peraturan:sdp:319pj.3232005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
7 April 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 319/PJ.323/2005
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 27 Oktober 2004 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Perusahaan Saudara PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak dibidang periklanan dan
mendapatkan order dari Johns Hopkins University yang merupakan perwakilan dari USAID
untuk memasang iklan layanan masyarakat berupa pemberian penyuluhan kepada
masyarakat tentang kesehatan melalui media televisi dan radio.
b. Dalam menayangkan iklan layanan masyarakat perusahaan Saudara sebagai Agency untuk
pemasangan iklan mendapat tagihan dari media Televisi dan radio dan tagihan tersebut
dikenakan PPN 10%, pada saat order tersebut ditagihkan ke Johns Hopkins University tidak
dikenakan PPN karena merupakan iklan layanan masyarakat.
c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara memohon penegasan apakah PPN yang
dibayarkan ke media televisi dan radio dapat dikreditkan meskipun pajak keluarannya tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud adalah sebagai
berikut :
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur :
1. Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk
dari pemesan.
2. Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
3. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pasal 1 angka 17 : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
5. Pasal 1 angka 19 : Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
6. Pasal 4A huruf h : Penetapan jenis jasa yang tidak dapat dikreditkan menurut cara
sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi Pengeluaran untuk :
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya
berupa Faktur Pajak sederhana
- Perolehan Barang Kena Pajak yang faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
7. Pasal 13 ayat (5) : Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat :
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan
harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur :
1. Pasal 5 huruf h : kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah
Jasa di Bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
2. Pasal 12 : Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf h adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang
dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak
dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2002, antara lain mengatur :
1. Pasal 7 ayat (3) : dalam hal terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan
pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya
dipungut dan pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan atau dilaporkan,
maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta
kembali pajak yang alah dipungut tersebut.
2. Pasal 7 ayat (4) : Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau
belum dibebankan sebagai biaya
3. Pasal 7 ayat (5) : pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
adalah importir, pembeli barang, penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan
barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean.
d. Angka 5 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.5/1989 tentang PPN atas Usaha
Periklanan mengatur bahwa dalam hal terjadi pemuatan Iklan Layanan Masyarakat yang
ditujukan untuk kepentingan umum, maka sepanjang iklan tersebut dibiayai oleh mass media
yang bersangkutan atau dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan
sponsor tidak diungkapkan dalam iklan dan dana yang disediakan oleh sponsor tersebut
benar-benar sebesar biaya diperlukan untuk membuat ILM, atas pemuatan ILM dalam mass
media tersebut tidak tertang PPN.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir I
dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
a. Atas jasa penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi dan radio untuk penyuluhan
kesehatan kepada masyarakat tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang identitas
atau kepentingan John Hopkins atau USAID tidak diungkapkan dalam tayangan tersebut dan
dibayarkan oleh PT. ABC benar-benar sebesar biaya yang diperlukan oleh perusahaan media
televisi atau radio untuk menaangkan ILM tersebut sehingga perusahaan media televisi atau
radio untuk menayangkan ILM tersebut sehingga perusahaan media yang bersangkutan tidak
memperoleh keuntungan dari penayangan ILM tersebut.
b. Dengan demikian, apabila :
1. Syarat untuk dikategorikan sebagai ILM terpenuhi sebagaimana tersebut di atas dan
perusahaan media terlanjur melakukan pemungutan PPN dari PT. ABC, maka PPN
yang terlanjur salah dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh PT. ABC, sepanjang
PT. ABC belum mengkreditkannya atau belum dibebankan sebagai biaya.
2. Syarat untuk dikategorikan sebagai ILM tidak terpenuhi sebagaimana tersebut di atas,
maka atas penyerahan jasa penayangan iklan oleh Perusahaan media televisi atau
radio kepada PT. ABC dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. PPN tersebut merupakan
pajak masukkan yang dapat dikreditkan oleh PT. ABC, sepanjang tidak termasuk
dalam kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur
dalam ketentuan pada angka 2 huruf a angka 7.
c. Jasa yang diserahkan oleh PT. ABC kepada Johnhopkins University atas pemasangan iklan di
media terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai tagihan
yaitu sebesar nilai tagihan yaitu sebesar semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Direktur
ttd
Herry Sumardjito
NIP 060061993
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Pajak Pertambahan Nilai
peraturan/sdp/319pj.3232005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:17 by 127.0.0.1