peraturan:sdp:31pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Januari 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 31/PJ.53/2005
TENTANG
PPN TERHADAP PENDAPAT NON-AIR PDAM ABC
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 14 Juli 2004 hal Tanggapan atas Surat Dir. PPN/PTLL
Nomor XXX, dan Nomor XXX tanggal 16 Agustus 2004 hal Perlakuan PPN terhadap Pendapatan Non Air, dengan
ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat-surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa:
a. PDAM ABC dalam menyalurkan air melakukan kegiatan sebagai berikut:
- PDAM ABC hanya melakukan pemasangan pipa dan meteran terbatas untuk
menyalurkan air bersih ke lokasi pelanggan (hanya sampai pada meteran air di
halaman bangunan pelanggan);
- PDAM ABC tidak melakukan pemasangan pipa atau jaringan pada bangunan di lokasi
pelanggan, baik di rumah maupun pabrik;
- PDAM ABC melakukan pemasangan pipa dan meteran semata-mata hanya sebagai
alat untuk menyalurkan air bersih sampai ke lokasi pelanggan;
- Pembebanan pemasangan pipa dan meteran yang digunakan untuk menyalurkan air
bersih hanya bersifat penggantian harga pipa dan upah pasang, dengan mendapat
subsidi dari PDAM ABC, karena PDAM ABC belum mampu untuk memberikan
pemasangan baru secara gratis/cuma-cuma;
- Setelah pipa dan meter terpasang, kepemilikan dan pemeliharaannya adalah di
bawah tanggung jawab PDAM ABC.
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak Medan I terhadap PDAM ABC, telah diterbitkan SKPKB dan STP PPN untuk tahun 2001
dan PDAM ABC wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak. Hal ini dinilai oleh PDAM ABC sebagai diskriminatif karena di antara lebih dari 300
PDAM yang tergabung dalam PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia)
hanya PDAM ABC yang telah ditetapkan SKPKB dan diwajibkan untuk melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
c. Sebagai anggota PERPAMSI, PDAM ABC telah meminta PERPAMSI Pusat agar masalah ini
dapat ditinjau dan dapat diberikan persamaan perlakuan terhadap seluruh anggota PERPAMSI,
dengan alasan:
c.1. Berdasarkan data yang ada pada PERPAMSI Pusat, belum ada satupun Perusahaan
Air Minum anggota PERPAMSI yang dikukuhkan sebagai PKP maupun diterbitkan
SKPKB PPN, kecuali PDAM ABC;
c.2. Berdasarkan beberapa kali pemeriksaan pajak sebelumnya, baik oleh KPP Medan
Timur maupun KPP Medan Kota, kepada PDAM ABC belum pernah direkomendasikan
agar dikukuhkan sebagai PKP;
c.3. PDAM ABC tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena PDAM
ABC beranggapan sebagai Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan
penyerahan air bersih, yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2001.
d. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, PDAM ABC menyatakan tidak keberatan untuk
dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, PDAM ABC berharap agar terhadap seluruh
anggota PERPAMSI dapat diberikan perlakuan PPN yang sama.
2. Dalam surat terdahulu nomor XXX tanggal 25 April 2003 hal Penjelasan, Saudara menyampaikan
bahwa kegiatan PDAM ABC yang menghasilkan pendapatan non-air antara lain sebagai berikut:
- pemeriksaan laboratorium;
- perbaikan/penggantian meter;
- penggantian instalasi dalam pelanggan;
- pipa persil;
- sambungan baru air limbah;
- pendapatan non-air limbah lainnya.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
571/KMK.03/2003, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 menyatakan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah
peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
b. Pasal 2 menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pasal 3 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak
berlaku apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ./2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik
Pemerintah atau swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari
perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan melakukan
penyerahan air bersih.
b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan
penyerahan air bersih, tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum yang di samping melakukan
penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 3 dan butir 4 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
dan butir 2 di atas, dengan ini ditegaskan kembali bahwa:
a. Sebagaimana surat kami terdahulu, PDAM ABC berkewajiban melaporkan usahanya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana PDAM ABC melakukan kegiatan usahanya, untuk
dikukuhkan sebagai PKP karena selain melakukan penyerahan air bersih PDAM ABC juga
melakukan penyerahan lain berupa jasa dan barang yang atas penyerahannya terutang PPN.
b. Sepanjang PDAM-PDAM anggota PERPAMSI yang lain di samping melakukan penyerahan air
bersih juga melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, dan jumlah peredaran bruto dan atau
penerimaan bruto atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut melebihi batasan Pengusaha
Kecil, maka PDAM yang bersangkutan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP dan atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya terutang PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota;
4. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan.
peraturan/sdp/31pj.532005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:00 by 127.0.0.1