maupun terhadap seluruh aktiva yang dialihkan, berlaku ketentuan tersebut di 
    atas, dengan syarat administratif sebagai berikut :
    a.  Persediaan BKP dan aktiva yang dialihkan secara nyata dan sah adalah benar-benar milik 
        PT. XYZ International dan dapat dibuktikan keberadaannya dalam Laporan Keuangan 
        perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Persediaan BKP tersebut meliputi 
        persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang setengah jadi, dan 
        barang jadi sesuai dengan buku persediaan masing-masing barang pada saat pengalihan.
    b.  PT. ABC yang menerima pengalihan BKP tersebut telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai 
        PKP.
    c.  Atas pengalihan persediaan BKP dan aktiva tersebut harus dilaporkan ke KPP tempat PKP 
        yang mengalihkan tersebut dikukuhkan.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER